Tag: Sudirman Said

Diskusi dengan Peraih Nobel Kailash Satyarthi: Demokrasi dan Pemilu Digelar, tapi Kenapa Rakyat Tetap tak Berdaya?

JAYAKARTA NEWS— Pemilu rutin digelar, konstitusi memuat daftar panjang hak warga negara, tapi jutaan orang tetap hidup tanpa daya tawar apapun terhadap negaranya. Situasi inilah yang dibedah peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, di hadapan akademisi, pengacara, aktivis, dan pelaku usaha. Satyarthi menegaskan bahwa hak yang tidak bisa dipakai untuk menagih pemerintah bukanlah hak.

“Hak tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Ketika hak dirampas, demokrasi mengerut. Ketika akuntabilitas hilang, demokrasi tenggelam.” kata Satyarthi dalam diskusi bertajuk A Conversation with Kailash Satyarthi – Democracy, Human Rights, and Social Welfare, yang digelar Universitas Harkat Negeri di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Ia mencontohkan seorang ibu tunggal yang tak sanggup memberi makan anaknya atau mencegah anak perempuannya diperdagangkan. Perempuan seperti itu tak paham konsep demokrasi dan tak mengenal bahasa hak asasi manusia. Yang ia minta cuma satu: anaknya bisa makan dan tidak dijual. Di titik itulah, menurut Satyarthi, demokrasi kehilangan maknanya meski seluruh prosedurnya berjalan normal.

Peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, Todung Mulya Lubis dan Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri, Minggu (30/8/2026)/Foto: Istimewa

Satyarthi menyoroti kebiasaan memperlakukan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial sebagai tiga urusan terpisah, yang ditangani tiga kementerian dan dikaji tiga kelompok akademisi berbeda. Padahal ketiganya saling bergantung, sampai kegagalan pada satu bidang membatalkan capaian di dua bidang lain.

Persoalan juga tak selesai meski hak sudah masuk konstitusi. Yang menentukan, kata dia, adalah apakah kebebasan berekspresi, kebebasan berbeda pendapat, dan kebebasan menuntut pertanggungjawaban benar-benar dihormati. Ia menunjuk Amerika Serikat, demokrasi tertua di dunia, sebagai bukti bahwa penyusutan itu bisa terjadi di mana pun meski di negara yang diklaim paling demokratis sekalipun.

Ia juga menyinggung titik buta demokrasi elektoral: mereka yang tak punya suara di kotak suara. Anak-anak bukan pemilih. Penyandang disabilitas, warga buta huruf, dan orang yang hidup dalam kemiskinan kronis sering tak sampai ke TPS. Ketika seorang pemimpin merasa aman dengan dukungan mayoritas, entah atas dasar agama, budaya, atau warna kulit, kelompok itulah yang pertama kehilangan perlindungan.

Satyarthi membuka pidatonya dengan cerita anak perempuan berusia sekitar delapan tahun yang ia temui di Pakistan. Anak itu menjahit bola sepak di ruangan remang dan sesak. Tiap kali jarum menusuk jarinya, ia buru-buru mengisap darah yang keluar, sebab kalau darah menetes ke kulit bola, mandornya akan marah dan mungkin memukulnya. Ditanya apa mimpinya, anak itu tak mengerti kata “mimpi”. Setelah didesak, ia menjawab satu hal yang bisa ia bayangkan: suatu hari ingin menendang bola sungguhan.

“Dosa apa yang lebih besar daripada merampas mimpi seorang anak?” kata Satyarthi.

Ia menegaskan cerita itu bukan semata sebagai selingan emosional. “Padahal di Pakistan, juga negara demokratis. Demokrasi ada. Hak asasi manusia ada. Undang-undang antipekerja anak ada. Program kesejahteraan juga ada. Tapi gagal melindungi warga negara” kata dia.

