JAYAKARTA NEWS – Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. kapasitas produksi andalan komoditas tersebut sekitar 40 juta ton per tahun. Dengan potensi tersebut, pemerintah menargetkan terwujudnya pembangunan energi terbarukan yang akan dicapai pada tahun 2025.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, implementasi pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2020 pemerintah telah melakukan penyusunan BEDP yaitu (basic engineering design project) dan tender DFC (Dual Feed Competition). Pada tahun 2021 pemerintah menargetkan penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decicion). Pada kurun tahun 2022 sampai dengan 2023 pemerintah menargetkan untuk membangun EPC.
Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp 32,0 triliun, sebanyak Rp 1,1 triliun ditargetkan bersumber dari APBN, Rp 11,9 triliun dari BUMN dan swasta sebesar Rp 19 triliun. “Pembangunan proyek green fuel ini akan ditangani oleh tiga Kementerian, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negri, serta melibatkan BUMN dan swasta,” katanya.
Pada perkebunan sawit rakyat, produktivitas dan efisiensi harga sangat sulit dicapai karena penggunaan bibit yang tidak berkualitas, lemahnya kelembagaan dan managemen produksi, serta kurangnya pengetahuan dan SDM perkebunan rakyat, jelas Menteri PPN.
Minyak kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan dunia, sehingga sebagai produk global sawit harus mengikuti isu perdagangan global yakni kompetitif dan diproduksi secara terus menerus (sustaibable). Sementara itu menurut Suharso, daya saing perkebunan kelapa sawit sangat tergantung dari produktivitas dan efisiensi biaya produksi.
“Untuk mengatasi masalah produktivitas dan efisiensi kelapa sawit yang akan menunjang pembangunan energi terbarukan, pemerintah telah menetapkan langkah strategis yaitu akselerasi peremajaan sawit rakyat,” tutur Suharso.
Langkah tersebut akan direalisasikan dengan lima program. (1) Yaitu melakukan penataan sawit rakyat seluas 2,4 ha; (2) Akselerasi replanting sawit rakyat dengan sumber pembiayaan campuran (APBN, BPDPKS dan dunia usaha); (3) Penerapan good agricultural practices (GAP) untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat dan sertifikat ISPO; (4) Integrasi kebun sawit rakyat dengan pengolahan hasil produksi skala kecil; (5) Akselerasi keterkaitan antara basis produksi sawit rakyat dengan distribusi hasil.
Pemerintah berharap, pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat dan mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil. Hal itu sangat penting mengingat penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi polusi udara dan berbagai pencemaran yang berbahaya bagi manusia.[sm]
