JAYAKARTA NEWS— Langkah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat untuk mendidik siswa nakal di Barak Militer mendapat dukungan dari Ketua DPP KNPI Bidang Bela Negara, Indra Lesmana.
Melalui keterangan persnya pada, Minggu (4/5/2025) Indra Lesmana mendukung penuh Langkah Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat untuk mendidik siswa nakal di barak militer.
Menurutnya langkah yang diambil Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer sudah tepat.
Pasalnya menurut Lesmana Langkah ini sudah sesuai dengan amanat Perpres No.115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) pasal 9 ayat (3), yaitu Pelaksanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing.
Ketua DPP KNPI Bidang Bela Negara, Indra Lesmana/Foto: istimewa
“Langkah kang Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer untuk didik kami dukung penuh, mengingat sudah sesuai dengan amanat Perpres No.115 Tahun 2022,” kata Lesmana.
Pada kesempatan ini Lesmana merasa Presiden Prabowo perlu mendorong Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian, Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
“Menurut saya Langkah kang Dedi Mulyadi harus diikuti oleh para Bupati/Wali Kota yang ada di Jawa Barat. Bahkan sudah saatnya Presiden Prabowo mendorong Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian, Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara mengingat Indonesia dalam kondisi Darurat Kedisiplinan,” pungkas Lesmana.
Lebih jauh Lesmana menjelaskan bahwa penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RANBN) sebetulnya dapat dilaksanakan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan. Bahkan menurutnya Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan PKBN dalam APBD.
“Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten sebetulnya dapat menganggarkan kegiatan PKBN semacam ini kedalam APBD sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Perpres No.115 Tahun 2022,” tutup Lesmana.
Perlu diketahui isi Pasal 15 Perpres no.115 Tahun 2022 adalah, Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kebijakan PKBN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.***
JAYAKARTA NEWS – Polri menyelenggarakan upacara Bela Negara 2023 yang diikuti seluruh satuan kerja (satker) Mabes Polri. Upacara diselenggarakan dengan Irup Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/23).
Dalam upacara, Kadiv Humas Polri membacakan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyampaikan, bela negara menjadi tugas bersama demi menjaga persatuan dan kesatuan.
Menurut Presiden, tantangan ke depan akan semakin tidak terduga. Bukan hanya akan ada tantangan fisik, tetapi juga ancaman kasat mata akan dihadapi.
“Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara,” ungkap Presiden dalam amanat yang dibacakan Kadiv Humas.
Presiden pun berpesan agar jiwa bela negara yang merupakan pilar utama untuk menjadikan Indonesia lebih tangguh dan cerdas. Dengan begitu, segala situasi tidak menentu bisa dihadapi.
“Semangat bela negara bukan hanya tanggung Jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen Masyarakat,” jelas presiden.
Bela Negara di Indonesia, ujar Presiden, bukan hanya terkait pada aspek militer, tetapi harus lebih luas lagi dengan merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit bela negara.
“Pada peringatan Hari Bela Negara Ke-75 Tahun 2023 ini, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk mengobarkan semangat bela negara dan meningkatkan rasa cinta Tanah Air,” ungkap Presiden.***/mel
JAKARTA – Ingat, besok adalah Hari Bela Negara. Sekadar mengingatkan, penetapan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember, dikukuhkan melaui Keppres Nomor 28 Tahun 2006, disusul pengukuhan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional 8 November 2011.
Di tengah keprihatinan bangsa menghadapi pandemi Covid-19, sekelompok generasi muda mengambil prakarsa untuk “menolak lupa” akan pentingnya momentum Hari Bela Negara. Adalah artis Olivia Zalianty yang telah melakukan rangkaian panjang dan upaya tak henti-henti untuk terus menggelorakan semangat Bela Negara.
Besok, 19 Desember 2020 ia menggelar peringatan itu dengan serangkaian acara, mulai dari upacara bendera, peluncuran novel sejarah, pembacaan puisi Bela Negara, dan melukis. Olivia adalah Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya. Keseluruhan kegiatan dikemas dalam acara “PUISI BelaNegara.”
Mematuhi anjuran pemerintah, maka upacara bendera dilakukan secara virtual taping di halaman TVRI, Minggu 13 Desember 2020 lalu. Peserta upacara antara lain relawan BNPB, Kwarnas Pramuka, Perpusnas, Karyawan TVRI, dan seniman generasi lintas budaya. Bertindak selaku pembina upacara adalah Prof Jimly Assiddiqie, SH, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 – 2008 sekaligus Penasihat Yayasan Generasi Lintas Budaya.
