Tag: Inflasi

Wakil Ketua DPD RI Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian dan Pangan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menata kembali lembaga pangan dan memperkuat perusahaan BUMN yang bergerak di sektor industri pertanian.

Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian pangan dengan biaya produksi murah.

Ia berpendapat bahwa dibutuhkan keberadaan institusi pangan atau BUMN yang fokus dalam urusan produksi dan sektor hulu pertanian pangan seperti PT Shang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani yang saat ini dimerger dalam holding company ID Food.

“ID food atau Badan Pangan Nasional yang ada saat ini hanya fokus pada urusan distribusi logistik atau supplay chain bahan pangan. Akibatnya holding BUMN pangan ini hanya fokus berdagang,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya.

Menurutnya, peningkatan biaya produksi padi dan tanaman pangan lainnya saat ini sedikit banyak diakibatkan oleh ketiadaan concern pemerintah terhadap sektor hulu pertanian. Meskipun pemerintah telah meningkatkan subsidi pupuk dan bantuan mekanisasi lainnya kepada petani.

“Kementerian pertanian dan kementerian perindustrian membutuhkan mitra BUMN yang taktis dalam urusan produksi. Kita harus belajar bagaimana Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan produksi padi dengan biaya yang sangat murah,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa Prabowo adalah mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan saat ini diamanahkan menjadi pembina HKTI. Kami yakin betul bahwa beliau memiliki visi penataan kembali lembaga pertanian yang lebih efektif.

“Sehingga kami berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikan HET beras dalam waktu dekat. Inflasi pangan strategis merupakan ancaman serius terhadap daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah,” urainya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi buka peluang harga eceran tertinggi (HET) beras akan dinaikkan dalam waktu dekat.

Arief mengatakan, keputusan untuk menaikan HET beras ini untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja dan biaya sewa lahan petani.***/din

Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan angka inflasi nasional di bawah 4 persen melalui rencana penurunan tarif komoditas penyumbang inflasi terbesar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah menyebut, data terbaru inflasi Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2023 sebesar 4,33 persen (y-o-y).

Mendagri merinci, penyumbang inflasi terbesar berada di sektor transportasi dengan angka sebesar 11,96 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,45 persen. Kemudian disusul sektor makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 4,58 persen dengan andil inflasi 1,20 persen. Sektor berikutnya yang menyumbang inflasi tinggi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 2,53 persen dengan andil inflasi 0,49 persen.

“Transportasi, tiket udara, itu diatur oleh pemerintah pusat terutama. Oleh karena itu, ini perlu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara itu bisa diturunkan,” kata Mendagri dalam Rakor yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/5/2023).

Dirinya menjelaskan, ketika tarif transportasi udara bisa diturunkan menjadi 1 persen dari 1,45 persen, maka inflasi ke depan bisa turun di angka sekitar 3,9 atau 3,8 persen. Pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai persoalan tersebut, sebab hal itu memberi dampak kepada pemerintah daerah (Pemda) yang kesulitan dengan naiknya harga tiket pesawat atau kargo udara.

“Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat nomor satu, dan Beliau (Presiden) akan pimpin rapat Minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan transportasi udara ini, dengan target menurunkan harganya,” ujar dia.

Mendagri mengungkap ada dua problem yang berkaitan dengan kenaikan tarif transportasi. Pertama, harga avtur yang tinggi di tanah air bahkan melebihi harga avtur di Singapura. Kedua, berkaitan dengan demand penerbangan yang tinggi khususnya pada saat hari raya Idulfitri.

“Di samping (itu) perlu ada langkah dari pemerintah pusat, perlu juga ada langkah pemerintah daerah. Saya mengapresiasi beberapa daerah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada penerbangan-penerbangan udara yang masuk ke daerahnya, yang tingkat okupansinya rendah,” tandasnya.***din

Inflasi Melandai, Mendagri: Keberhasilan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah

JAYAKARTA NEWS— Laju inflasi dalam negeri pada November 2022 melandai dibanding bulan sebelumnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, melandainya laju inflasi tersebut berkat keberhasilan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengapresiasi kinerja semua pihak terkait dalam menangani persoalan tersebut.

Berdasarkan catatan Mendagri, pada November 2022 inflasi secara nasional berada di angka 5,42 persen. Jumlah ini lebih rendah dibanding pada Oktober 2022 yang masih berada di angka 5,71 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan kedua negara G20 yang inflasinya rendah setelah Jepang dengan inflasi 3,70 persen.

