Jayakarta News – Kasus perkelahian sementara oknum sesama warga Bali asal Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, mendapat atensi khusus Pemerintah Provinsi Bali. Upaya meminimalisir masalah serupa coba dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Bali. Kalangan sesepuh dan pemuda yang bernaung di bawah paguyuban Ikatan Keluarga Besar Flobamora Bali digandeng guna meminimalisir potensi gangguan keamanan tersebut.
“Ini sesuai arahan gubernur Bali, juga titipan pesan khusus Sekda, agar silaturahmi ini dapat dilakukan dengan para petinggi Flobamora. Tentu tujuannya agar Flobamora dapat bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama menjaga citra positif daerah ini,” ujar Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, S.H., M.Si., Selasa (12-11-2019), di Denpasar.
Hal itu diungkapkan Rai Dharmadi saat berlangsung tatap muka dengan Flobamora Bali di Aula Kantor Sat Pol PP Provinsi Bali. Tatap muka dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, perwakilan Sat Pol PP Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, serta Kabid Penertiban Sat Pol PP Provinsi Bali Komang Kusumaedi. Sementara Ketua Umum Flobamora Bali Yosep Yulius Diaz hadir bersama kalangan penasihat serta pimpinan paguyuban yang mewakili waga Bali yang berasal dari 22 kabupaten/kota di NTT.
Saat itu, Rai Dharmadi menyinggung adanya sejumlah kasus perkelahian sesama oknum warga Bali asal Sumba Barat Daya. Beberapa kasus tersebut bukan hanya terjadi di sejumlah titik di wilayah Denpasar maupun Badung. Konflik tersebut tak hanya sekali dua kali bahkan menjadi viral di media sosial.
“Kondisi tersebut tentu bukan hanya merusak citra warga Bali asal NTT. Namun, masalah perkelahian yang jadi viral di medsos tersebut tentu merusak citra pariwisata Bali. Jika pariwisata Bali terganggu, yang rugi kita semua. Warga Bali asal NTT yang mencari makan di sini pun pasti terkena imbasnya,” ujar Rai Dharmadi.
Pihaknya bersama semua komponen berupaya menjaga keamanan Bali. Salah satu upaya yang gencar dilakukan, adalah program penertiban identitas kependudukan. Menurut Rai Dharmadi, penertiban identitas kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pokoknya ini berlaku di seluruh wilayah NKRI. Kami melakukan penertiban tersebut jangan dianggap itu tindakan diskriminasi terhadap warga Bali asal provinsi lain. Ini demi situasi dan kondisi keamanan Bali yang kondusif,” paparnya.
Sat Pol PP Provinsi Bali mencoba menggandeng Flobamora Bali guna menjaga keamanan dan kedamaian Bali. “Kami juga sekaligus menjadikan forum ini sebagai kesempatan untuk menerima masukan yang positif dari Flobamora guna bersama-sama menjaga keamanan daerah yang kita cintai ini,” imbuhnya.
Sementara Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Flobamora Bali Yosep Yulius Diaz mengungkapkan dua kelompok warga NTT yang berdomisili di Pulau Bali. “Ada warga asal NTT yang bukan anggota Flobamora Bali. Jika jadi anggota Flobamora Bali pasti terdata di Sistem Informasi Kependudukan (SIK) kami. Total mereka yang ter ber-KTA (kartu tanda anggota) Flobamora sebanyak 10.930 jiwa,” ungkap Yosep Yulius Diaz.
Pihaknya mendukung rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini dinilai positif guna meminimalisir potensi masalah yang menyeret keterlibatan oknum warga Bali keturunan NTT di daerah ini. (Syam Kelilauw)
