JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama PT Napindo Media Ashatama (Napindo) yang berkolaborasi dengan multipihak, mulai dari kementerian/lembaga, sektor swasta maupun kalangan Non-Governmental Organization (NGO), akan menggelar Pameran dan Forum Teknologi Terpadu (Integrated Technology Event/ITE) 2022. Acara tersebut bakal berlangsung pada 5 hingga 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).
Kegiatan tersebut akan digelar usai terhenti selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. ITE 2022 kali ini digelar secara fisik yang terdiri dari pameran Indo Water, Indo Waste, dan Indo Renergy, serta Indonesia International Smart City (IISMEX) 2022 Expo & Forum.
“Gelaran Integrated Technology Event 2022 merupakan wujud nyata kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, dan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).
Safrizal menjelaskan, gelaran ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan stimulan investasi terkait solusi serta penyedia kota cerdas. Hal ini termasuk pada sektor pendukung dalam sistem manajemen dan teknologi air bersih, pengelolaan persampahan, limbah, sistem transportasi yang semuanya terhubung dalam ekosistem kota cerdas.
Adapun ITE 2022 akan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dari 19 negara, dengan estimasi pengunjung lebih dari 10.000 orang. Di samping eksibisi, gelaran ITE 2022 juga menginisiasi forum-forum profesional yang akan menghubungkan pemerintah pusat, para kepala daerah baik gubernur, wali kota, maupun bupati, dengan para pelaku teknologi solusi dan referensi dari berbagai ahli dan praktisi.
“Mengingat arti penting dan strategis event ini, tentunya sangat sayang untuk dilewatkan, karena selain memutakhirkan perkembangan teknologi digital di era kekinian, juga terutama sekali membuka peluang investasi yang tentunya diharapkan dapat mempercepat agenda pemulihan ekonomi di masa transisi pandemi saat ini,” ujar Safrizal.
Diketahui, ekosistem kota cerdas merupakan kombinasi dari efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kota cerdas bukan hanya mengenai sarana dan prasarana teknologi digital. Namun, keberadaan kota cerdas juga harus bisa memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Teknologi digital bukan tujuan penyelenggaraan kota cerdas, namun alat untuk mencapai tujuan, karena tujuannya bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” ujar Safrizal.
Di lain sisi, pandemi Covid-19 telah menggeser tatanan kehidupan menuju adaptasi kebiasaan baru yang mengurangi pertemuan fisik, peralihan ke transaksi nontunai, dan digitalisasi pelayanan publik. Kondisi ini menyadarkan banyak pihak untuk memosisikan penyelenggaraan kota cerdas sebagai bagian dari solusi yang inovatif.
“Pengalaman pandemi Covid-19 telah menggeser paradigma dalam semua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dari manual ke digital. Namun kita harus menempatkan hal ini dalam strata permanen, bukan temporer, pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tandas Safrizal.***/ebn
