Pemprov DKI Bakal Mengawasi Ketat PPKS Selama Ramadan

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memperketat pengawasan dan penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama bulan Ramadan. Langkah ini bertujuan menjaga ketertiban kota dan mencegah penyalahgunaan situasi oleh pihak-pihak tertentu.

“Bayangkan, ada orang-orang tertentu yang berpura-pura seolah-olah dalam kondisi memprihatinkan, padahal ketika diperiksa, mereka menyimpan uang dalam jumlah besar di tasnya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, Selasa (18/2/2025).

Meskipun, Marullah mengakui tidak semua orang seperti itu. Namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada yang memanipulasi situasi untuk mendapatkan belas kasihan.

Marullah menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menertibkan PPKS, Namun ingin memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang nyaman bagi semua warganya.

Marullah juga mengingatkan bahwa tidak semua individu yang mengaku membutuhkan bantuan benar-benar dalam kondisi kesulitan.

Pemprov DKI Jakarta, kata Marullah, akan meningkatkan patroli dan penertiban dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Sosial.

Tindakan ini dilakukan secara rutin, tidak hanya di bulan Ramadan. Namun patroli akan dilakukan sepanjang tahun untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Dengan langkah ini, Marullah berharap, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban, serta tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang sengaja memanfaatkan momen Ramadan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak etis.

“Di bulan Ramadan, kita akan tetap melakukan penjangkauan dan penertiban bersama teman-teman Satpol PP dan Dinas Sosial. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai upaya menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi semua,” ujar Marullah.

Marullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang tertib dan disiplin, terutama dalam perjalanannya menuju status global city.

Sebenarnya, menurut Marullah, tidak ada yang baru dalam kebijakan penertiban. Namun Pemprov DKI Jakarta menginginkan kota ini harus betul-betul disiplin dan tertib.

Apalagi, lanjut Marullah, ke depan Jakarta akan menjadi global city. “eskipun kita tahu bahwa tidak ada satu kota pun yang terlepas dari ini, tapi kalau aparat tidak melakukan penertiban, Jakarta bisa jadi sangat crowded sekali,” jelasnya. (yr)