Dalam konteks Indonesia, Satyarthi juga membahas Pancasila, yang ia sandingkan dengan kata Sanskerta panchashila, lima prinsip inti. Satyarthi menyorot sila keempat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu bertanya berapa kali di Indonesia atau India penyusunan undang-undang dan program kesejahteraan benar-benar menyerap kebijaksanaan kolektif rakyat, bukan lewat anggota parlemen tapi lewat rakyat sendiri.

“Saya tidak sedang mengkritik. Saya hanya mengatakan bahwa hal-hal ini ada dalam konstitusi dan patut dibanggakan, dan masih banyak yang harus dikerjakan.” kata Satyarthi.

Menurutnya mandat konstitusi tak akan terjamin tanpa kepemimpinan moral yang tumbuh dari bawah. Ia mengakui Indonesia mencatat kemajuan. Jumlah pekerja anak, kata dia, turun dari sekitar 1,3 juta beberapa tahun lalu menjadi sekitar 1 juta. Tapi ia menolak menjadikannya alasan berpuas diri. “Satu anak saja sudah terlalu banyak.” kata dia.

Sebelum Satyarthi naik ke podium, moderator forum Todung Mulya Lubis, yang telah lebih dari empat dekade bergerak di isu hak asasi manusia, menyebut Indonesia dan India sama-sama tengah mengalami kemunduran demokrasi.

“Di Indonesia, kita melihat supremasi sipil perlahan diambil alih oleh militer. Kampus tampak berada di bawah tekanan, dengan pimpinan universitas yang dikriminalisasi. Masyarakat sipil dituduh sebagai agen asing. Media independen tampak menyerah, dan hanya sedikit yang masih berusaha menegakkan kebebasan pers.” kata Todung.

Setelah 81 tahun merdeka, ia mengaku frustrasi melihat sebagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan bila memakai kriteria Bank Dunia. Sekitar delapan belas tahun hidupnya habis untuk memberi bantuan hukum kepada warga miskin tanpa dibayar sepeser pun, dan ia sempat mengira kerja semacam itu tak akan diperlukan lagi.

“Nyatanya kita masih butuh lebih banyak orang yang mau mengabdikan diri untuk mendampingi kaum miskin. Untuk apa pemerintah ada? Pemerintah untuk rakyat, atau rakyat untuk pemerintah?” kata Todung.

Forum digelar tiga hari setelah gelombang unjuk rasa melanda sejumlah kota, konteks yang diangkat Sudirman Said dalam sambutan pembuka. Ia mengingatkan pemilu, parlemen, konstitusi, dan pengadilan memang esensial, tapi bukan tujuan akhir.

“Sebuah demokrasi bisa saja menjaga prosedurnya sementara rakyat justru merasa semakin tidak berdaya. Pemilu tetap digelar sementara ketimpangan kian dalam. Hukum melindungi hak di atas kertas, sementara hak itu tetap tidak terjangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Kita tidak hanya butuh pengkritik sistem, tetapi juga pembangun sistem yang lebih baik.” kata Sudirman.

Jawaban yang ditawarkan Satyarthi atas semua persoalan itu adalah compassion, konsep yang ia tolak disamakan dengan simpati, empati, atau belas kasihan. Ia menjelaskannya lewat cerita tiga bersaudara yang melewati lelaki terluka di jalan. Yang pertama, Simpati, berhenti sebentar, menyatakan turut sedih, lalu buru-buru ke sekolah. Yang kedua, Empati, ikut menangis sampai tak bisa berkonsentrasi di kelas. Yang ketiga, compassion, membawa lelaki itu ke klinik dengan uang sakunya, lalu kembali menimbun lubang yang membuatnya jatuh, sampai orang-orang di sekitarnya ikut membantu.

Ia memperingatkan bahaya empati berlebih. Dokter, pengacara, dan hakim yang cuma berempati akan mengalami kelelahan empati, dan kelelahan itu berujung apati. “Compassion bukan emosi yang lembut. Compassion adalah kekuatan.” kata Satyarthi.

