Tags : hukum

Kasus Djoko Tjandra, Ketum LBH Phasivic: Jaksa PSM tidak Bisa

JAYAKARTA NEWS—  Kasus Djoko Tjandra terus bergulir. Berbagai tanggapan terkait kasus tersebut mengemuka. Di antaranya soal dugaan keterlibatan Jaksa PSM yang bertemu di Singapura dan Malaysia. Ada yang berpendapat PSM seharusnya dipidanakan.  Namun Ketua Umum LBH Phasivic R.Mas.MH Agus Rugiarto  SH berpandangan lain. Menurut pengacara yang akrab disapa Agus Floreze, anggapan Jaksa PSM pantas dipidanakan […]Read More

Ada yang Janggal! Komisi III Pertanyakan Alasan NCB Hapus ‘Red

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan siapa yang meminta serta alasan apa keputusan pihak National Central Bureau (NCB) Interpol mencabut status buronan terpidana cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang dihapus sejak 13 Mei 2020. Pasalnya, usia status buronan dicabut Djoko Tjandra dengan gampang dan mudahnya lalu mengajukan PK ke Pengadilan serta […]Read More

Soal Perppu KPK, Jokowi: Pemerintah Masih Mempertimbangkan

JAYAKARTA NEWS—Peluang untuk terbitnya Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih terbuka lebar. Presieden Jokowi  mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Perppu KPK. Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan. “Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang […]Read More

Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara. “Jadi saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Himpunan Pengusaha […]Read More

Irjen Firli Bahuri Terpilih sebagai Ketua KPK

JAYAKARTA NEWS— Komisi III DPR RI merampungkan tugasnya dalam melakukan fit and proper test kepada para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus memilih lima dari calon yang ada. Lima calon yang terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah Irjen Firli Bahuri yang juga terpilih sebagai Ketua KPK, Nawawi  Pomolango, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata. […]Read More

Soal Revisi UU KPK, Presiden: Jangan Sampai Independensi KPK Terganggu

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berjanji akan mempelajarinya lebih dulu sebelum menyampaikan keputusan pemerintah. “Kita baru lihat DIM-nya dulu. Nanti kalau Surpres (Surat Presiden) kita kirim (ke DPR, red), besok saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab […]Read More

Hotman Paris Balik Lapor Polisi, Farhat Lontarkan Sindiran Pedas

JAYAKARTA NEWS— Perseteruan dua  pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Farhat Abbas semakin panas. Dari kasus ‘bau ikan asin’ kini ‘video porno’. Sebelumnya Farhat melaporkan akun instagram milik hotman paris official atas dugaan penyebaran  konten porno. Hotman Paris balas melapor Farhat ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan hanya Farhat […]Read More

Hotman Paris Ngamuk! Segera Lapor Polisi Penyebar Fitnah! No Mercy

JAYAKARTA NEWS— Terus menerus diusik, akhirnya pengacara kondang Hotman Paris tak tahan juga. Lewat instagram Hotmanparisofficial, pengacara tajir ini menegaskan akan segera membuat laporan polisi terhadap oknum dan saksi-saksi yang telah menyebarkan fitnah via instagram dan youtuber. “Dalam minggu ini Hotman akan buat laporan polisi terhadap oknum dan saksi saksi yang telah menyebarkan fitnah via […]Read More

Banyak Masalah, OBH Bentuk Fornas se-Indonesia

JAYAKARTE NEWS – Jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara uma-cuma (probono) dari tahun ke tahun terus meningkat. Sayangnya, anggaran dari penyelenggara bantuan hukum yaitu Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) tidak seperti diharapkan.   “Tahun 2017 Jawa Tengah paling banyak menangani bantuan hukum untuk orang miskin dan kelompok miskin. […]Read More

Prof Mudzakir Kritisi Putusan Pengadilan Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Perbincangan vonis Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memperberat hukuman Gubernur Bengkulu (non aktif) Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, terus bergulir di masyarakat Bengkulu. Semula, Pengadilan Tipikor Bengkulu memvonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya 3 tahun (tuntutan Jaksa 10 tahun). Oleh pengadilan banding, hukuman diperberat menjadi 9 tahun penjara dan dicabut hak politiknya […]Read More