JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada forum G20. Pada forum tersebut, Indonesia mendapat apresiasi dari kepala negara anggota G20. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka positif yaitu 5,72 persen di kuartal ketiga tahun 2022 dan untuk inflasi berada di angka 5,71 (year on year) pada Oktober 2022.
“Ini menunjukkan sesuatu yang bagus 5,72, sementara negara-negara lain banyak yang di bawah 5 persen. Tidak banyak negara yang di atas 5 persen. Kemudian Beliau (Presiden) juga menyampaikan data inflasi Indonesia, yaitu angka 5,71 persen untuk di bulan Oktober. Nah ini ada sesuatu yang bagus,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah melalui Video Conference di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (21/11/2022).
Mendagri mengungkapkan, prestasi tersebut tak lepas dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Termasuk Rakor pengendalian inflasi juga dilaksanakan secara rutin oleh Pemda dan rekan-rekan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Kita semua sekali lagi mengulangi arahan Bapak Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu ditentukan oleh kerja dari pemerintah pusat dan semua pemerintahan di daerah. Ini ada 37 provinsi sekarang, dan kemudian 95 kota serta para 416 kabupaten, ini harus bekerja secara paralel,” ujarnya.
Lanjut Mendagri, pemerintah pusat memiliki catatan terkait daerah-daerah yang sudah bekerja sangat keras dalam pengendalian inflasi. Hal itu ditandai dengan adanya operasi pasar, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), serta inovasi-inovasi lain termasuk membiayai transportasi antara produsen ke konsumen.
“Nah untuk itu, ini hal yang positif ini harus diteruskan, karena situasi global sangat dinamis sekali, dan rantai pasok dunia masih terganggu tapi banyak negara yang sudah terdampak. Ada yang inflasinya sudah di atas 100 persen, (lebih) 80 persen seperti Turki, ini Indonesia masih tahap di posisi 5,71,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan kondisi inflasi di beberapa negara di dunia. Seperti di Eropa inflasi tinggi terjadi di Ukraina yang mencapai 26,6 persen. Kemudian di Asia, inflasi tertinggi terjadi di Lebanon, Syria, Sri Lanka, Iran, Laos, Pakistan, Myanmar, Kazakhstan, dan Kirgistan. Sementara di Asia Tenggara, inflasi tertinggi ada di Laos 36 persen dan Myanmar 19 persen.
“Kita pada papan yang agak tengah 5,71 persen, sementara yang memang agak di bawah kita adalah Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Kamboja, bahkan Singapura pun sudah 7,5 persen, Timor Leste 7,9 persen,” terangnya.
Waspadai Jelang Nataru
Tito Karnavian mewanti-wanti agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang terjadi di akhir tahun, khususnya menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Ada Natal dan tahun baru, otomatis nanti ada kenaikan permintaan atau demand yang perlu diantisipasi semua daerah termasuk pusat dan daerah,” katanya.
Pemerintah, baik Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, beserta kementerian/lembaga (K/L) terkait terus melakukan monitor melalui jaringan yang ada. Pemerintah pusat juga akan melakukan dukungan dan intervensi kepada daerah-daerah yang rawan atau memiliki inflasi tinggi.
“Tolong inovasi dan kreativitas dari tiap-tiap kepala daerah untuk membuat terobosan semaksimal mungkin. Berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada tetap dilakukan,” ucap Tito.
Dia juga mendorong Pemda menggenjot realisasi belanja yang tinggal satu bulan lagi, karena akumulasi realisasi belanja daerah masih di bawah angka nasional. Mendagri meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rapat dan mencari peluang untuk meningkatkan realisasi belanja sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.
“Tolong betul-betul rekan kepala daerah rapat betul dengan kepala OPD, Sekda, Bappeda, untuk dipelototi ini kenapa (realisasi belanja) rendah, karena sekali lagi kalau rendah uangnya disimpan berarti,” ungkapnya.
Mendagri juga mendorong Pemda memanfaatkan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), hingga Dana Desa untuk membantu masyarakat.
“Dana Desa juga salah satu instrumen untuk intervensi, yaitu desa-desa dapat mengalokasikan anggarannya sesuai dengan keputusan Menteri Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Itu di desa masing-masing yang paling paham, masyarakatnya (yang) sulit dapat dibantu dengan Dana Desa,” terangnya.
Sebagai informasi, Rakor tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto; dan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto.***/din
