JAYAKARTA NEWS– Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong maksimal peran kyai dan ulama serta tokoh masyarakat Bangkalan mengedukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Selama ini, masih ada masyarakat yang kurang memercayai terjadinya penularan penyakit Covid-19. Inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan,” ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri forum silaturahmi dan dialog bersama para kyai dan ulama asal Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan Kemenko Polhukam, Selasa (15/6).
Khofifah hadir bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Rois Aam Syuriyah PBNU KH. Miftahul Akhyar, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, serta Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.
“Saya mohon kepada para kyai dan ulama serta tokoh masyarakat bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Pesan ini diharapkan dapat disampaikan baik di lingkungan pendidikan formal maupun di lingkungan pendidikan non formal seperti pesantren,” ujarnya.
Dikemukakan, saat ini kita membutuhkan ikhtiar dan doa dari masyarakat demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh masyarakat Bangkalan, Madura dan Jawa Timur pada umumnya.
Khofifah menyebut, saat ini Covid-19 varian Delta B16172 telah masuk ke Jatim dan ditemukan di Bangkalan. Mutasi jenis ini, kata dia, merupakan strain asal India yang lebih menular dan telah mengalami transmisi lokal.
“Tidak bisa Pemerintah saja yang kerja keras atau masyarakat saja, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI/POLRI, ormas, dan elemen lainnya harus saling bahu membahu, mengingatkan agar tetap disiplin protokol kesehatan,” tegasnya.
Dikatakan, langkah startegis yang dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan mendirikan Ruang Karantina dan Isolasi Terpusat di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Kab. Bangkalan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan mempercepat penanganan antara kedua wilayah, yaitu di Surabaya dan Bangkalan.
“Kita saat ini tengah menyiapkan Ruang Karantina dan Isolasi Terpusat di BPWS Kaki Suramadu Bangkalan. Insya Allah akan siap besok pagi,” tuturnya.
Pendirian tempat layanan tersebut, lanjut Khofifah, juga sebagai lanjutan dari upaya pengetatan penyekatan yang dilakukan di kedua sisi jembatan Suramadu. Hal itu tentunya sebagai bentuk proteksi pemerintah kepada masyarakat di kedua wilayah.
“Kalau tidak dilakukan penyekatan dan Swab Antigen, maka mereka yang tidak merasa sakit, akan melakukan aktifitasnya. Mobilitas ini berpotensi untuk menyebarkan virus Covid-19. Yang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan bahkan Sumenep kita beri stempel yang nantinya akan menjalani Swab Test di BPWS,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov Jatim juga telah menyiapkan Rumah Sakit Penyangga sebagai rujukan akibat naiknya angka positif di Kab. Bangkalan. Total 6 Rumah Sakit Penyangga disiapkan Pemprov Jatim yakni RSUD Dr. Soetomo, RSU Haji, RS Syaiful Anwar Malang, RS Al Irsyad, RS PHC Surabaya dan RS Lapangan Indrapura.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kasus yang muncul di Kabupaten Bangkalan akibat kurangnya kepedulian masyarakat dan abainya terhadap penerapan protokol kesehatan serta tidak peduli adanya pandemi Covid-19. Virus ini, kata dia, tidak boleh dianggap sepele karena telah cukup banyak memakan korban jiwa dibanyak negara termasuk Indonesia.
Menurutnya, pemerintah menganggap akan lebih efektif pengendalian Covid-19 jika menggandeng para Toga dan Tomas dalam memberikan contoh. Nantinya, mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat.(poedji)
