JAYAKARTA NEWS – Sebuah partai pro-militer memimpin perolehan suara dalam pemilihan umum pertama yang digelar di Thailand sejak kudeta 2014.
Dengan hasil perhitungan resmi yang ditunda pengumumannya hingga Senin (25/3/2019) sore, maka akan terjawab kemungkinan apakah kepala junta militer Prayuth Chan-ocha dapat memperoleh kursi yang cukup untuk tetap menjadi perdana menteri.
Komisi Pemilihan Umum Thailand telah dijadwalkan untuk mengumumkan hasil tidak resmi pada Minggu malam untuk 500 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi kemudian mengatakan rencana itu ditunda hingga Senin, tanpa memberikan alasan.
Partai Prayuth Palang Pracharat tampaknya dalam posisi yang baik untuk mempertahankan Prayuth di kantor PM untuk lima tahun kedepan setelah ia menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada 2014.
Dengan total surat suara yang sudah dihitung mencapai 93 persen secara keseluruhan, Komisi Pemilihan Umum melaporkan Palang Pracharat memimpin dengan 7,64 juta suara.
Partai yang tertinggal dengan 7,16 juta suara adalah Pheu Thai. Ini adalah sebuah partai yang terkait dengan mantan perdana menteri yang digulingkan Thaksin Shinawatra, yang loyalisnya telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001.
Pemimpin Palang Pracharat Uttama Savanayana memperingatkan hasil akhir belum masuk tetapi dia tampak percaya diri.
“Kami senang,” kata Uttama. “Mengenai diskusi dengan pihak lain tentang pembentukan pemerintahan selanjutnya, kita belum sampai pada tahap itu.”
Jumlah yang dikeluarkan adalah untuk pemungutan suara rakyat, tetapi ini tidak mencerminkan kursi konstituensi parlemen yang pada akhirnya akan dimenangkan. Pheu Thai masih bisa memenangkan bagian terbesar dari ini karena popularitasnya yang terkonsentrasi di utara dan timur laut negara itu.
Pheu Thai berada di jalur untuk memenangkan setidaknya 129 kursi dan Palang Pracharat setidaknya 102 kursi, berdasarkan perhitungan Reuters dari hasil parsial dari 350 kursi pemilihan yang diperebutkan.
Dengan 150 “kursi pesta” lainnya, akan dialokasikan di bawah formula kompleks yang berpihak pada partai kecil dan didasarkan pada jumlah total suara yang diberikan.
Petunjuk kuat atas kemanganan pro-junta, Palang Pracharat, mendorong kegelisahan di antara banyak pemilih yang berharap bahwa Pemilu pendapat akan melonggarkan cengkeraman pada kekuasaan yang dimiliki oleh elit tradisional dan militer di negara yang memiliki salah satu ukuran ketimpangan tertinggi di dunia. .
Ketua Komisi Pemilihan Umum mengatakan jumlah pemilih adalah 66 persen, berdasarkan pada 90 persen suara yang dihitung.
Di markas Pheu Thai di Bangkok, suasana berfluktuasi dari riang menjadi tidak percaya.
“Saya tidak berpikir ini mungkin. Saya tidak berpikir inilah yang diinginkan orang-orang, ” kata pendukung Pheu Thai, Polnotcha Chakphet.
Pemimpin Pheu Thailand Viroj Pao-in mengatakan kepada wartawan bahwa ada beberapa laporan pembelian suara, meskipun dia berhenti mempertanyakan hasil keseluruhan.
Peran Kerajaan
Keluarga kerajaan, yang memiliki pengaruh besar dan memerintahkan pengabdian jutaan rakyat Thailand, memainkan bagian dalam pemilihan itu meskipun sejauh mana hal itu memengaruhi hasilnya tidak jelas.
Menjelang pemungutan suara, Raja Maha Vajiralongkorn membuat pernyataan yang tak terduga dan samar, mendesak para pemilih untuk menempatkan “orang baik” dalam kekuasaan dan untuk mencegah “orang jahat dari … menciptakan kekacauan”.
Pesannya adalah keberangkatan dari pendekatan almarhum ayahnya, yang meninggal pada tahun 2016: di tahun-tahun terakhirnya, mantan raja biasanya menjaga jarak antara monarki dan politik.’
Meskipun raja tidak merujuk ke salah satu pihak dalam pemilihan ras, ada spekulasi di media sosial bahwa itu adalah referensi kode untuk faksi-faksi politik utama – secara luas kelas menengah dan perkotaan, yang mengidentifikasi dengan monarki dan militer, dan lawan pro-Thaksin mereka.
Raja Vajiralongkorn juga membebani urusan Pemilu pada bulan lalu setelah pergantian peristiwa yang mengejutkan, ketika sebuah partai pro-Thaksin menunjuk Putri Ubolratana, saudara perempuan raja, sebagai calon perdana menteri.
Dalam beberapa jam, raja mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pencalonannya “tidak pantas” dan dia didiskualifikasi.
Namun, hubungan antara sang putri dan Thaksin tetap ada dalam pikiran para pemilih, terutama setelah mereka terlihat berpelukan pada hari Jumat di pernikahan putrinya di Hong Kong.
“Kami memiliki banyak drama dalam jam-jam terakhir sebelum pemilihan,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang analis politik di Universitas Chulalongkorn kepada Reuters.
“Thaksin bermain berlebihan dengan keterlibatan kerajaan dan itu dimentahkan oleh lawannya.”***
