JAYAKARTA NEWS— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki membuka International Job Fair 2026 di Kampus PASIM, Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta. Tercatat ada 30 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) turut berpartisipasi, dengan lebih dari 5.000 peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, manufaktur, pertanian, perhotelan, hingga kapal pesiar.
Dalam kesempatan itu juga diluncurkan Program SMK PASIM Go Internasional serta diresmikan PASIM Go Migration Center sebagai bagian dari penguatan ekosistem penyiapan pekerja migran yang profesional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat Agita Nurfianti, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Rektor UNAS PASIM Prof. Dr. Armai Arief, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, jajaran dinas terkait, serta para camat dan lurah se-Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Sukabumi telah diwujudkan melalui berbagai langkah nyata.
Pemerintah Kota, katanya, tidak hanya memberikan janji, tetapi membangun sistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami telah membentuk LPK dan mengakuisisi Politeknik Sukabumi. Saat ini juga ada empat P3MI yang terus bersinergi dengan pemerintah,” ujar H. Ayep Zaki, dikutip dari KDP Kota Sukabumi.
Menurutnya, terdapat dua persoalan utama yang masih dihadapi calon pekerja migran Indonesia, yakni tingginya biaya penempatan serta kendala akses pembiayaan akibat catatan BI Checking atau SLIK dan pinjaman daring.
Biaya penempatan ke luar negeri untuk tenaga kerja bersertifikat dapat mencapai Rp65 juta hingga Rp70 juta, sementara penempatan domestikberkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta dan penempatan level menengah mencapai Rp25 juta hingga Rp30 juta.
Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi mengusulkan skema pembiayaan yang dapat memfasilitasi 90 hingga 95 persen kebutuhan biaya calon pekerja migran.
Sejumlah bank seperti BJB dan BNI telah menjalin kerja sama, namun calon pekerja yang memiliki kendala pada SLIK masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.
“Ke depan kami ingin mempelajari skema intervensi APBD seperti di Pemprov Jawa Tengah dan Bali. Saya mohon arahan Pak Menteri terkait regulasi agar Pemda bisa langsung membantu pembiayaan. Pengalaman kami, pengembalian dana CPMI 100 persen lancar, tidak ada yang menunggak,” tegasnya.
Wali Kota juga menyampaikan target Pemerintah Kota Sukabumi dalam lima tahun ke depan adalah menuntaskan pengangguran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh RT, RW lurah, dan camat diminta melakukan pendataan warga yang belum bekerja, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Masyarakat yang belum memiliki ijazah akan difasilitasi melalui program pendidikan Paket A, B, dan C agar memiliki kesempatan lebih besar memasuki dunia kerja.
Solusi Tekan Pengangguran
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan International Job Fair 2026 yang dinilainya menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pekerja Migran Aman.
Menurutnya, peluang kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran.
“Berdasarkan data BPS 2026, TPT Kota Sukabumi masih 8,19 persen atau 29.871 orang, lebih tinggi dari Jawa Barat yang sebesar 6,7 persen. Peluang kerja luar negeri bisa jadi solusi. Saat ini kami punya 300.000 lowongan luar negeri terverifikasi, tapi baru 25 persen yang terisi. Ini PR kita bersama,” kata Mukhtarudin.
Ia juga mengumumkan program nasional untuk menyiapkan 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang terampil dan kompeten dalam lima tahun ke depan.
Pelatihan Ditanggung Pemerintah
Pada 2026 pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta di 23 provinsi dengan seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah. Target tersebut akan meningkat menjadi masing-masing 140.000 peserta pada 2027 dan 2028.
Mukhtarudin menambahkan, pembiayaan penempatan pekerja migran dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan daerah didorong menyiapkan skema intervensi APBD bagi calon pekerja yang terkendala akses kredit.
Kementerian P2MI juga terus memperkuat keberadaan Migration Center di perguruan tinggi sebagai pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan calon pekerja migran.
“SMK harus bertransformasi untuk kebutuhan global. Jurusan teknis seperti manufaktur dan welder masih sangat dibutuhkan dunia. Sinergi pusat, daerah, perguruan tinggi, BLK, dan LPK harus diperkuat agar output sesuai kebutuhan pasar,” tutupnya.
Melalui International Job Fair 2026, Pemerintah Kota Sukabumi bersama Kementerian P2MI dan Yayasan PASIM membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan profesional.
Selain menyediakan ribuan lowongan kerja, kegiatan ini didukung layanan psikotes berbasis kecerdasan buatan secara gratis, skema pembiayaan melalui perbankan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta peningkatan kompetensi vokasi untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat Sukabumi di pasar internasional. (*/di)
