Kasus Tiktoker Bima Yudha: Ketua DPD Minta KPK Periksa Pemprov Lampung Soal Anggaran Infrastruktur Jalan

JAYAKARTA NEWS— Kasus Tiktoker Bima Yudha yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung berbuntut panjang, apalagi ada kabar bahwa Bima dilaporkan ke polisi dan keluarganya dikabarkan mendapat tekanan dari Gubernur Lampung. Berbagai pihak ikut mengomentari kasus ini. Di antaranya adalah Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ia menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik akan membunuh iklim komunikasi publik. Sikap anti kritik juga hanya akan mengabadikan status quo. 

“Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata LaNyalla, Selasa (18/4/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung terkait anggaran untuk infrastruktur jalan. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di berbagai daerah.

“Jadi apakah kritik akun @awbimaxreborn terhadap infrastruktur tersebut benar atau hoax semata. Makanya KPK bisa bergerak di situ. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda. Dan jalan-jalan yang separo bagus dan separo rusak itu terbukti di beberapa daerah,” tukas dia.

Ditegaskan LaNyalla, arogansi yang dipertontonkan Pemprov dan Gubernur Lampung hanya memperlihatkan sikap anti kritik dan anti demokrasi.

“Jika setiap kritik dianggap sebagai berita hoax dan anti pemerintah, akan melahirkan sikap apatis yang berdampak pada kemunduran dan maraknya kebobrokan serta semakin tingginya dugaan korupsi,” paparnya.***/din