Oleh Djoko Setijowarno
Keberadaan jalur sepeda di Jakarta kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi dinilai kurang efektif, namun di sisi lain merupakan mandat hukum dan investasi mobilitas masa depan.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, total panjang jaringan jalur sepeda yang telah terbangun mencapai 313,6 kilometer. Dari keseluruhan jaringan tersebut, sepanjang 32,31 kilometer merupakan jalur sepeda terproteksi, terdiri atas 11,2 km pembatas planter box, 20,11 km tiang kerucut ( stick cone ), dan 1 km kanstin. Selain itu, terdapat 23,29 kilometer jalur sepeda yang terintegrasi di atas trotoar, sementara sisanya memanfaatkan marka cat di bahu jalan raya.
Pemprov. DKI Jakarta berniat mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda di ibu kota. Karena fasilitas tersebut dinilai kurang efektif, tingkat penggunaannya oleh pesepeda masih rendah, sementara pengendara motor justru kerap melintasinya. Situasi ini tentu dilematis; anggaran APBD yang dialokasikan cukup besar, tetapi realita di lapangan menunjukkan fasilitas ini belum dimanfaatkan secara tepat dan penegakan hukum bagi pelanggar pun masih minim.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menjamin hak pesepeda atas fasilitas keselamatan di jalan. Landasan hukum ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020, yang menempatkan penyediaan dan pengelolaan jalur sepeda sebagai kewajiban serta tanggung jawab langsung pemerintah.
Pengaturan mengenai fasilitas jalur sepeda berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya adalah fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang cacat. Pasal 45 ayat (1) huruf b, menegaskan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi lajur sepeda.
Selain itu, Pasal 62 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan serta jaminan keselamatan dan kelancaran bagi pesepeda. Pasal 62 Ayat (1): Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Ayat (2): Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
Bagi pengendara kendaraan bermotor yang nekat menerobos jalur khusus ini atau tidak mengutamakan keselamatan pesepeda, Pasal 106 ayat (2) juncto Pasal 284 mengancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00.
Pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya jalur sepeda di kawasan perkotaan tidak bisa dijawab sekadar ya atau tidak, melainkan tergantung pada fungsi, integrasi, dan komitmen pengelolaannya.
Jika hanya dibangun sebagai pelengkap formalitas tanpa perencanaan matang, jalur sepeda memang sering kali berakhir tak efektif. Namun, jika direncanakan secara strategis, jalur sepeda adalah investasi jangka panjang yang krusial.
Jalur sepeda menjadi fasilitas yang sangat krusial dalam menunjang mobilitas perkotaan. Keberadaannya vital untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan memisahkan pesepeda dari kendaraan bermotor berkecepatan tinggi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan. Selain itu, jalur khusus ini menjadi solusi ramah lingkungan untuk mengurai kemacetan dan menekan emisi karbon dengan mendorong penggunaan transportasi mikro pada jarak dekat. Tak kalah penting, ketersediaan jalur sepeda yang aman turut merangsang gaya hidup aktif masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan aksesibilitas bagi warga yang tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
Di samping itu, jalur sepeda berperan penting sebagai solusi first-mile dan last-mile dalam ekosistem transportasi publik. Sepeda merupakan moda pengumpan (feeder) ideal yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan stasiun atau halte transportasi massal, seperti Commuter Line , LRT, MRT, hingga TransJakarta. Kehadiran jalur sepeda yang terintegrasi memungkinkan masyarakat bergerak dengan mudah dan efisien tanpa bergantung pada kendaraan bermotor pribadi
Dari aspek efisiensi ruang, sepeda secara geometris jauh lebih hemat jalan dibandingkan mobil pribadi. Dominasi kendaraan bermotor tunggal ( single-occupancy vehicle ) yang memenuhi jalanan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kemacetan kronis di perkotaan.
Sebagai moda transportasi bebas emisi, sepeda menawarkan manfaat ganda bagi lingkungan dan kesehatan. Peralihan ke sepeda tak hanya efektif menekan polusi udara (PM 2.5 dan CO2), tetapi juga mendorong masyarakat untuk hidup lebih aktif dan sehat.
Keselamatan pesepeda sangat terancam jika tidak ada jalur khusus yang terpisah. Di tengah jalan raya, pesepeda berada di posisi paling lemah dan rawan menjadi korban saat berkonflik dengan kendaraan bermotor yang melaju kencang.
Ada beberapa alasan utama mengapa keberadaan jalur sepeda sering dinilai kurang efektif. Pertama, desainnya cenderung terfragmentasi dan hanya mengandalkan cat jalan ( paint-only lanes ) tanpa pemisah fisik, sehingga jalurnya terputus-putus dan rawan diserobot. Kedua, faktor iklim tropis dan topografi lokal menuntut adanya fasilitas pendukung, seperti area berteduh, ruang bilas, hingga integrasi armada transit, agar warga mau menjadikannya transportasi harian. Terakhir, lemahnya penegakan hukum memicu maraknya okupasi ruang oleh kendaraan bermotor, baik untuk parkir liar maupun jalur pintas saat lalu lintas macet
Usulan
Penerapan elevasi khusus ( raised bike lanes ) dapat menjadi solusi fisik yang efektif. Dengan meletakkan posisi jalur sepeda sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan raya atau menyatu dengan trotoar lebar ( shared path ), potensi penyerobotan oleh pengendara sepeda motor dapat dicegah secara signifikan. Pepohonan mulai ditanam sebagai peneduh ketika pesepeda melintas.
Di samping penyediaan infrastruktur jalan, dukungan fasilitas dan pengembangan budaya bersepeda juga sangat penting. Pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan perlu diajak untuk menyediakan parkir khusus sepeda yang memadai, lengkap dengan loker dan fasilitas bilas. Selain itu, pemberian insentif ( bike-to-work incentive ) oleh instansi pemerintah maupun swasta dapat memotivasi para pekerja untuk beralih menggunakan sepeda sebagai moda transportasi harian.
Pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui kombinasi teknologi dan penyiapan personel di lapangan. Salah satunya dengan memasang kamera ETLE khusus di titik-titik rawan untuk menindak tegas pengendara motor atau mobil yang menerobos dan parkir di jalur sepeda. Selain itu, penyiapan personel Dinas Perhubungan untuk melakukan patroli sterilisasi secara rutin pada jam sibuk komuter (pukul 06.00–09.00 WIB dan 16.00–19.00 WIB) sangat penting agar jalur tetap aman dan lancar.
Catatan Kritis
Keberadaan jalur sepeda pada dasarnya sangat penting, dengan catatan tidak dibangun secara setengah-setengah atau parsial. Jalur sepeda baru bisa berfungsi secara optimal apabila memiliki proteksi fisik yang memisahkannya dari kendaraan bermotor, bukan sekadar memanfaatkan marka cat.
Selain itu, jalurnya harus terkoneksi secara utuh dari pemukiman warga menuju pusat aktivitas atau transit publik, serta ditunjang oleh fasilitas pendukung, seperti tempat parkir sepeda ( bike parking/lockers ) yang aman di halte, stasiun, maupun area perkantoran. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