Menurutnya compassion adalah daya yang mendisrupsi dan transformatif, yang membongkar sistem eksploitasi berumur berabad-abad, bukan sekadar menambal akibatnya. Argumen itu ia sandarkan pada pengalaman pribadi. Separuh tubuhnya pernah patah akibat serangan mafia perbudakan, dan ia kehilangan rekan kerja dalam operasi pembebasan anak. Dunia, kata dia, sudah mengglobalkan pasar, data, ekstremisme, dan krisis iklim. “Inilah saatnya mengglobalkan compassion.” kata Satyarthi.

Menutup forum, Sudirman mengangkat konsep fourth sector movement. Hari ini sektor bisnis dikejar target laba dengan ongkos ketimpangan dan kerusakan ekologi, sektor publik kelelahan karena terlalu banyak berjanji dengan kapasitas fiskal terbatas, sementara sektor sosial punya agenda besar tapi sumber daya kecil. Di situlah ia menempatkan kampus sebagai jembatan antarsektor, sekaligus menyampaikan bahwa universitas akan menerima ajakan Satyarthi untuk riset bersama mengembangkan konsep compassionate leadership.

“Kalau kita bisa menumbuhkan compassion di dalam kampus, saya kira kita bisa memainkan peran sebagai jembatan kolaborasi antarsektor. Karena pada kenyataannya bekerja bersama itu sebuah keharusan.” pungkas Sudirman.

Sebagai informasi, Kailash Satyarthi menerima Nobel Perdamaian 2014 bersama Malala Yousafzai atas kerja pembebasan anak dari perbudakan dan perdagangan orang. Ia meninggalkan profesi insinyur listrik pada akhir 1970-an, saat belum ada hukum internasional yang melarang perbudakan anak.

Pada 1998 ia menggerakkan Global March Against Child Labour, pawai lintas negara yang melewati Indonesia dan berujung pada lahirnya Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, satu-satunya konvensi ILO yang kini diratifikasi seluruh negara anggota. Kini ia menggerakkan Satyarthi Movement for Global Compassion, gagasan yang ia bawa ke Jakarta. (har)

Konferensi Republik Tawarkan Tiga Model Kepemimpinan: Institusional, Kolektif dan Intrinsik

JAYAKARTA NEWS— Konferensi Republik mengusulkan tiga model kepemimpinan sebagai pijakan untuk mengonsolidasikan organisasi masyarakat sipil agar mampu berdiri sebagai salah satu pilar republik, yaitu kepemimpinan yang institusional, kolektif, dan intrinsik.

Rumusan itu menjadi salah satu hasil utama forum konsolidasi nasional yang tetap berlangsung meski lokasi penyelenggaraannya dibatalkan sehari sebelum acara. Forum yang berpindah ke format daring dan luring terbatas itu diikuti lebih dari 200 peserta yang bertahan sepanjang acara secara daring dan lebih dari 100 peserta yang hadir langsung.

Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menjelaskan ketiga model itu sebagai dasar menata pengorganisasian masyarakat sipil yang selama ini tersebar dan beragam.

Menurutnya, keragaman organisasi masyarakat sipil tidak mungkin dirapikan dengan memusatkannya pada satu sosok atau satu lembaga. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bersandar pada lembaga dan aturan yang bekerja, dipikul secara kolektif oleh banyak pihak, dan berpijak pada nilai yang sama.

Atas dasar itu, Konferensi Republik merancang pengorganisasiannya sebagai jejaring yang menautkan banyak kelompok tanpa menundukkan salah satunya. “Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” ujar Sudirman, Minggu (28/6/2026).

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menegaskan ketiga model itu sekaligus menandai apa yang ditinggalkan. Kepemimpinan yang dibangun bukan kepemimpinan yang mengandalkan popularitas, bukan yang berpusat pada sosok perorangan dan bukan yang sekadar menumpuk jabatan sebagai nama. “Ini bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana,” ujar Yanuar.

 Ia menilai terlalu lama publik dibiarkan pada kepemimpinan yang pragmatis dan egosentrik, dan forum ini mengajukan alternatif. “Tujuannya mengembalikan warga negara menjadi subjek, bukan objek,” katanya.

