Media harus Netral Dalam Peliputan Pilkada

 Media harus Netral Dalam Peliputan Pilkada

Ketua PWI Jatim saat memberikan presentase (foto:poedji)

JAYAKARTA NEWS— Menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang khususnya Pemilihan Walikota dan wakilnya di Surabaya, peran media diharapkan tetap netral. Hal itu dikemukakan oleh Ketua PWI Jatim Ainur Rohim kepada sejumlah awak media di kantor PWI Jatim Senin (26/10) saat menjadi salah satu nara sumber dalam sosialisasi acara Pilwali Surabaya.

Acara itu sendiri terselenggara atas kerja sama antara KPU Jatim dan PWI Jatim dengan maksud agar Pilwali Surabaya nantinya bisa lancar dan aman dengan dukungan awak media sebagai peliput acara demokrasi lima tahunan itu.

Hal itu, lanjut Ainur, juga merujuk pada berbagai aturan, yang menempatkan media sebagai bagian atau pilar demokrasi dan tidak boleh berpihak. “Media massa harus menjadi imparsial, tidak boleh memihak. Bahasa lugasnya tidak boleh menjadi team sukses paslon,” ujar Ainur Rohim.

Secara terbuka juga diakuinya betapa sulit media untuk bersifat adil dalam pemberitaan. Meski memberikan porsi pemberitaan yang sama, namun media tetap menempatkan berita paslon pada jam berbeda yang bisa jadi menjadi tanda ketidaknetralan media dalam proses pilkada.

“Kita sering melihat bahwa porsi pemberitaan yang sama, tapi di jam yang berbeda. Paslon yang disukai media bersangkutan beritanya dinaikkan pada prime time. Sementara paslon lainnya di jam non prime time. Ini kan bisa menjadi tanda ketidaknetralan media,” lanjutnya.

Dalam pada itu Naafilah Astri Swarist, Komisioner KPU Surabaya menegaskan peran media sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan berbagai aturan baru pilkada di saat pandemi covid -19. “Saat ini ada 12 aturan baru dalam pelaksanaan pilkada Desember mendatang. Tentu butuh peran media agar aturan tersebut sampai di masyarakat,” ujar Naafilah.

Selain itu KPU Surabaya juga berharap bahwa dengan media menyampaikan informasi yang benar terkait pilkada, akan mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Harapan kita dengan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang benar, akan bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada mendatang. KPU Surabaya setidaknya menargetkan partisipasi masyarakat nanti di atas angka 70%,” demikian Naafilah.(poedji)

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *