JAYAKARTA NEWS— Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi sejumlah tokoh dalam rangka mempersiapkan diskusi yang dilatarbelakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda.Tujuannya, menggali pemikiran para tokoh tersebut terkait pro-kontra pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
Di antara yang dikunjungi Mappilu PWI adalah Kapolri yang diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9) siang. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Dalam pertemuan tersebut Imam Sugianto mengatakan Kepolisian Republik Indonesia akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun, Kapolri secara tegas dalam maklumatnya mengatakan jika perlu bubarkan,” tegas Imam.
Imam menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 ini. “Jadi tidak ada acara hiburan, musik, atau kampanye terbuka,” katanya
Mantan ajudan Presiden SBY yang juga pernah menjadi Wakapolda DIY dan Kalbar ini menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah guna memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sehat, jujur dan adil.
“Kami juga baru saja melakukakan rakor virtual bersama para kapolda se-Indonesia untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan di Pilkada Serentak di 270 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Di mana tahapannya akan memasuki pencabutan nomor urut,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Mappilu PWI, Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan pihaknya berpegang teguh pada dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 cara ketat. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.
“Mappilu PWI mendukung Polri bertindak tegas, karena konsen kami jika Pilkada jalan maka dua prinsip itu harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses di tengah Pandemi,” jelasnya.
Dalam hal itu Mappilu mengatakan mendukung sikap tegas kepolisian untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon Pilkada.
“Kami mendorong jangan saja kesadaran masyarakat yang diharapkan tapi juga kesadaran politisi pak. Kita harus berani mengkritisi politisi ini agar menghimbau tidak ada kerumunan,,” kata Suprapto.
Suprapto pun berpesan agar kepolisian turut melibatkan pers untuk membantu sosialisasi tentang aturan protokol kesehatan pilkada. Sebab dalam konteks pilkada serentak, PWI akan menggunakan media anggotanya untuk mewujudkan pemilu yang sehat.***/ks
