JAYAKARTA NEWS— Aliansi pertahanan Pakta Makkah yang ditandatangani oleh Saudi Arabia, Pakistan, dan Turki pada Jumat, 7 Agustus 2026 berpotensi besar menjadi kekuatan global baru, serta tatanan geopolitik baru bagi negara-negara muslim.
Apalagi perjanjian ini juga menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Hal itu disampaijkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik Global bertajuk ‘Kunci PerdamaianTELUK? Menganalisis Dampak Pakta Makkah pada Jumat (14/8/2026) malam.
“Aliansi Pakta Makkah sebagai instrumen geopolitik baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan kawasan Teluk Persia, Timur Tengah dan sekitarnya,” kata Mahfuz Sidik.
Menurut dia, Pakta Makkah bisa saja membuka pintu bagi anggota baru negara-negara muslim lainnya seperti Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), bahkan Iran.
Tetapi Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan akan sangat berhati-hati serta tidak terburu-buru membuka pintu bagi anggota baru,” katanya.
Analis Dunia Islam dan Timur Tengah (Timteng) ini menilai Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan sebagai negara pendiiri aliansi akan memprioritaskan konsolidasi internal, daripada mendahulukan untuk menerima anggota baru.
“Sebab, mereka harus memastikan aliansi tiga negara ini menjadi poros yang solid dan teruji terlebih dahulu sebagai instrumen geopolitik penghenti konflik,” jelas Mahfuz.
Ia menguraikan, bahwa kompetisi peran kawasan yang sempat terjadi antara Saudi Arabia dan UEA dalam satu dekade terakhir, menjadi salah satu dinamika yang membuat proses perluasan anggota bersifat bertahap.
Namun, jika Pakta Makkah ini sukses memfasilitasi penghentian perang dan mengamankan pelayaran maritim di titik krusial (seperti Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb), pintu bagi negara lain seperti Qatar, Mesir, UEA atau bahkan Iran sangat mungkin terbuka di masa depan.
Aliansi ini, kata lanjut Mahfuz, menggabungkan keunggulan strategis dari tiga kekuatan besar Yakni Saudi Arabia dengan kekuatan finansial dan energi.
Lalu, Pakistan sebagai satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim pemilik senjata nuklir, serta Turki yang memiliki kekuatan militer konvensional terbesar kedua di NATO.
Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menegaskan, lahirnya Pakta Makkah merupakan simbol lahirnya tatanan dunia baru, serta berakhirnya tatanan dunia lama yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan kekuatan Barat.
“Pemilihan Makkah sebagai lokasi penandatanganan oleh Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengirimkan pesan kuat bahwa pakta ini dirancang sebagai payung keamanan independen bagi negara-negara muslim tanpa ketergantungan pada kekuasaan asing,” tegasnya.
Mahfuz menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk terus mencermati perkembangan aliansi ini berdasarkan tiga aspek, yakni aspek implikasi, geopolitik dan keamanan, serta ekonomi dan energi.
Ditinjau dari aspek implikasi, Aliansi Pakta Makkah ini membawa dapat dampak strategis bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Sedangkan apabila dilihat dari aspek geopolitik dan keamanan, maka terbukanya peluang kerja sama atau keikutsertaan Indonesia di dalam aliansi ini, jika aliansi tersebut terbukti efektif melindungi kawasan.
Sementara jika dilihat dari aspek ekonomi dan energi, maka stabilitas kawasan Asia Barat dan Asia Selatan sangat penting bagi keberlangsungan pasokan energi dan perdagangan RI , sehingga ini akan langsung memengaruhi kerja sama antar-kawasan.
Amerika Serikat sendiri pada prinsipnya, memberikan sinyal positif dengan memandang aliansi ini sebagai bentuk burden sharing (pembagian beban keamanan), yang sekaligus dapat menjadi exit strategy tanpa kehilangan muka (losing face).
Iran juga merespon Aliansi Pakta Mekkah secara moderat dan terbuka, serta menganggapnya sebagai cikal bakal kerja sama keamanan independen tanpa campur tangan asing seperti Amerika Serikat.
“Pakta Makkah hanya ditolak Israel dan India saja. Israel memandang pakta ini sebagai penghalang ekspansi militer sekaligus ancaman eksistensial, sementara India merasa daya penangkal Pakistan semakin menguat di tengah sengketa perbatasan kedua negara,” katanya.
Terlepas dari hal itu, Mahfuz menilai Pakta Makkah dapat mendorong lahirnya berbagai kesepatakan seperti penghentian seluruh serangan militer AS dan Israel, serta penarikan pasukan dari Selat Hormuz.
Kemudian dapat mendorong pembukaan penuh Selat Hormuz untuk kebebasan navigasi oleh Iran dan Oman.
Terakhir mendorong komitmen berkelanjutan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, pencabutan sanksi ekonomi atas Iran serta pencairan aset yang dibekukan.
Aliansi pertahanan Pakta Makkah, menurutnya, harus berhasil mendorong terjadinya kesepakatan tersebut, apabila gagal maka potensi eskalasi konflik yang lebih luas dan melibatkan kekuatan global lainnya dikhawatirkan tidak terhindarkan
Sebab, Iran telah menyatakan sikapnya, bersiap melanjutkan blokade Selat Hormuz hingga akhir periode pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bentuk political leverage untuk menjatuhkan posisi tawar AS.
“Diplomasi Pakta Makkah punya waktu sekitar 75 hari sampai 10 September 2026 atau menjelang Pemilu Sela AS pada November 2026. Kalau gagal meredakan konflik AS-Iran, kawasan Timur Tengah dikhawatirkan akan memasuki eskalasi baru yang melibatkan kekuatan global yang lebih besar (great powers),” pungkasnya. (*/di)