Besok, Olivia juga mengkoordinir acara peluncuran novel roman sejarah kisah nyata pejuang PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Roman sejarah berlatar belakang kisah nyata pejuang PDRI bernama Awaludin Latief. Satu larik kisah menarik, yang ditulis ke dalam dua versi novel oleh dua orang penulis: Sri Iswati dan Decy C. Capriconadri. “Grand launching novel roman sejarah akan dilakukan secara virtual,” ujar Olivia.
Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bela Negara, panitia juga menggelar webinar live virtual Hari Bela Negara dengan pembicara utama Prof Jimly Assiddiqie, SH, sejarawan LIPI, DR Asvi Warman Adam LIPI, dan Prof Anhar Gonggong. Acara ini akan dibuka Kepala Perpustakaan Nasional RI, didahului laporan Olivia Zalianty selaku Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya.
Nuansa peringatan Hari Bela Negara akan semakin kental dengan acara selanjutnya, yaitu Puisi Bela Negara Generasi Lintas Budaya. Para pembaca puisi bela negara esok, antara lain KH Mustofa Bisri (Gus Mus) dan sejumlah artis seperti Happy Salma, Inne Febrianti, Marcella Zalianty, Prily Latuconsina, Sha Ine Febrianti, Reza Rahadian, Lukman Sardi, Widyawati.
“Terakhir, kami akan mengadakan gimmick menarik berupa Kuis Bela Negara. Makanya, stay tune di di akun YouTube ‘Perpustakaan Nasional RI’ dan aplikasi zoom,” tambah Olivia. (rr)
JAYAKARTA NEWS – Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menggelar serangkaian diskusi dalam rangka menyusun rekomendasi, hasil Konsultasi Publik yang telah dilakukan berupa FGD yang digelar di 7 Provinsi dan Survei di 9 Provinsi.
Dalam FGD di Jakarta yang berlangsung 13-15 November 2020 ini, jajaran Kedeputian VI, tim perumus, dan narasumber ahli berdiskusi penuh perdebatan hangat membahas 12 isu strategis terkait kesatuan bangsa. Acara dipimping langsung oleh Deputi VI, Dr. Janedjri M. Gaffar.
“Tujuannya pertemuan ini adalah untuk mempertajam rumusan, analisis dan rekomendasi. Sehingga hasilnya nanti berguna dalam meningkatkan dan memperbaiki kebijakan kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa,” ujar Janedjri di tengah diskusi.
Ia menjelaskan bahwa, kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat Perpres 73/2020, sehingga Kedeputian VI merancang Program Konsultasi Publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa.
Kegiatan Konsultasi Publik yang diawali di Sumatera Barat pada 16 September lalu, menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.
Selanjutnya, rencananya pada Desember 2020, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa akan disampaikan kepada oleh Kemenko Polhukam kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional.
FGD ini dilakukan secara serius dan ilmiah, terutama dalam diskusi menguji argumentasi pada penyusunan rekomendasi. Ada 12 isu strategis yang menjadi substansi konsultasi publik, meliputi: Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Moderasi Beragama, Kewaspadaan Nasional, Sinergitas TNI/POLRI dengan Masyarakat, Kesadaran Bela Negara.
Kemudian, Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada, Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada, Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.
Hadir dalam diskusi ini Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta, Asdep Koordinasi Memperteguh Kebangsaan, Temmanengnga, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen Mar. Agus Sulistyo, Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Sekretaris Deputi VI, Brigjen Pol Puja Laksana.
Narasumber akademisi antara lain Prof Dr Moh Ali Safa’at, Dr Khairul Fahmi, Helmi Hidayat, dan Charles Simabura. (*/rr)
JAYAKARTA NEWS– Maret 2019 menjadi momen istimewa bagi Universitas Pertahanan (Unhan). Selain memeringati hari jadi ke-10, Unhan juga mewisuda 361 wisudawan wisudawati di GOR PMPP Kawasan IPSC Sentul, Bogor (21/3). Jumlah itu merupakan rekor lulusan terbanyak selama Unhan berdiri.
Hadirnya Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu melengkapi keistimewaan hari wisuda itu. Dalam pidato sambutannya, Menteri Ryamizard memberikan banyak pencerahan kepada kader- kader bela negara yang akan terjun langsung di masyarakat atau kembali bertugas di lembaga maupun institusi yang mengirim belajar di Unhan.