Sudirman Said juga menyatakan rasa syukur atas energi yang muncul dalam forum dan menyebut antusiasme itu tidak bergeser sedikit pun kendati acara sempat menghadapi dinamika. Ia menilai watak forum tetap terjaga: tumbuh dari bawah, kolektif, dan partisipatif.

Wakil Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardhani, menegaskan pembatalan acara justru tidak menumbuhkan pesimisme. Ia mencatat ratusan peserta tetap bertahan dari awal hingga akhir, baik secara daring maupun di lokasi. “Hari ini republik tanpa warga begitu terasa,” katanya.

Menurut Jaleswari, percakapan sengaja dibuka di ruang publik, bukan di ruang tertutup, agar gagasan-gagasan yang sebenarnya saling terhubung dapat distrukturkan bersama dan dikonkretkan menjadi aksi. Ia menekankan diskusi tidak berhenti pada upaya merangkum kesamaan, tetapi juga merawat perbedaan. “Bukan cuma antusiasme, tetapi betapa kita mencintai Indonesia,” ujarnya.

Selain rumusan kepemimpinan, forum menyepakati dua hasil lain, yaitu sebuah platform bersama dan desain organisasi berbentuk jejaring. Yanuar menyebut platform menjadi cara menyatukan banyak pihak yang berbeda, sementara jejaring memungkinkan banyak aktor dari latar berbeda terhubung di bawah tujuan yang sama tanpa tunduk pada satu pusat.

Ia menggambarkan kegelisahan yang serupa muncul di kalangan mahasiswa, profesional, dan anak muda, dan jejaring inilah yang hendak menghubungkan mereka. “Anda tidak sendirian,” katanya.

Penyelenggara menempatkan ketiga model kepemimpinan itu, bersama platform dan desain jejaring, sebagai satu model konsolidasi bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini beragam dengan segala tantangan dan dinamikanya.

Gerakan masyarakat sipil kerap terbelah antara kecenderungan menjadi gerakan yang terstruktur dan terpusat di satu sisi, dan gerakan yang menyebar secara otonom layaknya rimpang di sisi lain.

Melalui konsolidasi ini, Konferensi Republik berupaya mempertemukan keduanya agar setiap kelompok tetap dapat menjaga kemandiriannya tanpa kehilangan tujuan bersama, sekaligus menengahi ketegangan lama antara ego antarkelompok dan independensi yang ingin dipertahankan. Lewat jalan tengah semacam itu, masyarakat sipil diharapkan tumbuh cukup kokoh untuk menopang republik.

Sudirman Said memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak muda yang menjadi pelopor utama penyelenggaraan. Ia menyebut forum tidak akan terwujud tanpa kerja sukarela mereka yang menyiapkan ruang, menjaga jalannya diskusi, dan tetap bertahan ketika lokasi acara dibatalkan pada saat-saat terakhir.

Menurutnya, mereka bekerja tanpa pamrih dan tanpa meminta panggung, digerakkan oleh kecintaan pada Indonesia. Bagi Sudirman, kesukarelaan itu menjadi bukti paling nyata bahwa tiga model kepemimpinan yang diusung bukan sekadar gagasan di atas kertas, karena anak-anak muda telah mempraktikkannya lebih dulu.

Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, menilai masyarakat membutuhkan lebih banyak ruang seperti ini, ruang intelektual yang mempertemukan semangat yang sama dari berbagai kalangan. Ia berharap Konferensi Republik menginspirasi lahirnya forum-forum serupa yang membuka diskusi bagi seluruh elemen masyarakat sipil. “Kita punya tujuan yang sama, dan kita butuh wacana perubahan yang lebih konkret lagi,” ujarnya.

Forum juga menampung usulan komposisi formatur yang akan menyusun kepengurusan. Selain Sudirman Said, Jaleswari Pramodhawardhani, dan Yanuar Nugroho, tujuh belas orang mengajukan diri dan diajukan sebagai formatur. Sudirman Said menyebut para formatur akan segera menggelar rapat untuk membentuk kepengurusan. Ia menegaskan kepengurusan yang terbentuk bukan susunan final dan akan terus bertambah seiring waktu, baik untuk memperkaya platform maupun memperkuat organisasi.

