Tags : apbd

Kabar

Mulai Tahun Depan, 10 Persen APBD Wajib Dialokasikan untuk Kesehatan

JAYAKARTA NEWS— Mulai tahun depan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang kesehatan. Aturan ini sudah ada dalam undang-undang dan akan dilaksanakan tahun 2023 mendatang. “Mulai tahun depan, 10 persen dari APBD akan dianggarkan untuk kesehatan. Ini berdasarkan undang-undang,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berbicara dalam […]Read More

Ekonomi & Bisnis Kabar

Masa Pemulihan Ekonomi, Daerah Diminta Percepat Realisasi APBD dan Permudah

JAYAKARTA NEWS— Daerah diminta mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha. Langkah tersebut perlu dilakukan, mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pandemi dalam negeri. “Pemulihan ekonomi yang utama untuk daerah, tolong APBD-nya dibelanjakan,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat memberi […]Read More

Ekonomi & Bisnis Kabar

Mendagri Minta APBD Gunakan Produk Dalam Negeri 40 Persen

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas mengatakan, tak akan menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak mencantumkan penggunaan produk dalam negeri sebanyak 40 persen dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia pun meminta gubernur melakukan langkah serupa dalam meninjau APBD yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan […]Read More

Ekonomi & Bisnis

Kemendagri Mendorong Percepatan Realisasi APBD

JAYAKARTA NEWS— Berbagai upaya dilakukan guma mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Di antaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi belanja APBD setiap minggu, terutama bagi pemerintah daerah (pemda) yang realisasinya masih rendah. “Kami mengawal melakukan analisa, evaluasi, supervisi dan juga pendampingan bersama Kementerian Keuangan bagi daerah […]Read More

Ekonomi & Bisnis

Daerah Jangan Bergantung Transfer dari Pusat

JAYAKARTA NEWS— Penerapan otonomi daerah memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mampu menggali setiap potensi yang dimiliki daerahnya guna menyejahterakan masyarakat. Salah satunya ditandai dengan kemampuan kapasitas fiskal yang lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis Provinsi Lampung […]Read More

Ekonomi & Bisnis

Maksimalkan Realisasi APBD, Kemendagri Undang Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang mengundang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi seluruh Indonesia, serta menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah […]Read More

Kabar

Mendagri Minta Mata Anggaran Pengendalian Pandemi Covid-19 segera Direalisiasikan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. “Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran […]Read More

Ekonomi & Bisnis

Mendagri Minta Belanja Lewat APBD tak Ditahan hingga Akhir Tahun

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penangangan pandemi Covid-19. “Belanja pemerintah ini, karena merupakan […]Read More

Kabar

Kemendagri Minta TAPD Segera Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75%

JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian beri catatan khusus bagi 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih di bawah 75%. Ia meminta agar daerah tersebut untuk segera melakukan percepatan, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ardian membeberkan data yang diperoleh Kemendagri […]Read More

Ekonomi & Bisnis

Presiden Minta Percepat Realisasi Belanja Daerah

JAYAKARTA NEWS— Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020. Presiden […]Read More