“Kalau (negara) yang lain-lain sudah tinggi, 18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa, semua (inflasinya) di atas angka kita,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Mendagri menegaskan, tingkat inflasi secara nasional merupakan agregat kinerja dari tingkat pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, kata Mendagri, Presiden ingin agar penanganan inflasi dilakukan seperti saat menangani pandemi, yakni dievaluasi setiap minggu. Dengan begitu, semua pihak tetap peduli dan fokus menangani inflasi.

“Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, oleh karena itulah perlu terus kita kendalikan,” tegas Mendagri.

Mendagri menegaskan, pihaknya konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menghadirkan perwakilan daerah dengan angka inflasi rendah dan daerah yang laju inflasinya tinggi.

“Yang tertinggi kita ingin tahu masalahnya apa, yang terendah juga masalahnya apa. Kita ingin menciptakan iklim kompetitif (antarkepala daerah),” terangnya.

Dalam Rakor tersebut, hadir sejumlah pihak dari pemerintah pusat maupun Pemda yang tergabung secara luring dan daring. Hadir secara luring yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan.

Sedangkan hadir secara daring, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Heryanto Syahputra, dan Wadirtipideksus Kombes Pol Helfi Assegaf. Turut bergabung secara daring gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).***/ebn

Inflasi Melandai, Momentum Bagus Jelang Nataru 2023

JAYAKARTA NEWS— Inflasi November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy), menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy).

Penurunan ini ditopang inflasi Volatile Food (VF) yang menurun karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi. Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm).

“Pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10% (yoy) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77% (yoy) dan 7,7% (yoy),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pelandaian inflasi pada November 2022 menjadi modal yang baik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pasalnya, akhir tahun identik dengan kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.

“Ini modal yang cukup baik mengingat akhir tahun sudah mulai naik harga-harga kebutuhan secara umum. Harga telur udah mulai menanjak ini,” tegasnya, Jumat (2/12/2022).

Berdasarkan komponen, volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,22%% (mtm) atau 5,70% (yoy). Beberapa komoditas pangan yang menyumbang terhadap inflasi November yakni telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu mentah dan bawang merah. Sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi m-to-m yakni cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,08% dan -0,03%. Harga telur mengalami kenaikan disebabkan pasokan yang terbatas di tengah peningkatan permintaan sepanjang November.

Nailul mengungkapkan inflasi bulan November 2022 lebih utama disumbang oleh sektor transportasi dibanding sektor pangan.

“Inflasi bulan November ini masih disebabkan oleh transportasi mas yang inflasinya masih di angka 15 persen. Sedangkan inflasi makanan, minuman, dan tembakau berada di angka 5,87 persen,” tambahnya.

Menurutnya, kenaikan BBM beberapa saat lalu masih menyisakan dampak ganda pada sektor transportasi.

“Jadi memang dampak domino kenaikan harga BBM sudah mereda, namun efek ke transportasi masih terjadi hingga kini,” pungkasnya.

Dampak Positif Nataru

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan, ada dampak positif dari hari raya Natal dan Tahun Baru untuk perekonomian Indonesia. Masyarakat yang bergerak, meningkat konsumsinya akan membuat perekonomian berputar meski harga sudah pasti akan naik.

“Kondisi pada bulan Desember, dimana ada Natal dan Tahun Baru. Kondisinya masyarakat beraktivitas, berlibur, akan menunjang proses meningkatkan permintaan dan akan menggerakkan ekonomi, konsekuensinya memang tentu harga agak naik keatas,” kata Prof Rudi, Jumat (2/12).

Bagi Rudi, pergerakan masyarakat di moment Nataru menjadi pendorong perekonomian yang bagus, dan bisa dinikmati oleh semua pihak.

“Sisi positif, ekonomi bergerak, tetapi harapan kota ekonomi bergerak juga dinikmati UMKM, mikro kecil dan menengah. Tidak hanya usaha besar. Contoh misalnya hotel, bukan cuma hotel besar, losmen juga. Potensi usaha kecil makanan, oleh-oleh,“ sebut Prof Rudi.

Selain itu, produsen maupun pengusaha juga jangan main harga terlalu besar, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang tumbuh.