Ke depan, penyelenggaraan Konferensi Republik direncanakan digilir ke sejumlah kota yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah, dengan sejumlah tokoh yang akan turut membersamai.

Bagi penyelenggara, momentum ini menegaskan bahwa ruang publik untuk membicarakan masalah publik tetap dibutuhkan, dan bahwa kepemimpinan yang institusional, kolektif, dan intrinsik adalah jalan untuk menempatkan kembali warga negara sebagai subjek dalam menentukan arah republik. (hrt)

Reuni Agus Rahardjo dan Sudirman Said Sebut RI Masuk Era Kegelapan Tata Kelola

JAYAKARTA NEWS— Dua tokoh yang satu dekade lalu sama-sama menghadapi Setya Novanto, terdakwa korupsi e-KTP yang ketika itu dianggap kebal hukum, reuni di Universitas Harkat Negeri. Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo dan Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said sampai pada kesimpulan yang sama: capaian reformasi 1998 sedang mengalami kemunduran serius.

Sudirman Said menyebut Indonesia hari ini berada di era kegelapan dari sisi tata kelola, dan menempatkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai periode terburuk. “Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya,” ujarnya, Rabu (25/6/2026), menggambarkan kondisi institusi kenegaraan yang menurutnya ditinggalkan dalam keadaan rapuh.

Menurut Sudirman, bangsa ini tengah mengalami tiga defisit sekaligus: defisit moralitas dan etika bernegara, defisit intelektual, dan defisit spiritual. Akar persoalannya, kata dia, ada pada kepemimpinan nasional yang tidak menyadari perannya sebagai teladan dan tidak memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bernegara.

Ia merujuk pada buku Marcus Mietzner, Ruling Indonesia, yang menempatkan kepemimpinan sebagai sumber kerusakan tata kelola. Karena yang membuat kerusakan adalah para pemimpin, kata Sudirman, perbaikannya pun harus dimulai dari aspek kepemimpinan. Ia menawarkan tiga model yang menurutnya dibutuhkan Indonesia: kepemimpinan institusional, kepemimpinan kolektif, dan kepemimpinan intrinsik.

Agus Rahardjo membuka diskusi dengan pertanyaan mengapa hasil reformasi 1998 justru mundur, padahal periode itu melahirkan sederet perbaikan tata kelola. Ia menyebut pendirian KPK, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai capaian yang seharusnya menjadi fondasi.

“Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas. Dewasa ini seakan tidak ada lagi yang memperhatikan Tap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Harus ada gerakan untuk mengembalikan hasil-hasil reformasi, dan masyarakat sipil serta dunia akademik harus bergerak,” kata Agus.

Agus juga menyinggung kemerosotan posisi Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi yang bertahun-tahun tertahan di angka 34, jauh tertinggal dari Singapura (84), Brunei (sekitar 65), dan Malaysia (51), bahkan dilampaui Timor Leste. Ia menilai revisi Undang-Undang KPK, yang menempatkan lembaga itu di bawah presiden dan menghapus independensinya, sebagai salah satu pemicu penurunan tersebut.

Reuni keduanya membawa pesan yang lekat dengan sejarah perkara itu. Dari pengalaman menghadapi sosok yang dulu dianggap tak tersentuh seperti Setya Novanto, Sudirman menarik satu kesimpulan. “Masih ingat yang menabrak tiang listrik itu? There is no such thing yang disebut untouchable. Semua orang bisa disentuh kalau kita mau.” kata Sudirman.

Sudirman menambahkan tidak percaya pada kejahatan yang sempurna, juga tidak percaya pada Godfather. “Yang saya percaya adalah God betulan. Politik itu naik turun, tapi keluhuran akan lestari selamanya,” tegas Sudirman.

Meski menyampaikan kritik tajam, Sudirman menutup dengan optimis. Dalam perspektif jangka panjang, kata dia, bangsa ini sebenarnya terus naik kelas. Ia menunjuk rangkaian Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, peristiwa 1966, dan Reformasi 1998 sebagai bukti bahwa Indonesia berulang kali mampu mengoreksi keadaannya sendiri.

Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini kembali menawarkan jalan keluar berupa tiga model kepemimpinan yang menurutnya dibutuhkan Indonesia saat ini: kepemimpinan institusional yang menempatkan aturan di atas selera kekuasaan, kepemimpinan kolektif yang membagi tanggung jawab dan mencegah pemusatan kuasa, serta kepemimpinan intrinsik yang berpijak pada nilai dan integritas. Sejarah, kata dia, membuktikan tiga model kepemimpinan inilah yang mampu membawa suatu bangsa keluar dari krisis. (hrt)

Menjawab Tantangan Pelayanan Kesehatan, UHN Gandeng Harvard

Penghadiran layanan kesehatan (yankes) primer bagi seluruh warga telah diupayakan secara serius oleh banyak pihak. Lebih-lebih oleh Pemerintah selaku pemegang otoritas sekaligus pelaksana mandat konstitusionalnya. Mengingat tantangan kompleksitas persoalan yang dihadapi, tidak mungkin tugas itu dikerjakan Pemerintah sendiri. Dibutuhkan upaya berbagi tanggung jawab melalui gotong-royong segenap sektor, mulai dari sektor publik (pemerintah), privat (pelaku ekonom), sosial (masyarakat sipil), hingga organisasi profesi serta lembaga pendidikan. Di situlah universitas bisa dan harus mengambil peran.

Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said dalam pidato pembuka peluncuran Primary Healthcare Impact Lab (PHIL) di Gedung Swasana Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Diikhtiarkan sebagai pusat riset dan inovasi layanan kesehatan primer, digagaslah PHIL bersama oleh UHN, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiativis (CISDI), dan PT Tamaris Hidro, menggandeng Harvard Medical School (HMS).

Melalui PHIL yang sebelumnya telah membangun pusat riset serupa di Thailand dan Vietnam, HMS kini mendukung UHN menyiapkan kurikulum fakultas kedokteran. Visi PHIL ialah menjadikan Indonesia salah satu pusat keunggulan riset kesehatan primer.

“Universitas bukan penerbit ijazah saja, tapi pemberi solusi dan laboratorium peradaban tempat perumusan kebijakan berbasis sains dibudayakan,” tutur Sudirman.

Lewat PHIL, UHN akan menjadi simpul riset yankes primer. Mulai klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, hingga Pos Pelayanan Terpadu, semua dilibatkan sebagai ruang penelitian lapangan. Dimulai dari Brebes, Tegal, dan sekitar kampus UHN, PHIL akan diperluas ke berbagai titik tempat Tamaris beroperasi.

Melalui penguatan riset bersama HMS sebagai knowledge partner dan CISDI yang berekam-jejak panjang di akar rumput, para dosen dan mahasiswa didorong untuk melakukan riset kesehatan secara holistik. “Kami ingin risetnya tak berhenti sebagai tumpukan publikasi akademis, tapi harus bisa diaplikasikan sebagai solusi nyata untuk memperkuat yankes primer,” ungkap Sudirman.

Turut hadir Prof. David Golan, The Dean of Harvard Medical School, Universitas Harvard. “Kehadiran Prof. Golan di tengah kita dan kunjungannya ke kampus kami di Tegal, bukan sekadar kunjungan formalitas, tapi sinyal untuk memperkuat fondasi kemitraan yang telah kita rintis sejak beberapa waktu lalu. Kami sungguh ingin belajar dari reputasi, perjalanan panjang, dan pengalaman HMS yang memiliki eksposur global di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran,” papar Sudirman.

Prof. Golan yang terbang langsung dari Boston menyampaikan, “Secara global, investasi pada yankes primer terbukti memberikan dampak besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.” Prof. Golan menilai, PHIL adalah langkah strategis membangun pusat keunggulan di tingkat regional, baik pada riset, layanan, maupun reformasi kebijakan kesehatan primer berbasis komunitas.

