JAYAKARTA NEWS— Perum BULOG mendorong penguatan peran perguruan tinggi dalam ekosistem pangan nasional melalui program BULOG Campus Preneur, sebagai model kolaborasi kampus yang dapat mendukung implementasi kebijakan pangan nasional, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri Kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dalam rangka dengar pendapat dan penyerapan masukan dari akademisi serta pakar pangan terkait pembahasan RUU tentang Pangan.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan UNS tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho, dan dihadiri oleh unsur legislatif, akademisi, pakar pangan, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.
Pentingnya Partisipasi Publik dalam RUU Pangan
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto yang turut hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa penyusunan RUU tentang Pangan memerlukan partisipasi publik yang luas, termasuk kontribusi dari perguruan tinggi yang memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman empiris dalam bidang pangan.
“Universitas memiliki peran strategis dalam memberikan perspektif ilmiah yang objektif dan konstruktif bagi penyempurnaan substansi RUU tentang Pangan. Masukan dari akademisi sangat penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” ujar Titiek.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama BULOG menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dunia pendidikan sebagai pusat inovasi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.
“BULOG melihat kampus sebagai mitra strategis dalam membangun ketahanan pangan. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, gagasan besar tentang pangan dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari edukasi, distribusi, hingga pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Ahmad Rizal, dikutip dari keterangan pers Humas BULOG.
Sebagai bentuk konkret kolaborasi tersebut, BULOG mengembangkan program BULOG Campus Preneur, sebuah inisiatif yang menghubungkan BULOG, kampus, mahasiswa, dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis pemberdayaan generasi muda.
Program ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berperan sebagai wirausahawan muda pangan melalui pengembangan Rumah Pangan Kita (RPK) Muda, Mitra Pangan Muda, dan Penggerak Gerakan Pangan Murah Muda (GPM Muda). Melalui skema tersebut, mahasiswa dapat membuka maupun mendampingi outlet RPK, menjadi fasilitator desa binaan, melakukan edukasi pangan, serta mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di lingkungan kampus dan masyarakat.
Menurut Ahmad Rizal, pendekatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau.
“Campus Preneur dapat menjadi model kolaborasi antara dunia pendidikan dan sektor pangan nasional. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah,” tambahnya.
BULOG menilai bahwa semangat kolaborasi yang tercermin dalam program Campus Preneur dapat menjadi salah satu masukan strategis dalam pembahasan RUU tentang Pangan, khususnya terkait penguatan peran perguruan tinggi, generasi muda, dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pangan nasional.
Melalui kehadirannya dalam forum Panja Komisi IV DPR RI di UNS, BULOG berharap pembahasan RUU tentang Pangan dapat menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, sekaligus mendorong lahirnya model-model kolaborasi inovatif antara kampus dan sektor pangan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. (*/di)