Sementara itu, dia meminta pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan bahan pokok jelang libur Nataru. “ Harapan kami, pemerintah menjaga ketersediaan barang yang terutama berkaitan dengan volatile food, misal beras, daging, bumbu dapur, minyak goreng,” jelas Prof Rudi.

Selama barang tersedia, daya beli masyarakat juga akan terus ada. Soal inflasi, Prof Rudi mengatakan bulan Desember, inflasi bisa berada sampai 6%. Ini adalah angka yang moderat dan dapat dikelola.

“Mobilitas mulai makin baik, mulai melakukan perjalanan, leisure, dengan adanya peningkatan permintaan, dicirikan dari inflasi yang bergerak masih dalam koridor yang bisa dikendalikan oleh otoritas yaitu Bank Indonesia dan pemerintah.***/din

Koordinasi Apik TPIP dan TPID Kunci Pengendalian Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan fenomena kenaikan inflasi jelang akhir tahun yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) adalah fenomena wajar. Menurutnya, sejauh ini kenaikan inflasi masih cukup terjaga. Tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi. Hal itu disebabkan salah satunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Antisipasi pemerintah terhadap inflasi dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat-daerah dan berbagai lembaga berperan signifikan terhadap menjaga inflasi Indonesia,” tegas Piter, Selasa (29/11/2022).

Inflasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor suplai dan distribusi. Sehingga, dengan adanya kerja sama yang apik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah, dan Bank Indonesia (BI), angka inflasi masih bisa terkendali.

“Dengan adanya TPID dan TPIP, pemerintah dan BI bisa bekerja sama meningkatkan koordinasi menjaga suplai dan distribusi secara baik. Hasilnya adalah inflasi yang sejauh ini tidak melonjak tinggi meskipun harga BBM subsidi sempat dinaikkan,” ungkapnya.

Hal itu pula yang patut dilakukan saat ini jelang Nataru, yakni mengamankan stok dan distribusi. “Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi selama Nataru, saya kira pemerintah bisa melakukan hal yg sama, meningkatkan koordinasi menjaga ketersediaan suplai dan distribusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan terkait strategi TIPIP dan TPID dalam pengendalian inflasi jelang akhir tahun.

“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Ketum Golkar itu saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) TPIP dan TPID di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11) lalu.

Infrastruktur Pertanian

Sementara itu, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, penggunaan dana transfer daerah dalam mengatasi inflasi pangan, boleh disasar ke pembangunan infrastruktur pertanian.

“Ada dana transfer daerah juga dana desa, tinggal di fokuskan ke infrastruktur pertanian jangan buat gapura atau buat pembangunan yang tidak punya dampak langsung ke penurunan inflasi,” kata Bhima, Selasa (29/11).

Adapun beberapa jenis dana transfer daerah antara lain Dana Desa dan Dana Alokasi Umum. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menggunakan dana dana tersebut untuk penanganan inflasi di daerah mereka.

“Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah penting tapi difokuskan ke sarana prasarana pertanian contohnya irigasi, dan jalan untuk akses petani ke pasar,” ungkap Bhima.

Bhima menambahkan, koordinasi antar daerah harus berjalan baik sehingga tercapai tujuannya. “Pemda melalui BUMD bisa bekerjasama dengan daerah lain memastikan stok pangan lancar, misalnya ada daerah yang surplus pangan atau panen raya, bisa dibeli oleh BUMD di daerah lainnya. Dengan saling koordinasi dan menutup defisit stok maka inflasi daerah bisa terkendali,” jelas Bhima.

Selain itu, untuk memastikan petani tetap berproduksi, pemerintah daerah perlu bantu pastikan alokasi subsidi pupuk mencukupi sehingga biaya input pertanian bisa lebih rendah.

“Petani selama ini sangat sensitif soal stok pupuk subsidi, kalau pupuk mahal maka harga jual produk pertanian ikut naik,” tandas Bhima.***/din

Menko Perekonomian Pantau Langsung Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Pokok di Kalbar

JAYAKARTA NEWS— Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan pangan pokok untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas pangan pokok, termasuk di pasar-pasar tradisional.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Pontianak terkait Pertemuan Tingkat Menteri dalam forum BIMP-EAGA dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk langsung melakukan pemantauan tingkat harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan pokok di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, pada Jumat (25/11/2022). 

“Saya didampingi oleh Pak Wagub dan Pak Walikota serta dari Bank Mandiri, Bank Kalbar, BSI, BNI, dan satu lagi BRI. Tujuan kunjungan ke pasar ini karena kita akan mengadakan rapat dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ungkap Menko Airlangga. 

