JAYAKARTA NEWS – Jaksa Amerika Serikat pada Kamis (8/1/2021) menghukum Boeing dengan denda $ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35,126 triliun, terkait dengan tuntutan pidana atas klaim menipu regulator yang mengawasi 737 MAX, yang dilarang terbang di seluruh dunia setelah dua kecelakaan mematikan di Indonesia dan Ethiophia.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan, Boeing mencapai perjanjian penuntutan yang ditangguhkan terkait dengan pernyataan perusahaan kepada regulator selama sertifikasi MAX, yang tidak dapat digunakan selama 20 bulan setelah kecelakaan, dan baru-baru ini diizinkan untuk kembali mengangkasa.
Jaksa penuntut menggambarkan kegagalan Boeing dalam istilah yang melemahkan, dengan mandakwa perusahaan tersebut menyebarkan “setengah kebenaran” dan terlibat dalam upaya “menutup-nutupi.”
“Kecelakaan tragis Lion Air dengan nomor penerbangan 610 dan Ethiopian Airlines dengan nomoer penerbangan 302, telah mengungkap perilaku curang dan menipu yang dilakukan oleh karyawan salah satu produsen pesawat komersial terkemuka dunia,” kata Penjabat Kejaksaan Agung AS, David Burns.
“Karyawan Boeing memilih jalur keuntungan daripada keterusterangan dengan menyembunyikan informasi material dari FAA mengenai pengoperasian pesawat Boeing 737 Max dan terlibat dalam upaya untuk menutupi penipuan mereka,” kata Burns.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Boeing harus bertemu secara rutin dengan bagian penipuan DOJ setidaknya setiap tiga bulan dan secara teratur membuktikan program kepatuhannya. Tuduhan tersebut akan dibatalkan setelah tiga tahun jika Boeing memenuhi persyaratan tersebut, dan perusahaan juga akan bekerja sama dengan penuntut dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dan di masa depan.
Boeing akan membayar denda sebesar $ 243,6 juta dan memberikan $ 500 juta sebagai kompensasi tambahan kepada keluarga korban, ditambah $ 1,8 miliar sebagai pembayaran tambahan kepada pelanggan maskapai.
Boeing mengatakan senang bisa melewati penyelidikan DOJ.
“Saya sangat yakin bahwa memasukkan resolusi ini adalah hal yang benar untuk kami lakukan – sebuah langkah yang secara tepat mengakui bagaimana kami gagal memenuhi nilai dan harapan kami,” kata Kepala Eksekutif David Calhoun dalam sebuah pernyataan.
“Resolusi ini merupakan pengingat serius bagi kita semua tentang betapa pentingnya kewajiban transparansi kita kepada regulator, dan konsekuensi yang dapat dihadapi perusahaan kita jika salah satu dari kita tidak memenuhi harapan tersebut.”
MAX melakukan penerbangan komersial AS pertamanya sejak dilarang terbang bulan lalu dengan harapan pabrikan akan menandai titik balik setelah skandal kecelakaan dan penurunan umum penumpang dengan perjalanan udara yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
‘Setengah-kebenaran dan kelalaian‘
DOJ menuduh Boeing menyembunyikan informasi tentang Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), sebuah teknologi anti-stall yang merupakan faktor utama dalam kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines yang bersama-sama merenggut 346 nyawa.
Boeing, melalui dua pilot MAX, menyembunyikan informasi penting tentang MCAS kepada Federal Aviation Administration (FAA). Pengacara AS Erin Nealy Cox mengatakan karyawan Boeing telah terlibat dalam “pernyataan menyesatkan, setengah kebenaran dan kelalaian” yang menghambat pengawasan.
Kelalaian ini berarti FAA tidak menyebutkan MCAS dalam laporan akhirnya yang mensertifikasi MAX, jadi tidak ada referensi ke sistem di manual dan materi pelatihan pilot.
Setelah kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018, FAA “mempelajari untuk pertama kalinya” detail penting tentang MCAS “yang disembunyikan Boeing dari FAA,” kata DOJ.
Dan dua pilot di Boeing “terus menyesatkan orang lain – termasuk di Boeing dan FAA – tentang pengetahuan mereka sebelumnya tentang perubahan ke MCAS,” demikian pernyataan Departemen Kehakiman.
Regulator melarang MAX pada Maret 2019 setelah kecelakaan fatal kedua di Ethiopia.
Kerjasama Tertunda
Baik Boeing dan FAA berada di bawah pengawasan, ketat karena tidak menghentikan pesawat setelah bencana pertama, dan atas apa yang oleh para kritikus disebut pengawasan yang lemah ketika pesawat diluncurkan.
DOJ memutuskan bahwa pemantau kepatuhan independen tidak diperlukan dalam kasus ini, sebagian karena kesalahan tersebut “tidak menyebar ke seluruh organisasi, atau dilakukan oleh sejumlah besar karyawan.”
Namun agensi tersebut mengatakan besarnya hukuman mencerminkan perilaku Boeing, termasuk keengganan awal perusahaan untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.
Kerja sama Boeing “ditunda dan baru dimulai setelah enam bulan pertama penyelidikan Bagian Penipuan Departemen Kehakiman, selama waktu itu tanggapan Boeing membuat frustrasi penyelidikan Bagian Penipuan,” kata DOJ.
Boeing menunjuk pada perilaku dua mantan karyawan atas representasi mereka tentang sistem penerbangan yang terlibat dalam kedua kecelakaan itu. “Kegagalan yang disengaja” dari para karyawan ini untuk mengungkapkan informasi penting dan berarti kepada FAA “tidak sepenuhnya diberitahukan” tentang operasi MCAS, kata perusahaan itu. [afp/sm]
