Kilas Balik Peristiwa 2017

ADA begitu banyak catatan menarik yang terjadi selama tahun 2017. Jayakartanews memotret beberapa peristiwa penting, yang tidak banyak masuk dalam kalender peristiwa 2017 di media lain. Berikut sejumlah catatannya:

OKTOBER: Belanja Negara Rp 2.220.657 Triliun Disahkan

Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut positif peningkatan postur APBN 2018. Novanto yakin peningkatan ini bisa menstimulus pertumbuhan  dan penerimaan ekonomi dengan prisnip berkeadilan.

Setelah melakukan pembahasan hingga tengah malam, Badan Anggaran dan Pemerintah akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan APBN 2018  “Kami rapat sampai tengah malam. Bahkan Badan Anggaran dan pemerintah baru selesai membahas APBN 2018 pada Rabu dini hari. Semuanya untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” papar Novanto dalam rilisnya, (25/10).

SEPTEMBER: Inefesiensi dalam APBN dan APBD

Inefesinsi  masih banyak terjadi, baik pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Masih banyak kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, (14/9).

Pada Rakernas bertema ‘Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera,” itu Presiden berpendapat akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi pada hasil, bukan kepada prosedur. “Kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi-tinggi. Tapi nyatanya yang lompat juga banyak. Untuk apa pagar kalau masih bisa dilompati,” ucapnya dengan nada bertanya.

AGUSTUS: Penerimaam CASB 2917 Bebas KKN 

Pemerintah Kembali membuka penerimaan  calon aparatur  sipil negara. Mekeu Sri Mulyani yakin pemerimaan ASN 2017 di Kememkeu berlangsung transparan, obyektif, bebas KKN dan Bebas Biaya.

Sekalipun hanya  untuk formasi khusus, penerimaan kembali Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mendapat sambutan hangat masyarakat. Tak pelak sejak 1 Agustus 2017, para CASN berbondong-bondong mendaftarakan diri untuk merebut 17.928 kuota yang disediakan 60 Kementerian dan Lembaga serta satu Provinsi: Provinsi Kalimantan Utara.

Bagi masyarakat Indonesia, menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi pilihan utama. Namun menjadi ASN pun bukan hal mudah. Seiring digulirkan Reformasi Birokrasi yang jadi “ujung tombak” kinerja pemerintahan, kesempatan menjadi ASN lebih profesional. BKN (Badan Kepegawaian Nasional) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengangkatan ASN, menetapkan berbagai rambu guna mencegah terjadinya praktik KKN.

JULI : Manisnya Garam Impor

PT Garam tetap mendapat mandat melakukan importasi 75.000 ton bahan baku garan konsumsi. Importasi garam dilakukan akibat terjadinya kelangkaan pasokan garam yang dipicu anomali cuaca yang tidak menentu

Sekalipun PT Garam tengah tersandung kasus,  amun menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, guna mengatasi  persoalan kelangkaan garam konsumsi yang terjadi saat ini, pemerintah sepakat tetap menudaskan PT Garam  untuk  melakukan importasi garam sebanyak 75.000 ton dari Australia.

JUNI: Wimboh Santoso Nahkoda Baru OJK

Setelah melalui proses penyaringan panjang, Wimboh Santoso akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Dalam pemunggutan suara yang dilakukan  Komisi XI DPR Kamis lalu (8/6). Wimboh Santoso berhasil mengaet 50 dari total 55 suara. Hasil ini jauh melampaui pesaingnya yakni Sigit Pramono yang hanya didukung 4 suara. Sedang satu suara dinyatakan abstain.

Selanjutnya berdasarkan hasil voting, Komisi XI DPR RI secara resmi telah memilih enam Anggota DK OJK Periode 2017-2022. Keenam orang tersebut adalah Nurhaida yang memperoleh 54 suara, Tirta Segara dengan 51 suara, Riswindi dengan 50 suara, Heru Kristiyana dengan 39 suara, Hoesen dengan 34 suara, dan Ahmad Hidayat dengan 22 suara.

MEI: Jalan Lempang Mudik Lebaran

Niat Presiden Joko Widodo membuka jalur mudik Jakarta-Semarang lewat Tol Pantura terealisir. Sekalipun masih terdapat ruas tol yang berstatus sebagai jalan fungsional, setidaknya hal itu bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan arus mudik Lebaran 2017.

Presiden mengakui, pembangunan pembangunan jalan tol tersebut sempat meleset dari rencana karena  ada sejumlah masalah. Salah satunya pembebasan lahan antara Batang-Semarang yang cukup menyita waktu. Namun menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono,  saat ini seluruh pembebasan lahan Seksi I Batang-Semarang sudah selesai dan sudah mulai pengerjaan konstruksi.

APRIL: Kisruh di Balik Pelantikan Ketua DPD

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD. Sekalipun rapat musyawarah yang digelar Minggu (2/4/2017) lalu  sempat diwarnai kericuhan dan sikap arogan sejumlah senator, tapi toh Mahkamah Agung tetap melantik Oesman Sapta dan kedua wakilanya.

Kisruhnya pemilihan Pimpinan DPD tersebut, tentu tak bisa dilepaskan dari dua putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu perkara No. 38 P/HUM/2016 dan putusan No. 20P/HUM/2017 yang dinilai banyak kalangan tidak konsisten. Di satu sisi  putusan itu membatalkan tata tertib DPD yang tertuang dalam Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016, dan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2017, tapi di sis laini MA justru  memandu pelantikan Ketua  BPD. Namun  Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur  menjelaskan, MA bertugas dan berwenang untuk melantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah, meskipun Tatib DPD tentang masa jabatan pimpinan DPD sudah dibatalkan oleh MA.

MARET: MA Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo

Perjuangan mantan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo akhirnya membuahkan hasil manis. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Nomor 482 K/TUN/2016 tertanggal 30 Desember 2016, mengabulkan  permohonan banding Hadi yang meminta agar MA  mencabut laporan hasil audit investigasi inspektorat bidang Investigasi Irjen Depkeu Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tertanggal 17 Juni 2010 .

“Mewajibkan tergugat mencabut Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Irjen Depkeu Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA,” ujar  ketua majelis hakim agung Supandi, dengan anggota Harry Djatmiko dan Yulius, yang dilansir website MA, Senin (13/3/2017).

FEBRUARI: Pilkada Ditetapkan Sebagai Hari Libur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menetapkan tanggal 15 Februari, hari pelaksanaan Pilkada serentak, sebagai libur nasional. Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres itu ditandatangani hari ini, Jumat (10/2/2017). Presiden Jokowi berharap, penetapan hari libur nasional ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada. Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, penetapan hari libur nasional ini dilakukan dengan mempertimbangkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

JANUARI: BPK Luncurkan SPKN Baru dan SIPTL

Bersamaan peresmian renovasi museum BPK di Magelang, ditempat yang sama Senin (9/1), BPK juga meluncurkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 dan Sistem Informasi Pemantauan Tindala Lanjut  (SIPTL). Keduanya merupakan produk BPK terbaru dalam menunjang tugas pemeriksan, penglolaan, dan tangung jawab keuangan  negara.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari mengatakan, SPKN 2007, telah disempurnakan setelah sepuluh tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan. Penyempurnaan tersebut berdasarkan standar SPKN internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. ***