Carut-Marut Pendidikan Kita: Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan

Oleh Heri Mulyono

Puluhan ribu kursi PTN kosong tiap tahun, sarjana justru menganggur, dan anggaran pendidikan raksasa malah dialihkan. Inilah carut-marut pendidikan Indonesia.

Setiap pertengahan tahun, jutaan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia berjuang ekstra keras memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri. Mereka menghafal rumus, mengikuti bimbingan belajar, dan begadang demi nilai rapor terbaik. Namun di balik euforia pengumuman kelulusan, tersimpan cerita pilu: sebagian besar dari mereka yang dinyatakan lolos ternyata tidak pernah benar-benar duduk di bangku kuliah.

Kursi Kosong yang Menyimpan Luka

Pada pertengahan 2026, publik dikejutkan narasi bahwa 60 ribu calon mahasiswa yang lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, memang meluruskan bahwa angka itu akumulasi dari seluruh jalur selama 2025, namun klarifikasi tersebut tak menghapus persoalan inti. Data resmi menunjukkan, dari 173.028 peserta lulus SNBP 2025, tingkat daftar ulang hanya sekitar 92 persen. Artinya, sekitar 13.800 anak muda yang sudah berjuang keras lolos seleksi nasional, akhirnya harus melepas kursi yang susah payah mereka rebut. Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mencatat sekitar 10 persen peserta lolos SNBT dan SNBP tak melanjutkan registrasi, angka yang terlalu besar untuk diabaikan.

Penyebabnya berlapis. Ada yang mendapatkan prodi bukan prioritas dan mencoba peruntungan di jalur lain. Namun sebagian besar terganjal soal paling mendasar: uang. Biaya UKT yang berat, ketidakpastian mendapatkan KIP-K, ditambah biaya hidup, kos, dan transportasi bagi yang merantau. Tidak semua keluarga miskin lolos KIP-K, dan yang gagal pun belum tentu mampu bayar sendiri. Mereka terjebak di ruang abu-abu: terlalu miskin untuk bayar penuh, tapi dianggap terlalu mampu untuk disubsidi.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai jeda waktu antara pengisian formulir di Desember dan pengumuman kelulusan di pertengahan tahun berikutnya menjadi jurang tersembunyi. Kondisi ekonomi keluarga yang stabil saat mendaftar bisa berubah drastis saat anak dinyatakan lulus, sementara sistem seleksi yang kaku tak pernah membaca perubahan itu. Lolos tes bukan lagi jaminan kuliah. Diterima di PTN ternyata hanya separuh perjalanan, separuh lainnya adalah pertanyaan yang lebih sunyi: siapa yang sanggup membiayai?

Ijazah di Tangan, Kerja Tak Kunjung Datang

Ironi berikutnya menanti di ujung jalan yang berhasil ditempuh: mereka yang lulus kuliah. Data BPS per Agustus 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional 4,85 persen, setara 7,46 juta orang. Yang mengejutkan, lulusan perguruan tinggi (D-IV hingga S3) menyumbang tingkat pengangguran 5,39 persen, jauh melampaui lulusan SD dan SMP. Ijazah sarjana yang dulu dianggap tiket emas, kini justru menjadi kelompok dengan pertumbuhan pengangguran tercepat.

Tren ini bukan kejutan sesaat. Sejak Februari 2022, jumlah sarjana menganggur tercatat 884 ribu orang, terus naik hingga menembus lebih dari satu juta pada Februari 2025, rekor tertinggi empat tahun terakhir. Peneliti LPEM FEB UI, Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah, menyebut ini gejala struktural. Sistem pendidikan, pelatihan, dan layanan ketenagakerjaan dinilai gagal menyediakan jalur masuk kredibel ke pasar kerja. Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menambahkan kebijakan ketenagakerjaan pemerintah masih tambal sulam, sementara solusi jangka panjang untuk mengatasi ketidaksesuaian kompetensi dengan industri nyaris tak tersentuh.

Kurikulum di banyak kampus masih berputar di ruang teori, jauh dari kecepatan perubahan industri yang menuntut keterampilan digital dan pengalaman nyata. Program magang bersertifikat yang sempat digadang jadi jembatan, justru menyusut drastis dari ratusan mitra pada 2024 menjadi belasan di pertengahan 2025. Kampus mencetak lulusan lebih cepat dari industri membuka lapangan kerja relevan. Ketimpangan wilayah juga turut memperparah keadaan. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi di Papua Barat Daya dan Papua, disusul Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Wilayah dengan konsentrasi angkatan kerja muda dan lulusan tinggi, namun tanpa pertumbuhan lapangan formal yang sepadan.

Anggaran Besar, Realisasi yang Dipertanyakan

Pemerintah membanggakan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757-769 triliun, disebut terbesar sepanjang sejarah dan memenuhi amanat konstitusi 20 persen dari APBN. Namun di balik angka itu, ada pertanyaan mendasar: ke mana uang itu mengalir? Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sekitar 44,2 persen anggaran pendidikan justru dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), senilai Rp223-335 triliun. INFID bahkan menghitung, jika porsi MBG dikeluarkan, anggaran riil pendidikan hanya sekitar Rp546 triliun atau 14,2 persen dari APBN, jauh di bawah mandat konstitusi.

