JAYAKARTA NEWS— Guna merealisasikan pencetakan SDM (pekerja migran) berkualitas tinggi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin berpendapat, tidak perlu membangun lembaga pendidikan baru. Pemerintah, ujarnya, akan mengoptimalkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada, mulai dari perguruan tinggi, SMK, hingga sekolah vokasi di bawah 12 kementerian/lembaga.
Hal ini disampaikannya dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) KP2MI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita.
Mukhtarudin dalam kesempatan itu menekankan adanya perubahan paradigma mendasar dalam proses penyiapan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
“Paradigmanya kita balik. Bukan latih, kompeten, baru cari penempatan. Tetapi kita amankan dulu pasarnya di luar negeri, baru kita breakdown kebutuhan kompetensinya ke bawah, dilatih di mana dan seperti apa,” ujarnya.
Perubahan paradigma ini dipicu oleh besarnya celah (gap) antara peluang kerja global dan daya serap tenaga kerja Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 300.000 lowongan kerja luar negeri di sektor formal dan profesional, namun Indonesia baru mampu mengisi kurang dari 30 persennya.
“Celah sebesar 70 persen lebih itu belum terserap akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara output pendidikan domestik dengan standar kompetensi global,” imbuh Mukhtarudin.
Sejak mengalami transformasi dari BP2MI menjadi Kementerian P2MI, lanjutnya, eksistensi kementerian ini semakin diperhitungkan baik di dalam maupun luar negeri.
Penyatuan peran regulator (yang sebelumnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan) dan operator ke dalam satu atap di Kementerian P2MI mempermudah pengambilan keputusan serta mempercepat gerak operasional di lapangan.
“Dulu Kementerian P2MI mungkin dianggap kurang strategis, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai diperhitungkan. Banyak negara luar yang melirik dan memperkuat kerja sama, seperti kunjungan Menteri Tenaga Kerja Turki, serta perwakilan dari Malaysia, Portugal, hingga Albania. Ini bukti eksistensi kementerian kita sudah diakui dalam penataan pekerja migran,” jelas Menteri Mukhtarudin.
Dua Mandat KP2MI
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI mengemban dua mandat utama dalam tata kelola ketenagakerjaan migran. Pertama, penguatan pelindungan dari hulu ke hilir untuk menjamin keamanan pekerja sejak sebelum penempatan (pre-deployment), selama bertugas di negara tujuan, hingga kembali ke Tanah Air.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berfokus mendorong peralihan profil pekerja migran dari sektor informal menuju middle-to-high skill workers.
Gerakan Nasional Migran Aman dan Konsep Brain Circulation
Selain penguatan kualitas SDM, momentum ini juga digunakan untuk menggemakan Gerakan Nasional Migran Aman guna menekan angka penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sektor perguruan tinggi, termasuk Unpad, memegang peranan kunci melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal edukasi, penyuluhan masyarakat, hingga pengembangan Migrant Training Center.
Langkah ini krusial mengingat masih tingginya kasus TPPO. Menteri Mukhtarudin mencontohkan penanganan kasus terbaru di mana pihak berwenang kembali memulangkan korban TPPO asal Cianjur dari Libya, serta berhasil menangkap dua tersangka jaringan domestik.
Melalui sinergi pendidikan dan pelindungan ini, Kementerian P2MI bercita-cita membangun ekosistem Brain Circulation.
“Kita ingin dorong konsep brain circulation. Orang berangkat bekerja ke luar negeri, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kompetensi global. Ketika kembali ke Indonesia, mereka pulang membawa keahlian tinggi untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial nasional,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin berharap penandatanganan Nota Kesepahaman dan antara KP2MI, Bappenas, dan Unpad ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Mari kita terus memperkuat sinergi demi menghadirkan pelindungan yang berkualitas serta mewujudkan visi besar Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (*/di)
