LaNyalla Mahmud Mattalitti Archives

Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret Ketua DPD RI

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja masih menyusun peraturan yang akan memberikan perlindungan kepada para pengendara ojek online alias ojol.

Pemerintah masih mencari rujukan undang-undang yang tepat untuk menjadi payung hukum bagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan ojol ini. Mengingat hubungan antara pengemudi ojol dengan perusahaan bersifat kemitraan. Bukan karyawan. Sehingga belum diatur di dalam Undang-Undang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi masukan dengan menekankan pada paradigma kemitraan itu sendiri. Dimana kemitraan itu adalah hubungan saling menanamkan modal. Sehingga pengemudi ojol harus dianggap bagian dari beneficial ownership atau pemilik saham.

“Pengemudi ojol ini kan pada prinsipnya menanamkan modal. Yang paling besar adalah kendaraan mereka. Dimana kendaraan itu menjadi bagian inti dari alat produksi perusahaan. Sehingga mereka itu juga bagian dari penanam saham,” tandasnya, Sabtu (15/6/2024).

Sebagai bagian dari penanam saham, meskipun valuasinya kecil, maka sudah ada sebenarnya cantolan payung hukumnya. Maka, selain mendapat fee dari keringatnya saat menjalankan pekerjaan, valuasi dari modal dia juga harus diperhitungkan sebagai bagian dari deviden.

“Orang di lantai bursa bisa membeli saham perusahaan ojol ini. Bahkan nilai per lembar sahamnya lebih murah dibanding harga kendaraan. Begitu publik membeli saham, kan disebut juga sebagai bagian dari pemilik. Mendapat pembagian keuntungan juga. Apalagi pengemudi ojol ini menanamkan modal dalam bentuk alat produksi,” sambungnya.

Lanjutnya, skema itu baru salah satu yang harus dipenuhi. Skema lainnya, pemerintah bisa mempelajari apa yang sudah diterapkan di Spanyol, Belanda dan Negara Bagian California di Amerika Serikat.

Di Spanyol, lanjut mantan Ketua KADIN Jatim itu, sejak 2021 sudah ada aturan yang mengakui pengemudi ojol sebagai karyawan. Dengan konsekuensi ada Upah Minimum, Cuti, dan tunjangan lainnya.

Sedangkan di Belanda, tahun 2022 ada UU khusus sektoral yang memberi beberapa hak dan perlindungan minimum bagi pekerja platform, termasuk transparansi dalam algoritma dan hak untuk berunding bersama.

Sementara di California, sudah sejak 2019 pemerintah negara bagian mengesahkan UU yang mengklasifikasikan pekerja transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi sebagai kontraktor independen dengan beberapa tunjangan. Termasuk gaji minimum berdasarkan waktu kerja.

Intinya, sambung Senator asal Jawa Timur itu, prinsip kemitraan itu harus dipenuhi. Termasuk hak mitra untuk melakukan kontrol atas kinerja perusahaan. Karena di lapangan, faktanya saat ini pengemudi ojol tidak memiliki hal itu. Padahal perusahaan platform yang menentukan tarif.

“Belum lagi perusahaan menggunakan mesin algoritma untuk mengontrol pendapatan mereka. Bahkan bisa menonaktifkan pengemudi karena tidak memenuhi metrik kinerja. Kalau tidak sejajar seperti ini, namanya bukan kemitraan,” ujarnya.

LaNyalla juga meminta kementerian mempelajari kajian-kajian yang dilakukan The Fair Foundation, salah satu organisasi yang concern meneliti dan mengkaji serta menawarkan usulan-usulan yang adil bagi pekerja platform di seluruh dunia.***/din

Kredit Macet Fintech Didominasi Anak Muda, Ini Respon LaNyalla

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjam usia muda menjadi penyumbang terbesar pinjaman macet di fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online. Fakta tersebut menarik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai pentingnya edukasi keuangan untuk generasi muda.

“Data yang disampaikan OJK, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya edukasi keuangan untuk kalangan milenial. Anak-anak muda ini penting untuk mendapat pengetahuan bagaimana mengelola keuangan, agar dapat menakar dengan baik langkah mereka,” kata LaNyalla di Surabaya, Sabtu (8/6/2024).