Persoalan ini bergulir hingga Mahkamah Konstitusi. Yayasan Taman Belajar Nusantara mengajukan uji materiil terhadap UU APBN 2026, mempersoalkan penjelasan pasal yang memasukkan MBG ke kategori operasional pendidikan. Pengelolaan anggaran yang bermasalah bukan baru. KPK pada 2024 menemukan, dana yang benar-benar sampai ke mahasiswa PTN hanya sekitar Rp7 triliun, sangat kecil dibanding total ratusan triliun. Negara wajib hadir membiayai pendidikan, namun ketika birokrasi dan politik anggaran memperlakukan pendidikan sebagai pos yang bisa dicampur program lain, rakyat kecillah yang menanggung: calon mahasiswa gagal daftar ulang, guru honorer bergaji layak, dan sekolah pelosok yang masih menunggu perbaikan.

Belajar dari Negara Lain

Finlandia meniadakan biaya kuliah bagi warganya dan memberi tunjangan hidup lewat Kela. Prinsipnya: pendidikan tinggi adalah hak, bukan komoditas. Jerman menempuh jalur kuliah gratis dan sistem vokasi ganda (dual-Ausbildung) yang menautkan siswa dengan industri sejak sekolah menengah, sehingga lulusan sudah terikat kontrak kerja bahkan sebelum wisuda. Korea Selatan berinvestasi besar pada riset kampus dengan jaminan beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi. Benang merahnya: konsistensi anggaran, transparansi, dan keberanian memisahkan pendidikan dari kepentingan politik jangka pendek. Indonesia tak bisa meniru mentah-mentah, tapi prinsip dasarnya bisa dipelajari: pendidikan murah dan bermutu adalah soal pilihan politik anggaran.

Melampaui Solusi Tambal Sulam

Membenahi carut-marut ini butuh lebih dari sekadar menambah angka di atas kertas. Diperlukan keberanian mengembalikan makna anggaran pendidikan sesuai konstitusi: murni untuk pendidikan. MK perlu memberi kepastian hukum agar pos ini tak lagi menjadi ruang abu-abu. Skema bantuan biaya kuliah harus dirombak agar presisi menjangkau kelompok rentan di ruang abu-abu, dengan verifikasi ekonomi yang fleksibel, bukan sekadar snapshot data di satu waktu.

Tautan antara kampus dan industri harus dibangun ulang secara serius. Perluasan magang bersertifikat, kurikulum lincah mengikuti kebutuhan industri, dan penguatan vokasi setara akademik adalah pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. Pendidikan yang sehat lahir dari partisipasi luas: sekolah, kampus, orang tua, komunitas, dan pemerintah daerah harus diberi ruang mengawasi anggaran. Semakin jauh jarak antara pengatur dan perasa dampak, semakin besar celah penyalahgunaan. Desentralisasi perlu dibaca ulang, agar sekolah dan kampus daerah punya keleluasaan kelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal, dengan pertanggungjawaban terbuka pada warga setempat.

Menanam Jiwa Wirausaha dan Melek Digital

Di tengah sempitnya lapangan formal, pendidikan kewirausahaan adalah kebutuhan mendesak. Kurikulum kita masih mencetak pencari kerja, bukan pencipta kerja. Jika siswa dibiasakan sebagai perancang solusi, tekanan pada pasar kerja bisa berkurang. Pendidikan kewirausahaan yang ideal adalah praktik langsung: merancang produk, menguji pasar, dan belajar dari kegagalan tanpa risiko finansial besar. Kampus perlu inkubator bisnis fungsional dengan pendampingan, akses modal, dan ruang uji coba.

Peluang ekonomi digital—e-commerce, pemasaran media sosial, ekonomi kreator—tumbuh pesat di tengah lesunya lapangan konvensional. Sayangnya, siswa masih menjadi konsumen, bukan pelaku usaha. Literasi digital untuk wirausaha harus dimulai sejak sekolah menengah, mencakup toko daring dan manajemen keuangan berbasis aplikasi. CSR korporasi juga bisa berperan strategis, bukan sekadar donasi. Perusahaan punya sumber daya dan jaringan untuk magang berbayar atau pendampingan rintisan. Pemerintah perlu memberi insentif pajak bagi korporasi yang serius berinvestasi di pendidikan, menciptakan simbiosis saling menguntungkan.

Kurikulum perlu dirancang dengan struktur inti stabil namun diberi ruang modul pilihan yang diperbarui berkala bersama praktisi industri. Mahasiswa pertanian bisa belajar pemasaran digital, mahasiswa desain belajar keuangan usaha kecil. Dunia kerja hari ini membutuhkan lulusan yang mampu menghubungkan berbagai keterampilan sekaligus.

Menyambungkan dengan Indonesia Emas 2045

Semua gagasan ini selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025-2045 menargetkan rata-rata lama sekolah naik jadi 12 tahun, angka partisipasi kasar PT dari 31 persen menjadi 60 persen, dan 90 persen angkatan kerja lulus SMA/PT. Target ini mustahil tercapai jika akar masalah—kursi kosong, sarjana menganggur, anggaran bocor—dibiarkan. Bonus demografi puncak pada 2030-an adalah jendela waktu tak terulang. Jika generasi produktif hanya dibekali ijazah tanpa keterampilan wirausaha dan literasi digital, bonus ini berubah jadi bencana pengangguran massal. Sebaliknya, jika kampus mencetak pencipta lapangan kerja, Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Roadmap Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi dokumen mati jika pembenahan pendidikan—transparansi, pemerataan, jiwa wirausaha, dan kurikulum digital—tidak dijalankan serius mulai hari ini.

Carut-marut pendidikan kita bukan takdir. Ia adalah hasil kebijakan yang bisa dikoreksi, asal ada kemauan politik untuk benar-benar menempatkan anak bangsa, bukan proyek sesaat, sebagai prioritas utama negara. (*)