MENTERI Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga menegaskan, pihaknya akan dan harus hadir dalam pengembangan koperasi dan UKM (KUKM) di kawasan pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. “Pemerintah hadir dalam hal pelatihan dan pembiayaan. Dilatih tanpa pembiayaan akan sia-sia, begitu juga pembiayaan tanpa pelatihan takkan menghasilkan apa-apa,” katanya pada acara pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (13/3/2017).
Menurut Menkop, masalah yang tak kalah penting adalah pemasaran dari produk yang dihasilkan. “Hal itu harus dipikirkan,” kata Puspayoga.
Pelatihan yang diikuti lebih kurang 650 orang tersebut meliputi pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat nelayan dan perempuan, pelatihan perkoperasian bagi SDM koperasi, pelatihan kompetensi manajemen dan pariwisata bagi pemandu wisata, pelatihan pengelola tempat praktek ketrampilan usaha (TPKU), dan pelatihan vocational pada daerah tertinggal. Hadir pada kesempatan itu Gubernur NTB Zainul Majdi, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad.
Puspayoga menjelaskan, bila pariwisata di satu wilayah berkembang, maka otomatis kinerja UKM akan meningkat dan akan menghasilkan koperasi yang bagus. “Kita harus memberikan pelatihan manajemen wisata yang baik, seperti membangun kuliner dan ekonomi kreatif, agar wisatawan yang datang bisa nyaman dan betah,” tandas Menkop.
Puspayoga menyatakan, selain melatih SDM, pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar Mandalika agar bisa menerima dampak yang terjadi dari pengembangan pariwisata. “Dampak positifnya adalah ekonomi masyarakat bisa berkembang, pengangguran menurun, kesejahteraan meningkat. Dampak negatifnya diantaranya masuknya budaya luar dan peredaran narkoba. Ini yang harus kita beri pemahaman agar bisa mengantisipasi ekses negatif,” tutur Puspayoga.
Yang pasti, kata Menkop, salah satu tugas kementerian yang dipimpinnya adalah meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia. “Saat ini, rasio kewirausahaan berdasarkan data BPS meningkat dari 1,65% menjadi 3,31%. Angka tersebut melampaui dari target nasional sebesar 2%. Tentu saja hal itu harus terus dijadikan sebagai semangat untuk menambah jumlah wirausaha di Indonesia,” imbuh Puspayoga. ***