Generasi milenial, kata LaNyalla, cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung dan tidak terlalu peduli investasi di masa depan. Tentu saja hal itu menimbulkan adanya risiko finansial yang akan dihadapi karena pengelolaan keuangan yang kurang sehat.

“Makanya literasi keuangan merupakan pengetahuan fundamental yang perlu dimiliki masyarakat. Bahkan harus dimulai sejak dini, dari kalangan generasi muda pelajar dan mahasiswa. Dengan edukasi yang baik, mereka tidak mudah terjebak pada perilaku konsumtif akibat peer pressure, influencer, dan faktor-faktor lainnya,” tukas dia.

Senator asal Jawa Timur itu berharap Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga perbankan untuk lebih serius melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan melalui berbagai platform. Bahkan LaNyalla menilai, lingkungan keluarga pun perlu dilibatkan.

“Edukasi keuangan bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan dan perbankan, tetapi juga keluarga. Karena mereka yang paling dekat dan tahu perilaku keuangan anggota keluarga lainnya,” papar LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, OJK mencatat tingkat kredit macet lebih dari 90 hari berdasarkan usia 19 tahun-34 tahun per Maret 2024 menyumbang sebesar Rp 726,63 miliar dari outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari yang sebesar Rp 1,37 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Adapun usia 19 tahun-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet dengan nilai Rp 672 miliar. Artinya, ada peningkatan nilai pinjaman macet oleh usia muda.***/din

Suku Asli Tergusur Tambang, Ketua DPD RI Minta Pemda Maluku Utara Beri Perlindungan

JAYAKARTA NEWS — Viralnya video Suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) di Maluku Utara yang masuk ke areal pertambangan lantaran hutan tempat tinggal mereka tergusur, memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara segera turun tangan memberikan perlindungan kepada suku asli tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu meminta agar Pemda Maluku Utara betul-betul serius memberikan perlindungan kepada suku asli Pulau Halmahera ini. Apapun bentuknya, LaNyalla meminta pembangunan tak menggusur komunitas masyarakat sekitar, terlebih suku asli yang tinggal di pedalaman, di mana mereka bergantung pada hutan.

“Inilah pentingnya kajian dan pemetaan mendalam sebelum pembangunan dilakukan. Tujuannya, agar pembangunan yang diorientasikan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, tidak malah meminggirkan masyarakat,” ujar LaNyalla, Rabu (3/6/2024) di Jakarta.

LaNyalla juga meminta kepada Pemda Maluku Utara untuk memetakan ulang tata ruang mereka dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), agar memiliki aturan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Saya kira, Perda RTRW di Provinsi Maluku Utara harus dibaca ulang,” tegas LaNyalla.

Pada saat yang sama, LaNyalla juga meminta suku-suku asli di manapun berada perlu diberikan proteksi. Sebab, keberadaan mereka diatur dengan baik dalam UUD 1945.

“Inilah pentingnya keterwakilan setiap elemen masyarakat di parlemen, dalam suatu lembaga Tertinggi Negara, agar kepentingan-kepentingan masyarakat terwakili dan mereka berdaulat atas segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka,” ujar LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Camp milik pekerja PT Weda Bay Nikel, tiba-tiba ramai setelah didatangi tiga orang Suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) pada Kamis (23/5/2024) lalu. Tiga orang suku asli Pulau Halmahera ini tiba-tiba menyambangi kawasan pekerja yang berada di belakang Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Dari video yang beredar di media sosial, tampak dua orang pria dan seorang perempuan suku Tobelo Dalam ini mendatangi camp. Kawasan ini dari video sudah tak ditumbuhi lagi pepohonan alias gundul karena telah digusur mejadi areal pertambangan dan juga camp para pekerja.

Melansir data dari Peneliti dan Advokasi Asia dari Survival International, Populasi suku Togutil atau Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa) yang hidup secara nomaden di belantara Hutan Halmahera, Maluku Utara tersisa sekitar 300-500 orang. Kini, keberadaan mereka terancam dari hadirnya perusahaan tambang nikel.***/din

Presiden Jokowi Beri Restu, LaNyalla Maju Lagi Ketua DPD RI

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.

