GCDP Soroti Sistem Hukum Sangat Represif terhadap Penyalahgunaan Narkoba

 GCDP Soroti Sistem Hukum Sangat Represif terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Ruth Dreifuss, mantan Presiden Swiss (1999), yang saat ini menjabat sebagai Ketua GCDP (Global Commission on Drugs Policy) —foto GCDP org.sg

JAYAKARTA NEWS—Ruth Dreifuss, mantan Presiden Swiss (1999), yang saat ini menjabat sebagai Ketua GCDP (Global Commission on Drugs Policy)  atau Komisi Global untuk Kebijakan Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba meminta masukan berkaitan dengan penyusunan kebijakan di tingkat global guna pengendalian penyalah-gunaan obat terlarang sebagai bagian integral pencapaian target SGDs (Sustainable Developments Goals).

Ruth menyampaikan bahwa Komisi Global yang dipimpinnya itu saat ini sedang menyusun kebijakan global untuk pengendalian narkoba. Ia menyoroti tentang sisi negatif sistem hukum yang sangat represif terhadap penyalahgunaan narkoba di beberapa negara, seperti Filipina tanpa memandang bulu  perbedaan penegakan hukum antara korban dan pengedar.

Penjara di sana (Filipina)  sesak membludak oleh para pemakai, namun anehnya Narkoba tetap beredar dengan jumlah yang fantastis di jalan-jalan dan lorong-lorong kota Manila tempat kaum miskin tinggal, ungkap Ruth dengan ekspresif. Demikian dikutip dari rilis Puspen Kemendagri.

Delegasi Komisi Global ini, dihadapan Mendagri, mengangkat isu HAM dalam sistem penegakan hukum pidana narkoba khususnya bagi pemakai ukuran kecil termasuk kaum perempuan yang terjerat sebagai kurir narkoba antar negara yang terjebak ke dalam sindikasi pengedar narkoba akibat tekanan kesulitan ekonomi seperti lazim ditemukan di Equador, Amerika Latin.

Berpusat di Swiss, Global Commission on Drug Policy adalah komisi bersifat internasional, beranggotakan 12 orang mantan Kepala Negara dan Pemerintahan dari seluruh dunia serta mantan Sekretaris Jenderal PBB dan tokoh-tokoh internasional di bidang politik, ekonomi dan budaya.

Komisi ini secara khusus mendapat mandat dari PBB untuk memantau, mengadvokasi  dan juga menyusun kebijakan global pengendalian Narkoba lewat instrumen pembaharuan sistem hukum pemberantasan Narkoba yang berorientasi pada HAM dan target SGDs.

SGDs sendiri merupakan sebuah cetak biru yang memuat sejumlah indikator target dan strategi peningkatan Indeks Kualitas Manusia, khususnya di negara-negara berkembang anggota PBB termasuk Indonesia.

Ruth Dreifuss, yang juga mantan Menteri Dalam Negeri Swiss (1993-2002) itu, didampingi José Ramos-Horta, mantan Presiden Timor Leste, yang saat ini menjadi salah satu anggota Komisi Global, Dr. Geoff Gallop, mantan PM Australia Barat serta Khalid Tinasti, Sekeretaris eksekutif Komisi Global.

Diskusi berlangsung hangat dan mendalam karena memang Mendagri Tito sangat memahami isu ini, baik dari sisi hukum, peta kejahatan narkoba dalam kaitannya dengan ‘transnasional crime organisation’ maupun atas paradigma kebijakan rehabilitasi yang saat ini mulai banyak diadopsi oleh berbagai negara. ***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *