Jokowi Minta Konflik Pertanahan Dituntaskan

JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo meminta kepada para menterinya untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan di sejumlah
daerah segera dituntaskan.

“Kejadian-kejadian itu ada semuanya, dan saya minta diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan dan apa pun (itu),” kata Jokowi di kantor presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas, yang mengambil topik Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan sejumlah menteri lainnya.

Presiden mengungkapkan, dalam setiap kunjungannya ke daerah selalu ada persoalan agraria, baik terungkap saat pembagian sertikat maupun kunjungan ke desa-desa. “Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya, mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun juga rakyat dengan pemerintah,” kata Presiden.

Sengketa pertahanan terakhir yang ia temukan adalah konflik antara rakyat dengan PT Perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Terkait dengan kasus tersebut, Jokowi minta agar perusahaan BUMN yang mendapat konsesi lahan dengan desa yang berada di tengah konsesi itu, segera memberikan bagian konsesinya kepada masyarakat.

“Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu, berikan (sebagian) kepada masyarakat kampung desa (itu demi) kepastian hukum,” tambah Presiden.

Presiden mengancam, BUMN yang tidak taat perintahnya, akan dicabut konsesinya.

“Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit (tidak bisa diajak kerjasama) cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut seluruh konsesinya! Tegas! Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ, sudah hidup lama di situ, malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan,” kata Presiden.***