Restu dari orang nomor 1 di Indonesia itu disampaikan saat keduanya menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Komplek Pertamina Blok Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (1/6/2024).

Menurut LaNyalla, dirinya mengatakan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mohon doa restu tentang rencana untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI. Jawaban Presiden, menurut LaNyalla, sangat lugas dan memberi dukungan penuh.

“Sebagai etika dan adat ketimuran, saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi, permohonan doa restu terkait rencana saya untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI periode selanjutnya. Pak Presiden menjawab sangat jelas, ‘memang siapa lagi selain Pak Ketua’. Bagi saya jawaban itu merupakan restu dan dukungan,” ujar LaNyalla.

Tentu saja, restu Jokowi menambah semangat LaNyalla untuk memperkuat DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Lampu hijau dari Presiden tentu saja semakin menambah semangat dan kekuatan saya, dan para anggota DPD RI lainnya untuk lebih kerja keras lagi dalam menjawab permasalahan daerah,” katanya.

Dalam upacara Harlah Pancasila yang mengusung tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didaulat membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara, sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didapuk sebagai pembaca teks Pancasila. Pembacaan doa oleh Menko PMK, Muhajir Effendi. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira.

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bangsa Indonesia bersyukur mempunyai Pancasila sehingga masih kokoh, stabil, bersatu padu dan mampu tumbuh ekonominya meski di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. “Dunia dilanda berbagai krisis, geopolitik yang penuh rivalitas. Tetapi kita selalu optimis karena Pancasila yang memandu arah bangsa. Kita juga punya modal sosial dan budaya yang kokoh. Punya Sumber Daya Manusia yang unggul dan Sumber Daya Alam yang melimpah,” ucapnya.***

Ketua DPD RI Dukung Gagasan Luhut Dorong Prabowo Perkuat Riset

JAYAKARTA NEWS— Potensi kekayaan sumber daya ekonomi Indonesia sejatinya bisa semakin optimal melalui berbagai riset yang dilakukan. Namun anggaran riset Indonesia yang sangat kecil, bahkan masih di bawah Malaysia.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung gagasan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mendorong Presiden Terpilih pada Pemilu 14 Februari lalu, Prabowo Subianto, untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana.

“Karena pengembangan potensi sumber daya ekonomi berbanding lurus dengan kemakmuran, terutama potensi di sektor pangan dan kekayaan biodiversity serta alam di darat dan di laut kita,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa riset menjadi salah satu penopang ekonomi dan daya saing bangsa. Menurut LaNyalla, jika kita lambat menyikapi dunia yang kian kompetitif, maka bukan tidak mungkin kita akan selalu ketinggalan.

“Faktanya, dalam kajian oleh Research and Development World (2023), Indonesia hanya menempati peringkat ke-34 dari 40 negara. Anggaran riset kita hanya sebesar US$8,2 miliar pada 2022. Rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah,” papar LaNyalla.

Dikatakannya, Indonesia dengan luas wilayah dan berbagai macam potensi yang dimilikinya, harus didukung dengan anggaran dan peralatan riset yang canggih. Riset, kata LaNyalla, akan menopang pengembangan potensi Indonesia menjadi kekuatan yang dapat berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Artinya, potensi besar yang dimiliki bangsa ini harus diupayakan untuk dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara pengembangannya? Kuncinya adalah melalui riset,” kata LaNyalla.

Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, selain penguatan dari sisi suplai, distribusi, diversifikasi pangan, juga tidak kalah penting adalah penguatan teknologi pangan, termasuk biotek, yang tentu dihasilkan dari riset. Apalagi Indonesia kerap terdampak anomali cuaca, sehingga diperlukan temuan-temuan bibit pangan yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi masukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana.

“Saya akan dorong kepada Pak Prabowo biar ini juga menjadi prioritas,” kata Luhut di sela konferensi pers terkait ekspedisi bersama Indonesia-OceanX, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 15 Mei.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia memiliki anggaran untuk membeli kapal eksplorasi untuk riset dengan alat canggih tersebut. Salah satu kapal canggih untuk penelitian itu yakni OceanXplorer, milik lembaga nonprofit eksplorasi kelautan OceanX dengan harga yang diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.