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga melakukan dialog bersama sejumlah pedagang guna mengetahui seputar harga dan pasokan komoditas yang dimiliki. Terungkap dalam dialog tersebut, harga sejumlah komoditas mulai dari bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, dan ayam hingga telur di Pasar Flamboyan masih cukup stabil. Selain itu, menurut 
penuturan sejumlah pedagang, pasokan komoditas tersebut juga dinilai masih mencukupi 
hingga saat ini. 

Pasar Flamboyan merupakan salah satu pasar induk di Kota Pontianak yang telah berdiri sejak tahun 1989. Pasar yang dibangun pada lahan seluas 17.133 meter persegi tersebut memiliki kapasitas pedagang sebanyak 53 ruko, 203 kios, dan 1.563 los. Beragamnya pilihan pedagang tersebut menjadikan Pasar Flamboyan sebagai salah satu pasar tradisional tujuan utama masyarakat Pontianak.

“Tentu kita melihat bahwa Kalbar relatif baik inflasinya meskipun sedikit diatas nasional. Kalbar ini kira-kira 6% jadi kita berharap nanti bisa terus diturunkan dengan ketersediaan pasokan yang aman dan harga yang terjangkau,” ujar Menko Airlangga. 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) secara simbolis sebesar Rp1,18 triliun kepada lima orang debitur yang merupakan pedagang di Pasar Flamboyan. KUR yang disalurkan tersebut merupakan skema 

KUR Mikro dan KUR Kecil dengan besaran penyaluran mulai dari Rp40 juta hingga Rp400 juta untuk masing-masing debitur. Penyerahan KUR tersebut dilakukan oleh penyalur dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, serta Bank Kalimantan Barat.

Program KUR tersebut merupakan salah satu program Pemerintah yang dioptimalkan dalam  mendukung pengendalian inflasi melalui akses pembiayaan untuk penguatan kelembagaan 
petani yang juga termuat dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024. Hingga 31 Oktober 2022, KUR telah diberikan kepada 6,26 juta debitur dengan realisasi penyaluran mencapai 80,30% atau Rp299,64 triliun dari target 2022 sebesar Rp373,17 triliun. Sementara berdasarkan sektor, penyaluran KUR sektor perdagangan telah mencapai 43,7% dari total penyaluran dan tercatat tertinggi kedua setelah sektor pertanian.

“Secara nasional, UMKM selalu dibantu dalam 3 tahun terakhir dengan program pemulihan  ekonomi nasional atau PEN, berbagai upaya UMKM termasuk bantuan Presiden untuk UMKM, termasuk juga kemarin untuk warung, pedagang kaki lima. Namun ke depan akan kita dorong lagi terkait restrukturisasi daripada kredit UMKM yang kemarin sudah dibahas dengan OJK untuk dilanjutkan. Jadi kemudahan UMKM dilanjutkan sampai tahun depan,” pungkas Ketua Umum Golkar itu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain anggota DPR RI, Deputi I Kemenko Perekonomian, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Walikota Pontianak, serta perwakilan Bank Penyalur KUR.***/din

Indonesia Sukses Kendalikan Inflasi, Waspadai Jelang Nataru

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada forum G20. Pada forum tersebut, Indonesia mendapat apresiasi dari kepala negara anggota G20. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka positif yaitu 5,72 persen di kuartal ketiga tahun 2022 dan untuk inflasi berada di angka 5,71 (year on year) pada Oktober 2022.

“Ini menunjukkan sesuatu yang bagus 5,72, sementara negara-negara lain banyak yang di bawah 5 persen. Tidak banyak negara yang di atas 5 persen. Kemudian Beliau (Presiden) juga menyampaikan data inflasi Indonesia, yaitu angka 5,71 persen untuk di bulan Oktober. Nah ini ada sesuatu yang bagus,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah melalui Video Conference di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (21/11/2022).

Mendagri mengungkapkan, prestasi tersebut tak lepas dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Termasuk Rakor pengendalian inflasi juga dilaksanakan secara rutin oleh Pemda dan rekan-rekan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Kita semua sekali lagi mengulangi arahan Bapak Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu ditentukan oleh kerja dari pemerintah pusat dan semua pemerintahan di daerah. Ini ada 37 provinsi sekarang, dan kemudian 95 kota serta para 416 kabupaten, ini harus bekerja secara paralel,” ujarnya.

