Soal Persiapan PON Papua 2020, Mendagri juga Soroti Masalah Gangguan Keamanan

 Soal Persiapan PON Papua 2020, Mendagri juga Soroti Masalah Gangguan Keamanan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri rapat gabungan bersama Komisi I, II, III dan X DPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, terkait Persiapan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, Selasa (04/02/2020)–foto puspen kemendagri

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tito Karnavian menghadiri rapat gabungan bersama Komisi I, II, III dan X DPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, terkait Persiapan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, Selasa (04/02/2020).

Pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2019, Menteri Dalam Negeri telah melakukan kunjungan ke sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua untuk memantau persiapan penyelenggaraan PON XX. Dalam rapat gabungan tersebut, Mendagri menyampaikan kesiapan Papua berdasarkan hasil kunjungannya tersebut.

“Jadi memang dari hasil observasi kami ke sana, yang pertama memang penyelesaian fasilitas yang harus diatensi, venue, terutama di Jayapura, kami sudah mengecek langsung di Timika ada 2 lokasi yang belum selesai, tapi kami lihat progresnya dan ketemu langsung dengan pimpinan proyeknya mereka meyakini betul paling lambat Juli, 2 tempat yang menjadi venue itu akan selesai.”

“Sedangkan Merauke, saya kira sudah siap. Kemudian yang di Jayapura, saya pun sudah sampaikan kepada Pak Menteri PUPR, itu memang Stadion Papua Bangkit memang sangat bagus lokasinya. Letaknya dikelilingi oleh bukit-bukit,” papar Tito sebagaimana dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.

Banyaknya orang yang yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 12.523 orang. Terdiri dari atlet sebanyak 6.442 orang, official  3.221 orang, dan SDM pertandingan (panitia pelaksana, wasit/juri, dewan hakim, technical delegate)  2.860 orang. Oleh karena itu, dari sisi transportasi, Mendagri mengusulkan untuk dapat ditunjang dengan bantuan dari TNI maupun Polri.

Masalah transportasi, ucap Tito,  masih kurang.  Dia menyarankan agar menggunakan bantuan dari TNI/Polri. Bus-bus dan truk-truk dari TNI/Polri dimobilisasi untuk membantu mengatasi masalah transportasi.

Masalah Keamanan

Sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Panitia Inti PB PON XX 2020 Papua, pengamanan pelaksanaan PON XX di koordinir oleh Panglima Kodam XVII Cendrawasih. Rencana Gelar Kekuatan pengamanan terdiri dari TNI sebanyak 4.250 personil, Polri sebanyak 3.500 personil, Satpol PP sebanyak 600 personil, Basarnas yakni 60 personil, sehingga total berjumlah 8.410 personil.

“Perlu ada pengamanan pada saat kegiatan nanti, back up dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes Polri, cepat dilakukan back up dengan kekuatan yang cukup, kemudian titik-titik yang sudah diketahui rawan itu bisa meredam dengan cepat,” imbuhnya.

Di samping hampir bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di 11 Kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Mendagri juga memberikan penekanan penting terhadap aktivitas Kelompok-kelompok tertentu yang dinilainya sebagai salah satu titik kerawanan pelaksanaan PON 2020.

“Kemudian untuk masalah gangguan keamanan, ini kami lihat kerawanan konflik Pilkada. Di Papua tidak ada Pilkada Gubernur, yang ada adalah Pilkada kabupaten, satu di antaranya ada tempat venue yaitu Merauke. Tapi meskipun hanya Merauke ada daerah-daerah lain yang kita anggap cukup rawan sehingga perlu ada pengamanan khusus,” jelasnya.

“Kemudian kelompok yang biasanya menggunakan aksi tanpa kekerasan seperti demo, kemudian kelompok bersenjata. Nah ini, kami kira bisa diatasi dengan penguatan operasi, baik operasi intelijen maupun operasi hukum dan operasi pendekatan,” tegasnya,

Oleh sebab itu, Kemendagri secara khusus memberikan dukungan dalam rangka Penanganan dampak aktivitas Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Papua, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Papua terutama untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal. Kedua, dukungan atas proses pengelolaan keuangan (pencairan DTT Kabupaten Jayawijaya atas dampak dari peristiwa Wamena).

Ketiga, melakukan koordinasi lintas K/L yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak yang dilaksanakan beberapa kali di antaranya pada tanggal 5 November 2019 di Hotel Grand Sartika Wamena bersama dengan tim K/L dengan Bupati dan OPD Jayawijaya, Pemda Nduga, Pemda Lani Jaya.

Keempat, koordinasi peningkatan kesiapsiagaan oleh masyarakat. Kelima, mendorong daerah di luar Papua yang terdapat Mahasiswa Papua untuk pemulihan psikologis atas dampak dari peristiwa-peristiwa sebelumnya (seperti Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kota Surabaya dll).

Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua akan dibuka tanggal 20 Oktober 2020 dan ditutup tanggal 2 November 2020, bertempat di Stadion Papua Bangkit (SPB). Sebagai pembina Pemerintah Daerah, Kemendagri memastikan untuk hadir memberikan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kesiapan pelaksanaan pesta olahraga nasional terbesar di Papua itu sukses dan lancar.***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *