JAYAKARTA NEWS – Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai terkesan dengan kinerja BNPB di bawah komando Letjen TNI Dr (HC) Doni Monardo. Yorrys adalah salah satu peserta rombongan kunjungan Kepala BNPB ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Rombongan bertolak dari bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin dini hari (5/4/2021) pukul 05.00 WIB. Yorrys […]Read More
JAYAKARTA NEWS— DPD RI menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Ketua DPD RI, Selasa (23/6/2020). Dalam pertemuan tersebut, PWI menilai DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat. DPD RI saat ini dinilai sebagai corong aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah. “Kami berharap ada sinergi dan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Dewan Perwakilan Daerah RI menegaskan menolak adanya wacana referemdum. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jumat, 31 Mei 2019. “Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Tak kurang dari 13 organisasi kemasyarakatan di Bali menyampaikan aspirasinya terkait Pemilu 2019, khususnya pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam siaran pers yang dikirim ke Jayakarta News tadi malam (9/4), disebutkan ihwal tidak adanya persyaratan khusus calon anggota DPD terhadap suatu daerah dalam hal adat istiadat dan budaya. Karenanya, setiap […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Publik telah mengetahui, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas dilengserkan oleh Pengurus DPD RI Osman Sapta Odang (OSO), hingga dilantik sebelum masa jabatan selesai. Hal ini merupakan persekutuan terhadap struktur institusi Utusan Daerah. Demikian dikatakan Widihasto Wasana Putra dalam silaturahmi Pernyataan Sikap yang dihadiri puluhan ormas dan organisasi budaya di […]Read More
Undang-Undang No.6 Tahun 2014, sudah berjalan lebih dari 10 tahun, namun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Menurut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, kepala desa banyak yang mengeluh soal kontradiksi regulasi antara peraturan kementerian […]Read More