Lanjut Mendagri, pemerintah pusat memiliki catatan terkait daerah-daerah yang sudah bekerja sangat keras dalam pengendalian inflasi. Hal itu ditandai dengan adanya operasi pasar, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), serta inovasi-inovasi lain termasuk membiayai transportasi antara produsen ke konsumen.

“Nah untuk itu, ini hal yang positif ini harus diteruskan, karena situasi global sangat dinamis sekali, dan rantai pasok dunia masih terganggu tapi banyak negara yang sudah terdampak. Ada yang inflasinya sudah di atas 100 persen, (lebih) 80 persen seperti Turki, ini Indonesia masih tahap di posisi 5,71,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan kondisi inflasi di beberapa negara di dunia. Seperti di Eropa inflasi tinggi terjadi di Ukraina yang mencapai 26,6 persen. Kemudian di Asia, inflasi tertinggi terjadi di Lebanon, Syria, Sri Lanka, Iran, Laos, Pakistan, Myanmar, Kazakhstan, dan Kirgistan. Sementara di Asia Tenggara, inflasi tertinggi ada di Laos 36 persen dan Myanmar 19 persen.

“Kita pada papan yang agak tengah 5,71 persen, sementara yang memang agak di bawah kita adalah Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Kamboja, bahkan Singapura pun sudah 7,5 persen, Timor Leste 7,9 persen,” terangnya.

Waspadai Jelang Nataru

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang terjadi di akhir tahun, khususnya menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Ada Natal dan tahun baru, otomatis nanti ada kenaikan permintaan atau demand yang perlu diantisipasi semua daerah termasuk pusat dan daerah,” katanya.

Pemerintah, baik Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, beserta kementerian/lembaga (K/L) terkait terus melakukan monitor melalui jaringan yang ada. Pemerintah pusat juga akan melakukan dukungan dan intervensi kepada daerah-daerah yang rawan atau memiliki inflasi tinggi.

“Tolong inovasi dan kreativitas dari tiap-tiap kepala daerah untuk membuat terobosan semaksimal mungkin. Berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada tetap dilakukan,” ucap Tito.

Dia juga mendorong Pemda menggenjot realisasi belanja yang tinggal satu bulan lagi, karena akumulasi realisasi belanja daerah masih di bawah angka nasional. Mendagri meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rapat dan mencari peluang untuk meningkatkan realisasi belanja sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

“Tolong betul-betul rekan kepala daerah rapat betul dengan kepala OPD, Sekda, Bappeda, untuk dipelototi ini kenapa (realisasi belanja) rendah, karena sekali lagi kalau rendah uangnya disimpan berarti,” ungkapnya.

Mendagri juga mendorong Pemda memanfaatkan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), hingga Dana Desa untuk membantu masyarakat.

“Dana Desa juga salah satu instrumen untuk intervensi, yaitu desa-desa dapat mengalokasikan anggarannya sesuai dengan keputusan Menteri Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Itu di desa masing-masing yang paling paham, masyarakatnya (yang) sulit dapat dibantu dengan Dana Desa,” terangnya.

Sebagai informasi, Rakor tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto; dan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto.***/din

Inflasi Turun 0,11%, Mendagri: Capaian Itu Berkat Kerja Sama Pusat dan Daerah

JAYAKARTA NEWS— Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia berada di level 5,71 persen per Oktober 2022. Inflasi Oktober tercatat lebih landai, atau mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari bulan sebelumnya karena penurunan sejumlah komoditas pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, capaian tersebut diperoleh berkat kerja sama yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/11/2022).

“Inilah prestasi luar biasa. Dan saya sangat berkeyakinan, di samping usaha dari pemerintah pusat, ini (juga berkat) kontribusi dari pemerintah daerah (Pemda). Kita bekerja bersama-sama, inilah yang membuat angka ini menjadi turun, kebersamaan kita,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia menilai, langkah kebersamaan ini perlu dilanjutkan. Sebab, menurutnya, angka inflasi secara nasional merupakan agregat dari angka inflasi yang terjadi di seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia.

“Kebersamaan ini harus terus dilanjutkan untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali,” ujarnya.

Persoalan inflasi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi permasalahan yang dihadapi Pemda. Pasalnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode yang sama akan berakibat pada terganggunya kesejahteraan masyarakat. Mendagri menegaskan, jangan sampai laju inflasi yang tak terkendali dapat berakibat pada tidak stabilnya sosial dan politik dalam negeri.