Ryamizard Ryacudu mengatakan alumni Unhan adalah “Think-Tank” strategis Kementerian Pertahanan. “Alumni dituntut untuk profesional menjadi ahli-ahli dibidang pertahanan. Menjadi sumber referensi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dari insan masyarakat dan stakeholder pertahanan keamanan negara secara profesional tentang konsep tata kelola pertahanan negara. Serta harus menjadi duta-duta Kementerian Pertahanan yang andal dan dapat dibanggakan,” jelasnya.
Saat ini lanjut Menhan, Indonesia sedang menghadapi tiga ancaman yaitu, ancaman belum nyata, ancaman nyata dan ancaman nonfisik terhadap mindset seluruh rakyat Indonesia.
“Dari kesemua ancaman tersebut, mindset Bangsa Indonesia menjadi ancaman yang paling berbahaya saat ini. Ancaman mindset ini dapat bermanifestasi menjadi pelbagai bentuk ancaman, seperti ancaman terorisme, pemberontakan dan narkoba. Hal itu dapat berdampak terhadap perang terbuka,” tutur Menhan RI.
Ditegaskan oleh Menhan, untuk menangkal derasnya arus radikalisme dan ektremisme agama, telah diambil langkah-langkah pendekatan soft power melalui konsep sosialisasi pemantapan jati diri bangsa. Juga melalui penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara yang sinergis serta integral- komprehensif.
Selain itu menurut Menhan, Indonesia memiliki kekuatan mindset serta memiliki jati diri Pancasila yang tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan berkedok agama. Pancasila juga merupakan kekuatan daya tahan dan daya tangkal terhadap ajakan dan doktrin paham radikal.
“Melalui Penguatan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dimulai sejak usia dini hingga perguruan tinggi, anak-anak dan generasi muda yang belum terpengaruh akan semakin dikuatkan agar tidak mudah di pengaruhi oleh ideologi radikal,” tegas Ryamizard Ryacudu .
Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr Tri Legionosuko, S.IP pada kesempatan sama menyampaikan, alumni Unhan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk berkontribusi dan berperan serta dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. “Tantangan saat ini adalah dunia memasuki era revolusi industri 4.0 yang memengaruhi tatanan kehidupan serta mengandalkan teknolgi termasuk dalam bidang pertahanan,” kata Rektor.
Ditambahkan Tri Legionosuko kemajuan teknologi alat sistem persenjataan utama selain memerlukan sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan juga memerlukan strategi pertahanan negara yang jauh berbeda dengan strategi pertahanan konvensional. “Bentuk dan pola ancaman keamanan nasional dan kedaulatan negara semakin komplek dan rumit. Sebagai Magister Pertahanan saudara harus mampu memberikan konstribusi terhadap situasi saat ini,” ujarnya.
Bela Negara
Dalam setiap seremonial wisuda, para dosen yang selama 1,5 tahun memberikan pembekalan akademik di Kampus Bela Negara turut hadir untuk melepas mahasiswanya kembali ke masyarakat dengan mengemban peran baru sebagai kader bela negara. Begitulah harapan yang diletakkan di setiap pundak lulusan Unhan.
Salah satu tenaga pendidik yang hadir saat itu mengantar wisudawan mengemban tanggungjawab baru adalah Susanto Dosen di Fakultas Manajeman Pertahanan. “Rasanya bahagia melihat mahasiswa di diwisuda,” ungkap Susanto. Rasa bahagia itu yang membuatnya bertahan mengikuti prosesi wisuda hingga akhir.
Menurut Susanto, melakukan bela negara bisa dilakukan alumni di lingkungan terdekat dengan mudah. “Menyusui anak adalah bela negara yang bisa dilakukan ibu kepada anaknya. Dengan mendapatkan ASI akan tumbuh generasi yang baik. Generasi yang berperilaku baik lisan dan tindakan sudah merupakan bela negara,” jelas Susanto.
Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu juga menyebut TNI berperan 10% dalam ketahanan negara, selebihnya adalah masyarakat yang bahu membahu menjaga ketahanan negara. Alumni Unhan harus menjadi masyarakat yang profesional dalam menjaga ketahanan negara.
Dengan wisudawan wisudawati yang berhasil dicetak oleh Unhan tahun 2019 sebanyak 361 tersebut maka sekarang ini jumlah kader bela negara alumni Unhan menjadi 2059 yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan kata lain gelar Magister Pertahanan yang disematkan pada wisudawan memiliki arti tanggungjawab sebagai kader intelektual bela negara.
Momentum wisuda merupakan pintu gerbang untuk memasuki dunia pengabdian yang sebenarnya. Serta melanjutkan proses pengembangan diri yang optimal bagi masing-masing individu maupun bagi organisasi dan lembaga dimanapun nantinya bertugas. (aliefien)