Ia mengungkapkan untuk memiliki kapal riset itu tak harus mewah, namun utamanya dilengkapi peralatan canggih. “Indonesia harus lebih agresif, tidak bisa harus menunggu, masa negara sebesar kita ini tidak punya kapal untuk penelitian,” katanya.***/din

Mantan Ketum PSSI Doakan Garuda Muda Sukses di Semifinal dan Melaju ke Olimpiade Paris 2024

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Mantan Ketua Umum PSSI yang kini menjadi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Timnas Indonesia U-23 berhasil memenangkan partai semifinal Piala Asia U-23 sekaligus mengamankan Tiket Olimpiade Paris’ yang akan digelar Juli 2024 mendatang.

Kemenangan Timnas Indonesia di perempat final dengan menumbangkan Korea Selatan, sangat diapresiasi LaNyalla. Menurutnya, prestasi tersebut telah mengukir sejarah persepakbolaan Indonesia.

“Kita bangga dengan torehan bersejarah Timnas U-23 yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23. Saya ucapkan selamat kepada skuad Garuda Muda. Mari terus dukung dan doakan agar mampu melenggang ke final dan meraih juara. Saya terharu dengan perjuangan pemain sampai perpanjangan waktu dan adu penalti. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan,” ucap LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024).

Jika berhasil lolos ke babak final, apalagi menjuarai gelaran Piala Asia 2024, maka tiket menuju Olimpiade Paris 2024 sudah digenggam oleh skuad yang dikomandani Rizky Ridho itu. “Mari kita doakan juga agar Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Peluang itu sudah di depan mata. Kita yakin pasti bisa,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan semangat dan dukungan tanpa henti kepada Timnas Indonesia U-23. Meski negara yang dihadapi di babak semifinal bukan lawan yang mudah, namun LaNyalla optimistis bisa diatasi.

“Tentu dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi amunisi tambahan bagi anak-anak Timnas Indonesia U-23 untuk dapat terus menjaga tren positif di atas lapangan hijau. Kita doakan dan kita yakin, Indonesia Bisa!” ucap LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23. Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar Jumat dini hari WIB, 26 April 2024. Skor 2-2 bertahan hingga babak kedua dan tambahan berakhir. Adu pinalti pun dilakukan dan dimenangkan Indonesia dengan skor 11-10.

Kemenangan fenomenal ini membuat Indonesia U-23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tiga tim teratas secara otomatis lolos ke pesta olahraga empat tahunan itu (juara Piala Asia U-23, runner up, dan peringkat ketiga).

Sementara, satu tim peringkat empat dijadwalkan berhadapan dengan peringkat keempat regional Afrika, Guinea U-23 untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024.

“Jangan lupa bukan hanya skill dan teknik yang dikedepankan, kondisi non teknis ingat kepada sang pemilik Allah SWT juga harus dilakukan. Anak-anakku para pemain Timnas jangan lupa harus tetap ibadah dan memohon kepada yang maha kuasa, karena hidup ini adalah usaha dan juga doa,” harapnya.***/din

Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo: Patriotik Sejati

JAYAKARTA NEWS— Materi pidato pertama Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, (24/4/2024), mendapat apresiasi dan pujian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla menilai apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KPU, menunjukkan bahwa Prabowo masih tetap sebagai Patriot sejati. Karena semangatnya untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

“Selain tetap menyandarkan harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk berada dalam satu langkah dan irama, semata untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena menyadari tantangan berat di depan mata, seiring perubahan global yang telah dan sedang terjadi,” tandas LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Senator asal Jawa Timur itu juga memberi apresiasi atas sikap Prabowo yang berterima kasih kepada semua pihak, termasuk konstestan nomor 01 dan 03, serta kalangan pers. Bahkan Prabowo menegaskan, pentingnya kemerdekaan pers sebagai pilar alat kontrol perjalanan bangsa dan negara ini.

Sebelumnya, LaNyalla telah menyampaikan pendapatnya, ketika diminta tanggapan media terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Senin lalu. Dikatakan LaNyalla, para pihak yang terlibat dalam sengketa di MK sudah seharusnya menerima. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Sebaiknya kita semua mengambil hikmah dan pelajaran. Untuk kemudian kita harus kembali bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya.

Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai demokrasi liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme.

Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. “Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat,” pungkasnya.***/din

Gagas Rumah Vokasi, Ketua DPD RI Apresiasi Kadin Surabaya

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Kadin Surabaya yang menggagas berdirinya Rumah Vokasi pada tahun ini. Menurut LaNyalla, peran yang diambil Kadin Surabaya bekerjasama dengan Kadin Jatim dan IHK Trier Jerman merupakan langkah strategis dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkompeten, produktif dan berdaya saing untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Ini adalah gerak cepat dan langkah strategis yang diambil oleh Kadin Jatim dan Kadin Surabaya bekerjasama IHK Trier Jerman dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,” tutur LaNyalla saat menghadiri kegiatan ‘Pelatihan Konsultan Vokasi’ di Gedung Kadin Institute, Jumat (12/5/2023).

Menurut LaNyalla, pendidikan vokasi amat penting di era saat ini untuk menangkap peluang pasar. Sebab, LaNyalla melanjutkan, dunia industri dan usaha memerlukan tenaga yang terampil dan memiliki kecakapan di bidangnya. Apalagi di era revolusi industri 4.0, pendidikan vokasi harus terus diperbanyak.

Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur yang tengah melakukan kegiatan reses itu menyebut perlu gerakan masif untuk menyelaraskan format pendidikan tinggi, menjadi pendidikan vokasional.

“Kita perlu memperbanyak dan memperluas pendidikan vokasi. Sebab, pendidikan vokasi ini sangat untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia usaha,” tutur LaNyalla.

Dengan begitu, LaNyalla berharap penyerapan tenaga ahli dan terampil dapat dipenuhi dari dalam negeri, bukan malah dari luar negeri.

“Inilah pentingnya bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan dalam negeri untuk tenaga terampil itu sangat besar. Jangan sampai justru diisi oleh tenaga ahli dari luar negeri,” tegas LaNyalla.

Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi LNM menerangkan, sebanyak 40 orang mengikuti pelatihan Konsultan Vokasi ini. Mereka dilatih bagaimana melakukan pendampingan terhadap industri yang akan melaksanakan program vokasi hingga harmonisasi kurikulum.

“Dalam mengimplementasikan revitalisasi pendidikan vokasi, Kadin Jatim memiliki program Rumah Vokasi yang menjadi rumah bersama bagi dunia industri, dunia pendidikan dan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Di Surabaya, kami menargetkan Rumah Vokasi bisa didirikan di tahun ini, sehingga kami melakukan pelatihan Konsultan Vokasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsultan vokasi perindustrian yang akan bertugas,” terang pria yang akrab disapa Mas Andi ini.

Untuk itu, Kadin bekerjasama dengan IHK Trier Jerman karena Jerman telah terbukti sukses menerapkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang ideal. “Kita lihat di Jerman, industrinya sudah sangat maju dan kita bisa belajar bagaimana mengelola standarisasi industri tersebut karena kuncinya tetap di SDM. Walaupun sudah otomatisasi, tetapi SDM tetap menentukan. Decision maker dan quality control tetap ada di SDM,” tandasnya.

Dengan adanya pelatihan Konsultan Vokasi, maka pelaksanaan vokasi seperti pemagangan di industri bisa berjalan sesuai standar yang benar. Dampak positifnya, kualitas tenaga kerja akhirnya menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara terluas di kawasan ASEAN.

” Kadin sebagai dinamisator atau penghubung antara industri, angkatan kerja dan pemerintah sebagai pemutus regulasi berharap langkah ini bisa menciptakan situasi daya saing perindustrian yang tinggi. Apalagi di tahun 2030 Indonesia mendapatkan bonus demografi, sehingga kita perlu menciptakan angkatan kerja yang sudah siap bersaing, siap bekerja untuk kemajuan Indonesia,” katanya.

Terkait pendirian Rumah Vokasi, Andi mengatakan sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi. Ia menyebut wali kota sangat mendukung dan siap memberikan support.

