NTT Kebagian Kuota 920 Peserta Program SMK Go Global 2026, Polda Siap Dukung Pelaksanaannya

KUPANG, JAYAKARTA NEWS— Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh kuota sebanyak 920 peserta dalam pelaksanaan Program SMK Go Global Tahun 2026. Program prioritas pemerintah tersebut disiapkan untuk membuka kesempatan bagi lulusan SMK, SMA, maupun masyarakat umum agar dapat bekerja secara legal di luar negeri dengan bekal keterampilan, kemampuan bahasa asing, serta sertifikasi kompetensi.

Dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut mengemuka dalam audiensi antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, yang berlangsung di ruang kerja Kapolda NTT pada Kamis (30/7/2026) siang.

Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi antara Polda NTT dan BP3MI dalam mendukung langkah pemerintah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk memasuki pasar kerja internasional melalui jalur resmi.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Direktur Kelembagaan Penempatan Brigjen Pol. Jefri Yanus E. Torunde, Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mocharom Ashadi, Ketua BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamida, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, serta Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan Program SMK Go Global yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

Secara nasional, program ini akan dilaksanakan pada periode Agustus hingga Desember 2026 dengan target sebanyak 40.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.000 peserta atau 60 persen berasal dari lulusan SMK/SMA, sedangkan 16.000 peserta atau 40 persen berasal dari masyarakat umum.

Pelaksanaan program dibagi menjadi dua tahap, yakni Batch I dengan target 25.000 peserta dan Batch II sebanyak 15.000 peserta.

Sementara itu, kebutuhan penempatan tenaga kerja mencakup berbagai sektor. Bidang perhotelan menjadi sektor dengan kebutuhan terbesar, yakni 14.140 orang, disusul sektor kesehatan sebanyak 12.780 orang, manufaktur 6.400 orang, pertanian 4.300 orang, pelatihan bahasa 1.700 orang, konstruksi 400 orang, transportasi 60 orang, serta awak kapal dan nelayan sebanyak 220 orang.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, kuota sebanyak 920 peserta ditetapkan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dari negara tujuan, ketersediaan calon pekerja migran, serta kesiapan lembaga pelatihan yang ada di daerah.

Selain mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai bidang pekerjaan, peserta juga akan dibekali kemampuan bahasa asing dan mengikuti sertifikasi kompetensi sehingga memiliki kesiapan memasuki dunia kerja internasional secara legal, aman, dan profesional.

Polda NTT menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut karena dinilai mampu memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur.

Melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik sinergi yang terjalin bersama BP3MI.

“Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Indonesia, khususnya putra-putri Nusa Tenggara Timur, agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional. “

“Polda NTT mendukung penuh setiap upaya yang memberikan peluang kerja yang aman, legal, dan bermartabat bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol. Henry Novika Chandra.

Menurutnya, Polda NTT juga akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi penempatan pekerja migran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran ilegal, maupun berbagai bentuk eksploitasi lainnya.

“Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan BP3MI, diharapkan semakin banyak masyarakat NTT yang memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri secara prosedural dengan perlindungan yang optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah praktik-praktik penempatan pekerja migran secara ilegal,” tambahnya. (*/di)