Jayakarta News – Sukaryo Teguh Santoso resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/2) siang.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo SPOG Nomor 009/KP.05.01/Feb/2020 tertanggal 6 Januari 2020. Teguh, sapaan Drs Sukaryo Teguh Santoso, MPd, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat ini menggantikan H Yenrizal Makmur, SP MM, yang telah memasuki masa pensiun.
Kepada awak media Teguh mengatakan, akan melanjutkan apa yang sudah diraih BKKBN Jatim selama ini. Selain itu lanjutnya, dia akan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi yang telah memperoleh label sebagai sebuah lembaga Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“WBK harus kita tingkatkan. Oleh karena itu 100 hari ke depan jadi prioritas,” katanya sembari menambahkam tidak hanya WBK tetapi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk pelayanan perhatian untuk pelayanan publik. Selain itu, katany, harus kita lihat, komitmen yang sudah ada skan terus diperkuat dan keterbukaan informasi serta sistem monitoring yang ada,” tuturnya.
Dalam pada itu, Gubernur Khofifah menuturkan, Perwakilan BKKBN Prov Jatim ini merupakan salah satu instansi vertikal selain Kanwil Kemenag, Kanwil BPS serta masih banyak lagi. Ketika berada di Jatim, Khofifah berharap pihaknya menyiapkan suprasistem di koneksitas di antara Kanwil BPS dan Perwakilan BKKBN Jatim.
“Saya ingin ini menjadi satu kesatuan supaya pendekatan program kita itu kalau berbasis keluarga ya keluarga. Jangan satu berbasis keluarga, satu berbasis rumah tangga. Ini yang menjadikan data kita itu seringkali dispute,” tuturnya.
Khofifah mengungkapkan, di Indonesia termasuk Jawa Timur, masih banyak yang menggunakan format extended family, satu rumah tangga tapi banyak keluarga. Kalau BKKBN mendata keluarga maka intervensinya itu menurutnya mendekati ketelitian, presisinya lebih tinggi.
“Saya lebih berkesesuaian dengan pendekatan berbasis keluarga. Karena de facto dilapangan, ada satu rumah dihuni lebih dari satu keluarga. Sehingga kalau pendekatannya keluarga, akan tahu di rumah itu ada berapa PUS (pasangan usia subur) serta berapa akseptornya,” ungkap gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Sementara itu Inspektut Utama (Irtama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN-RI) Drs. Agus Sukiswo, Ak,M.M dalam sambutannya menjelaskan, pelantikan Pejabat Tinggi Pratama pada hari ini adalah untuk mengisi jabatan kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh H Yenrizal Makmur karena telah memasuki masa purna tugas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020.
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yenrizal Makmur atas pencapaian terbaiknya, bekerja keras bersama lintas sektor serta mitra kerja dalam menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelasnya.
Selain itu, lanjut Agus, program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Provinsi Jatim juga menampakkan hasil yang cukup bagus. Di mana dapat dilihat dari prosentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun pada tahun 2019 turun sebesar 16,92 persen dari total perkawinan.
“Keberhasilan tersebut di antaranya didukung adanya penguatan program generasi berencana (Genre), pembentukan sekolah siaga kependudukan, dan pembentukan Kampung KB di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan,” beber Irtama. (poedji)