“Sehingga siap kerja dan digunakan oleh industri. Tidak hanya di Surabaya, tetapi di seluruh Jatim dan Indonesia, bahkan luar negeri. Karena kita sudah bekerjasama dengan Swiss Contact, IHK Trier dan GIZ. Saya sama Mas Ery Cahyadi telah melakukan komunikasi intensif. Beliau sangat atensi terhadap bagaimana tenaga kerja dari Surabaya bisa terserap sebanyak-banyaknya, bagaimana membuka lapangan pekerja yang seluas-luasnya dan angka pengangguran bisa ditekan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, pelatihan Konsultan Vokasi di Surabaya ini adalah rangkaian pelatihan yang telah di gelar Kadim Jatim bersama Kadin kabupaten/kota. Sebelumnya, pelatihan yang sama telah di gelar di Kota Kediri, Batu dan Pasuruan.

Hingga saat ini, jumlah Konsultan Vokasi di Jawa Timur dinilai masih kurang. Sehingga yang dilakukan Kadin adalah maksimalkan tenaga yang ada agar revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Jatim bisa berjalan maksimal.

Hadir sebagai narasumber di antaranya Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Koordinator Bidang Kemitraan Vokasi IHK Trier Jerman, Andreas Gosche dan Ketua Kadin Kota Surabaya, HM Ali Affandi LaNyalla Mahmud Mattalitti.***/din

Kasus Tiktoker Bima Yudha: Ketua DPD Minta KPK Periksa Pemprov Lampung Soal Anggaran Infrastruktur Jalan

JAYAKARTA NEWS— Kasus Tiktoker Bima Yudha yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung berbuntut panjang, apalagi ada kabar bahwa Bima dilaporkan ke polisi dan keluarganya dikabarkan mendapat tekanan dari Gubernur Lampung. Berbagai pihak ikut mengomentari kasus ini. Di antaranya adalah Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ia menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik akan membunuh iklim komunikasi publik. Sikap anti kritik juga hanya akan mengabadikan status quo.

“Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata LaNyalla, Selasa (18/4/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung terkait anggaran untuk infrastruktur jalan. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di berbagai daerah.

“Jadi apakah kritik akun @awbimaxreborn terhadap infrastruktur tersebut benar atau hoax semata. Makanya KPK bisa bergerak di situ. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda. Dan jalan-jalan yang separo bagus dan separo rusak itu terbukti di beberapa daerah,” tukas dia.

Ditegaskan LaNyalla, arogansi yang dipertontonkan Pemprov dan Gubernur Lampung hanya memperlihatkan sikap anti kritik dan anti demokrasi.

“Jika setiap kritik dianggap sebagai berita hoax dan anti pemerintah, akan melahirkan sikap apatis yang berdampak pada kemunduran dan maraknya kebobrokan serta semakin tingginya dugaan korupsi,” paparnya.***/din

LaNyalla: Awas, Jangan Ada Potongan Dana Bantuan Guru Rp73M

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi perhatian khusus terhadap bantuan guru madrasah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia yang akan diberikan Kementerian Agama senilai Rp73 miliar.

LaNyalla meminta penyalurannya dilakukan secara transparan dan tak ada satu sen pun hak guru yang disunat.

“Saya tegaskan tak boleh ada sama sekali pemotongan bantuan untuk guru. Bantuan itu amat diperlukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, bantuan itu merupakan tolok ukur bagaimana kita menghargai tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak bagi penciptaan generasi unggul bangsa ini di masa depan.

“Kalau kita bermain-main dengan hak mereka, maka sama artinya kita berani mempermainkan masa depan bangsa kita sendiri,” ingat LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bantuan khusus guru tersebut akan sangat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Hanya saja, selama ini perhatian terhadap mereka masih minim, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi.

“Saya meminta jangan sampai ada guru yang berhak menerima bantuan lalu tidak menerima. Kepastian data juga harus akurat, tak boleh ada kesalahan data yang merugikan para guru-guru tersebut,” tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama akan gelontorkan dana kepada sekitar 9.043 guru dan tenaga kependidikan (GTK) RA dan madrasah dengan besaran Rp1.350.000 per bulan.

Dana tersebut diharapkan diberikan secara permanen selama mereka masih dalam pengabdian. Oleh karenanya, LaNyalla menekankan pentingnya agar tak boleh ada potongan, bahkan penghambatan penyaluran hak mereka.***/din