Konferensi Republik Tawarkan Tiga Model Kepemimpinan: Institusional, Kolektif dan Intrinsik

JAYAKARTA NEWS— Konferensi Republik mengusulkan tiga model kepemimpinan sebagai pijakan untuk mengonsolidasikan organisasi masyarakat sipil agar mampu berdiri sebagai salah satu pilar republik, yaitu kepemimpinan yang institusional, kolektif, dan intrinsik.

Rumusan itu menjadi salah satu hasil utama forum konsolidasi nasional yang tetap berlangsung meski lokasi penyelenggaraannya dibatalkan sehari sebelum acara. Forum yang berpindah ke format daring dan luring terbatas itu diikuti lebih dari 200 peserta yang bertahan sepanjang acara secara daring dan lebih dari 100 peserta yang hadir langsung.

Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menjelaskan ketiga model itu sebagai dasar menata pengorganisasian masyarakat sipil yang selama ini tersebar dan beragam.

Menurutnya, keragaman organisasi masyarakat sipil tidak mungkin dirapikan dengan memusatkannya pada satu sosok atau satu lembaga. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bersandar pada lembaga dan aturan yang bekerja, dipikul secara kolektif oleh banyak pihak, dan berpijak pada nilai yang sama.

Atas dasar itu, Konferensi Republik merancang pengorganisasiannya sebagai jejaring yang menautkan banyak kelompok tanpa menundukkan salah satunya. “Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” ujar Sudirman, Minggu (28/6/2026).

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menegaskan ketiga model itu sekaligus menandai apa yang ditinggalkan. Kepemimpinan yang dibangun bukan kepemimpinan yang mengandalkan popularitas, bukan yang berpusat pada sosok perorangan dan bukan yang sekadar menumpuk jabatan sebagai nama. “Ini bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana,” ujar Yanuar.

 Ia menilai terlalu lama publik dibiarkan pada kepemimpinan yang pragmatis dan egosentrik, dan forum ini mengajukan alternatif. “Tujuannya mengembalikan warga negara menjadi subjek, bukan objek,” katanya.

Sudirman Said juga menyatakan rasa syukur atas energi yang muncul dalam forum dan menyebut antusiasme itu tidak bergeser sedikit pun kendati acara sempat menghadapi dinamika. Ia menilai watak forum tetap terjaga: tumbuh dari bawah, kolektif, dan partisipatif.

Wakil Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardhani, menegaskan pembatalan acara justru tidak menumbuhkan pesimisme. Ia mencatat ratusan peserta tetap bertahan dari awal hingga akhir, baik secara daring maupun di lokasi. “Hari ini republik tanpa warga begitu terasa,” katanya.

Menurut Jaleswari, percakapan sengaja dibuka di ruang publik, bukan di ruang tertutup, agar gagasan-gagasan yang sebenarnya saling terhubung dapat distrukturkan bersama dan dikonkretkan menjadi aksi. Ia menekankan diskusi tidak berhenti pada upaya merangkum kesamaan, tetapi juga merawat perbedaan. “Bukan cuma antusiasme, tetapi betapa kita mencintai Indonesia,” ujarnya.

Selain rumusan kepemimpinan, forum menyepakati dua hasil lain, yaitu sebuah platform bersama dan desain organisasi berbentuk jejaring. Yanuar menyebut platform menjadi cara menyatukan banyak pihak yang berbeda, sementara jejaring memungkinkan banyak aktor dari latar berbeda terhubung di bawah tujuan yang sama tanpa tunduk pada satu pusat.

Ia menggambarkan kegelisahan yang serupa muncul di kalangan mahasiswa, profesional, dan anak muda, dan jejaring inilah yang hendak menghubungkan mereka. “Anda tidak sendirian,” katanya.

Penyelenggara menempatkan ketiga model kepemimpinan itu, bersama platform dan desain jejaring, sebagai satu model konsolidasi bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini beragam dengan segala tantangan dan dinamikanya.

Gerakan masyarakat sipil kerap terbelah antara kecenderungan menjadi gerakan yang terstruktur dan terpusat di satu sisi, dan gerakan yang menyebar secara otonom layaknya rimpang di sisi lain.

Melalui konsolidasi ini, Konferensi Republik berupaya mempertemukan keduanya agar setiap kelompok tetap dapat menjaga kemandiriannya tanpa kehilangan tujuan bersama, sekaligus menengahi ketegangan lama antara ego antarkelompok dan independensi yang ingin dipertahankan. Lewat jalan tengah semacam itu, masyarakat sipil diharapkan tumbuh cukup kokoh untuk menopang republik.

Sudirman Said memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak muda yang menjadi pelopor utama penyelenggaraan. Ia menyebut forum tidak akan terwujud tanpa kerja sukarela mereka yang menyiapkan ruang, menjaga jalannya diskusi, dan tetap bertahan ketika lokasi acara dibatalkan pada saat-saat terakhir.

Menurutnya, mereka bekerja tanpa pamrih dan tanpa meminta panggung, digerakkan oleh kecintaan pada Indonesia. Bagi Sudirman, kesukarelaan itu menjadi bukti paling nyata bahwa tiga model kepemimpinan yang diusung bukan sekadar gagasan di atas kertas, karena anak-anak muda telah mempraktikkannya lebih dulu.

Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, menilai masyarakat membutuhkan lebih banyak ruang seperti ini, ruang intelektual yang mempertemukan semangat yang sama dari berbagai kalangan. Ia berharap Konferensi Republik menginspirasi lahirnya forum-forum serupa yang membuka diskusi bagi seluruh elemen masyarakat sipil. “Kita punya tujuan yang sama, dan kita butuh wacana perubahan yang lebih konkret lagi,” ujarnya.

Forum juga menampung usulan komposisi formatur yang akan menyusun kepengurusan. Selain Sudirman Said, Jaleswari Pramodhawardhani, dan Yanuar Nugroho, tujuh belas orang mengajukan diri dan diajukan sebagai formatur. Sudirman Said menyebut para formatur akan segera menggelar rapat untuk membentuk kepengurusan. Ia menegaskan kepengurusan yang terbentuk bukan susunan final dan akan terus bertambah seiring waktu, baik untuk memperkaya platform maupun memperkuat organisasi.

Ke depan, penyelenggaraan Konferensi Republik direncanakan digilir ke sejumlah kota yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah, dengan sejumlah tokoh yang akan turut membersamai.

Bagi penyelenggara, momentum ini menegaskan bahwa ruang publik untuk membicarakan masalah publik tetap dibutuhkan, dan bahwa kepemimpinan yang institusional, kolektif, dan intrinsik adalah jalan untuk menempatkan kembali warga negara sebagai subjek dalam menentukan arah republik. (hrt)