Menhub tidak Becus, Lebih Rp 9 T Anggaran Perkeretaapian tak Terserap

Jayakarta News – Jamak terjadi, jelang pelantikan Presiden dan Wapres, marak beredar kabar burung tentang susunan kabinet. Ada yang menyebar susunan kabinet lengkap dengan nama kementerian dan pejabat menteri dan wakil menterinya. Tidak hanya satu versi yang beredar. Ada juga yang hanya iseng, judulnya “SUSUNAN KABINET” tetapi ketika postingan dibuka, ternyata isinya foto filing cabinet.

Salah satu kabar yang disebar, meski jelas-jelas diragukan akurasinya, tetap membuat banyak ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan menepuk jidat. Gara-garanya, nama Budi Karya Sumadi (menteri yang sekarang), masih tercantum di jabatan yang sama untuk periode kedua. “Ada di antara mereka yang menghubungi saya, bahkan memberikan data kinerja yang buruk dari bosnya. Data yang menunjukkan ketidakbecusan dia sebagai pembantu presiden dalam menjalankan fungsi tata kelola anggaran,” ujar Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo, patron Concern Strategic Think Tank kepada Jayakarta News, hari ini (19/10).

Kikiek, panggilan akrabnya, lantas membeber data yang ada di tangannya. “Ada banyak data nih…. Saya ambilkan satu saja dulu yaaa,” katanya sembari menarik satu berkas, di antara setumpuk berkas yang dipegangnya.

Dokumen dengan cover dominan warna biru berlogo Logo Kementerian Perhubungan dan foto kereta api itu ternyata dokumen “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian”. Di bawah judul, tertulis “Posisi 11 Oktober 2019”.

“Lihat, dari pagu anggaran tujuh belas triliun lebih, yang terserap hanya sekitar delapan triliun. Artinya, ada sekitar sembilan triliun dana Ditjen Perkeretapian yang tidak terserap per tanggal ini. Apa artinya kalau bukan tidak becus?” ujar pentolan aktivis 98 yang juga penulis buku produktif itu, seraya menambahkan, “pantesan banyak proyek kereta api mangkrak.”

Ia lantas berbicara ihwal filosofi anggaran. “Simpelnya begini…. itu dana kan dana pembangunan yang dikumpulkan antara lain dari uang rakyat. Tujuannya untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jika karena ketidakbecusan seorang menteri lantas anggaran yang harusnya digunakan untuk membangun tetapi tidak terealisasi, apa aritnya? Artinya dia mengkhianati hak rakyat untuk mendapatkan fasilitas pembangunan transportasi kereta api senilai sembilan triliun. Saya tahu latar belakang menteri yang satu ini, yaaa memang tidak becus. Apa dikira di Angkasa Pura tempat dia sebelumnya, tidak ada masalah?” papar Kikiek pula. (rr)