PPFI Desak Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Industri Film

JAYAKARTA NEWS— Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mendesak pemerintah cq Kementerian Kesehatan segera menerbitkan protokol kesehatan untuk industri perfilman. “PPFI tak punya  wewenang melarang syuting film dan sinetron. Kami hanya mengimbau dan mengingatkan agar insan-insan film menaati protokol kesehatan. Yang punya wewenang ada Pergub yang mengatur sanksi bagi pelanggar PSBB,” ujar Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar dalam konperensi pers di aplikasi zoom.

Alhasil, PPFI tidak bisa mengiyakan maupun melarang syuting film. “Itu urusan pemerintah,” imbuh Deddy Mizwar yang didampingi pengurus PPFI yang lain, Zairin Zain, Manoj Punjabi, Ilham Bintang dan Wina Armada Sukardi.

Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) PPFI, Ilham Bintang mengemukakan, berdasar penilaian WHO, kurva korban pandemi C19 di Indonesia masih cukup tinggi, kurvanya belum melandai.

“Ini jadi dilema bagi  PPFI, maju kena mundur kena,” timpal Ilham Bintang.

Deddy Mizwar melanjutkan, PSBB bikin industri film kolaps. “Ada 2 hal  yang jadi concern PPFI yaitu protokol kesehatan segera diterbitkan dan momen yang sudah dibolehkan oleh pemerintah untuk beraktivitas kembali. Mohon insan film diberikan petunjuk kapan waktu yang tepat untuk syuting film bisa dimulai. Agar ekonomi bisa pulih kembali, segerakan protokol kesehatan khusus untuk produksi dan pertunjukan film di bioskop bisa dimulai lagi,” ungkap Deddy Mizwar.

Manoj Punjabi menimpali agar PSBB jangan jadi simalakama dimana kita syuting umpet-umpetan. Selama ini aturannya abu-abu. Kami imbau pemerintah punya sikap yang jelas,” tandas Manoj Punjabi. (pik)