JAYAKARTA NEWS— Ketua SETARA Institute Hendardi mengapresiasi, langkah Tim Khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menetapkan Irjen Ferdy Sambo (FS) sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Hendardi menilai, timsus bekerja secara jujur dan transparan.
“Kinerja mereka yang berbasis data telah mengantarkan pada kesimpulan dan fakta dengan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pembunuhan atas Brigadir J yang melibatkan FS,” ujar Hendardi dalam rilisnya Selasa 9 Agustus 2022.
Di samping itu, Hendardi menilai, Kapolri berhasil lolos dalam ujian berat yang sempat menurunkan kepercayaan publik pada institusi Polri.
Diakui, Polri mulanya sempat terkesan sangat berhati-hati, karena peristiwa tersebut menyangkut perwira tinggi Polri yang juga berprestasi dan adanya suatu upaya menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Namun, Kapolri bisa melewati ujian itu dengan baik.
“Belum lagi semburan informasi menyangkut kasus ini yang sangat massif membuat proses penyidikan sempat terhambat. Namun, di tengah menurunnya kepercayaan publik pada institusi Polri, kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut,” ujar Hendardi.
Menurut Hendardi, kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa anggota Polri dan juga penegak hukum lain, dapat saja terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Meski begitu, institusi tersebut tetap harus menegakkan keadilan.
“Dalam sebuah korps, naughty cop dan clean cop akan selalu ada. Tetapi, sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya,” ujarnya.***/din
Tag: kepolisian RI
Pertemuan Mappilu PWI dan Asops Kapolri: Pelanggar PK akan Ditindak Tegas Termasuk Provokator
JAYAKARTA NEWS— Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi sejumlah tokoh dalam rangka mempersiapkan diskusi yang dilatarbelakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda.Tujuannya, menggali pemikiran para tokoh tersebut terkait pro-kontra pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
Di antara yang dikunjungi Mappilu PWI adalah Kapolri yang diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9) siang. Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Dalam pertemuan tersebut Imam Sugianto mengatakan Kepolisian Republik Indonesia akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun, Kapolri secara tegas dalam maklumatnya mengatakan jika perlu bubarkan,” tegas Imam.
Imam menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 ini. “Jadi tidak ada acara hiburan, musik, atau kampanye terbuka,” katanya
Mantan ajudan Presiden SBY yang juga pernah menjadi Wakapolda DIY dan Kalbar ini menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah guna memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sehat, jujur dan adil.
“Kami juga baru saja melakukakan rakor virtual bersama para kapolda se-Indonesia untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan di Pilkada Serentak di 270 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Di mana tahapannya akan memasuki pencabutan nomor urut,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Mappilu PWI, Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan pihaknya berpegang teguh pada dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 cara ketat. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.
“Mappilu PWI mendukung Polri bertindak tegas, karena konsen kami jika Pilkada jalan maka dua prinsip itu harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses di tengah Pandemi,” jelasnya.
Dalam hal itu Mappilu mengatakan mendukung sikap tegas kepolisian untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon Pilkada.
“Kami mendorong jangan saja kesadaran masyarakat yang diharapkan tapi juga kesadaran politisi pak. Kita harus berani mengkritisi politisi ini agar menghimbau tidak ada kerumunan,,” kata Suprapto.
Suprapto pun berpesan agar kepolisian turut melibatkan pers untuk membantu sosialisasi tentang aturan protokol kesehatan pilkada. Sebab dalam konteks pilkada serentak, PWI akan menggunakan media anggotanya untuk mewujudkan pemilu yang sehat.***/ks
Tito Karnavian Terima Penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang dari Presiden Singapura
JAYAKARTA NEWS— Keberhasilan Tito Karnavian saat menjadi Kapolri dalam memajukan hubungan bilateral dan kerjasama antara Kepolisian RI dan Kepolisian Singapura mendapat apresiasi dari pemerintah Singapura. Rabu (15/1/2020) Tito yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri RI menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang dari Presiden Singapura Halimah Yacob. Penghargaan tersebut diberikan di Istana Singapura, dihadiri sejumlah Menteri Singapura dan Kepala Kepolisian Singapura.
Dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, penghargaan tersebut juga diberikan atas kontribusinya dalam keselamatan dan keamanan kedua negara.
Tito Karnavian memulai karirnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia pada Tahun 1987. Dia naik pangkat dan memegang berbagai jabatan kunci, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebelum penunjukkannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 13 Juli 2016. Kini, Prof. H.M Tito Karnavian, Ph.D telah menjabat sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019.
Di bawah kepemimpinan Tito Karnavian pada saat menjadi Kapolri, hubungan bilateral antara Kepolisian RI dan Kepolisian Singapura berjalan semakin baik. Hal ini dilihat dari kerja sama yang kuat di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara dan penanggulangan terorisme. Hal ini juga semakin meningkatkan efektivitas operasional kedua institusi kepolisian Indonesia dan Singapura, selain itu juga berkontribusi untuk menjaga kedua negara aman dan nyaman.
Hubungan yang hangat dan kolaboratif merupakan cerminan yang diyakini kuat oleh Tito. Menurutnya, dengan bekerja sama secara erat, kedua Kepolisian dapat lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara masing-masing.
Selain pemberian penghargaan, Mendagri juga menghadiri sejumlah pertemuan di antaranya Pertemuan dengan Kepala Polisi Singapura; Pertemuan dengan Senior Minister Singapura; Pertemuan dengan Mendagri Singapura; serta Pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura. Turut mendampingi Mendagri Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum/Kapuspen Kemendagri Dr. Bahtiar, Staf Khusus Kastorius Sinaga, Apep Fajar dan Jonatan Tahir.***/ebn