“Ini menyangkut perut rakyat, paling mudah untuk men-trigger pada instabilitas keamanan, sosial, keamanan, dan politik,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun turut membeberkan angka inflasi yang terjadi di sejumlah negara, termasuk negara G20. Amerika Serikat misalnya yang inflasinya telah menyentuh angka 8,2 persen. Belum lagi beberapa negara lainnya di Eropa dan Asia yang mengalami ketidakstabilan politik dan sosial, akibat inflasi yang tak terkendali.

“Uni Eropa, Jerman, bahkan UK, semua mengalami dampak yang luar biasa. Amerika sudah pada posisi 8,2 persen, kemudian di Asia Tenggara ini Laos tertinggi 34 persen,” bebernya.***/ebn

Pemda Jangan Ragu Gunakan Instrumen Keuangan APBD untuk Kendalikan Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Pemda dapat mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat.

“Untuk (mengendalikan inflasi) rekan-rekan (Pemda) tidak ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD yang ada, dan sekaligus juga bekerja sama dengan stakeholder di daerah, Forkopimda,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).

Mendagri menjabarkan, sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) akhir September 2022, baik data month-to-month maupun year-to-year, terjadi kenaikan inflasi di daerah. Mendagri meminta kepala daerah memberikan atensi terhadap penyebab inflasi dan mencari solusinya. Khususnya dengan cara mendorong Pemda menggunakan instrumen keuangan yang berasal dari APBD, salah satunya BTT.

“(BTT) ini akumulasi dari provinsi, kabupaten/kota itu adalah Rp13 triliun lebih, yang baru terpakai adalah RP2,10 triliun. Artinya masih ada lebih kurang Rp11 triliun yang belum menggunakan BTT, ini penggunaannya baru 16,04 persen. Sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain,” ungkapnya.

Anggaran lain yang perlu direalisasikan oleh Pemda yaitu dana bansos seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang berjumlah lebih kurang Rp11,79 triliun, sementara yang terpakai baru Rp5,79 triliun. Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda untuk menggunakan Dana Desa yang dimiliki, karena anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan optimal oleh desa.

“Untuk Dana Desa yang sudah disalurkan, ini yang tertinggi adalah di Bali 84,86 persen, (kemudian) DIY, Jateng, NTB, Bangka Belitung, Jatim, Gorontalo, dan seterusnya. Sementara yang rendah, baru ada yang tiga persen Dana Desanya disalurkan, mungkin kurang administrasi dan lain-lain. Mohon pengawasan rekan bupati/wali kota yang punya desa,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri menegaskan, political will (keinginan politik) kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sangat penting. Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan pemberian dana insentif.

“Penghargaan sudah diberikan, sudah disampaikan, provinsinya adalah sepuluh, (yaitu) Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sultra, Kaltim, Jogja, Banten, Jatim, Bengkulu, Sumut. Ini masing-masing mendapatkan lebih dari 10 miliar. Bukan nilainya tapi apresiasi yang sangat tinggi, artinya Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang memimpin, Bapak/Ibu gubernur bekerja sudah sangat (bekerja) keras sekali untuk mengendalikan inflasi,” tandasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, masalah pengendalian inflasi merupakan isu prioritas karena memiliki dampak yang besar. Dalam menghadapi inflasi, kepala daerah akan diuji kepemimpinannya. Kepala daerah juga dituntut untuk melakukan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak membuat masyarakat panik, ketakutan, hingga over-reaktif.

“Naikkan (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional,” ujarnya.***/ebn

Pemerintah Berhasil Redam Inflasi dengan Benahi Rantai Pasok Berbasis Teknologi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.

“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tutur Ketum Golkar itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.

Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi, itu bisa diselesaikan dengan teknologi.

“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik,” tegas Eisha, Kamis (20/10/2022).

Sebelumnya dalam akun instagramnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. “Karena masalahnya selalu berulang yaa, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ucap Eisha.

Rantai pasok dalam negeri lanjut Eisha, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen. “ Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lg sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi.” tambah Eisha.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok adalah hal yang tepat.

Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.

“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” terangnya.

Efek BBM

Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17% (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” ujarnya.

Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.

“Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi,” terangnya.

Oleh sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. “Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect,” pungkasnya.

Sementara itu pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’. “Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%. (bnt)