Penerapan Zero ODOL Segera Dilaksanakan untuk Tekan Pungutan Liar

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah segera terapkan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada pengangkutan logistik di jalan raya. Hal ini untuk menekan pungutan liar.

“Kami mendukung penerapan Zero ODOL dengan harapan bisa menekan biaya logistik dalam jangka menengah dan panjang, menghilangkan pungli,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2/2025).

Menperin menyampaikan, penerapan Zero ODOL akan segera dilaksanakan setelah mempertimbangkan banyak aspek. Salah satu aspek utama adalah upaya peningkatan daya saing industri.

Selain itu, kata Agus, penerapan Zero ODOL untuk emastikan keselamatan di jalan raya, dan menekan biaya/anggaran pemeliharaan jalan. Sehingga, penerapan Zero ODOL akan segera dieksekusi.

Agus mengakui, upaya implementasi Zero ODOL sempat terkendala pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, diperlukan relaksasi mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang menurun. 

Praktik ODOL pada pengangkutan logistik di jalan raya menjadi isu yang fokus diselesaikan opemerintah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun menyepakati implementasi kebijakan Zero ODOL di lapangan. 

Agus menjelaskan, kedua kementerian sepakat untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk membenahi tata kelola logistik, seperti peremajaan armada transportasi, meningkatkan kompetensi pengemudi, dan beberapa hal lainnya.

Karena, kata Agus, persoalan ODOL disebabkan banyak faktor yang membutuhkan penyelesaian di setiap lini.

“Agar kondisi logistik bisa lebih safety, perlu pembenahan-pembenahan yang berpengaruh pada banyak hal,” jelaa Menperin.

Kemenperin telah melakukan sosialisasi mengenai Zero ODOL kepada industri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi karena penerapan kebijakan ini.

Menurut Agus, kebijakan ini akan berdampak adanya tambahan investasi di sektor industri alat angkut, sehingga perlu kesiapan industri alat angkut untuk memenuhi tambahan investasi tersebut.

Sedangkan secara kapasitas, industri alat angkut, khususnya truk dan sebagainya, bisa mencukupi apabila dibutuhkan dengan adanya penerapan Zero ODOL. 

Kemenperin juga mendorong agar K/L terkait memberikan insentif yang dibutuhkan pelaku industri dengan meningkatnya kebutuhan armada logistik darat.

Begitu juga kepada lembaga keuangan agar memberikan pinjaman bagi kepada perusahaan logistik untuk investasi penambahan armada.

“Kami juga mengusulkan pengembangan sarana dan prasarana seperti peningkatan kualitas jalan, kesiapan armada transporter, peningkatan SDM pengawasan, dan optimalisasi/sistemasi jembatan timbang,” jelas Menperin.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa pihaknya telah mengetuk pintu satu persatu K/L yang terkait untuk membahas implementasi Zero ODOL dan hal-hal lain mengenai transportasi.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kesepakatan penerapan Zero ODOL. Hal ini harus segera dilakukan sehingga hal-hal terkait ODOL selama ini pelan-pelan bisa segera teratasi,” ujar Dudy.

Menhub menambahkan, hal tersebut merupakan komitmen untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Karenanya, Zero ODOL akan segera dilaksanakan tanpa tahapan lagi.

“Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain dalam penerapan Zero ODOL,” pungkas Dudy. (yr)