Pendiri dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih, menambahkan konteks yang lebih luas. Menurutnya, PHIL dirancang sebagai platform kebijakan dan inovasi nonklinis yang terintegrasi dalam UHN. Mencakup: ruang penelitian, pengembangan kepemimpinan, keterlibatan mahasiswa, dan dialog lintas sektor. “Lab tersebut bertujuan untuk menjembatani antara pengumpulan bukti dan implementasi praktis, antara penyelidikan akademis dengan realitas masyarakat dan partisipasi bisnis,” kata mantan Penasihat Senior di Badan Kesehatan Dunia ini.

Presiden Direktur PT Tamaris Hidro, Mohammad Syahrial, membubuhkan perspektif lapangan. Perusahaannya bekerja di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Di sana ditemukan bahwa aspek yankes hampir selalu jadi kebutuhan yang terakhir terpenuhi. “Investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sektor swasta bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi lebih-lebih adalah infrastruktur manusia, termasuk sistem kesehatan yang menjangkau mereka-mereka yang paling membutuhkan,” ujar Syahrial.

Di pengujung pidato, Sudirman berpesan kepada para mahasiswa dan peneliti muda, “Setiap pertanyaan riset yang kalian ajukan, setiap data yang kalian kumpulkan dari komunitas, dan setiap rekomendasi yang kalian susun, adalah bata-bata yang membangun sistem kesehatan Indonesia secara lebih adil dan setara. Jangan pernah meremehkan kekuatan ilmu yang berpihak pada rakyat.” [ ]

Sudirman Said: Kebijakan Energi Indonesia Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 Sudirman Said menilai akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak harga minyak dunia, melainkan pada pola pikir jangka pendek yang menahun dalam pengambilan kebijakan.

“Tekanan pada energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar: short-termism,” ujar Sudirman dalam diskusi di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026).

Dua aspek lainnya, kata Sudirman yang kini menjabat Rektor Universitas Harkat Negeri, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan serta praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu.

“Akibat dari tiga hal di atas, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang seperti eksplorasi migas, transisi energi, tata kelola pasokan minyak. Semuanya seret,” katanya.

Sudirman mencontohkan inkonsistensi kebijakan transisi energi yang polanya, menurut dia, sama dari dekade ke dekade. Wacana peralihan ke energi baru terbarukan hanya mengemuka saat harga minyak melambung. Begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang.

“Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita lupa dan kembali pada business as usual,” kata Sudirman.

Pernyataan itu disampaikan di tengah krisis pasokan akibat konflik Timur Tengah yang oleh Badan Energi Internasional (IEA) disebut sebagai gangguan terbesar sepanjang sejarah pasar minyak global. Sudirman menyebut konflik itu membawa ketidakpastian besar bagi pasokan minyak dunia, termasuk ke Indonesia, menyangkut harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik secara bersamaan.

“Ketahanan energi kita dalam risiko besar, karena ketergantungan impor yang sangat tinggi,” ujarnya.

Dikerahui konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari. Produksi dalam negeri hanya 600-610 ribu barel per hari. Selisihnya sekitar satu juta barel per hari seluruhnya ditutup melalui impor.

Sudirman menambahkan, besarnya volume impor itu berdampak langsung pada nilai tukar. “Besarnya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah, karena untuk impor kita harus belanja valas sehari senilai 100 juta dollar AS, itu angka minimalnya,” kata Sudirman.

Data BPS mencatat total impor migas 2025 senilai 32,77 miliar dollar AS, atau rata-rata sekitar 89,8 juta dollar AS per hari. Pada harga Brent yang bertahan di kisaran 111 dollar AS per barel, belanja harian itu melampaui 100 juta dollar AS. Pada 29 April 2026, rupiah merosot ke Rp 17.326 per dolar AS rekor terendah sepanjang masa.

Sudirman menilai semua tekanan itu sebetulnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya. Tetapi karena kebijakan energi selalu dikelola dengan cakrawala pendek, setiap krisis datang Indonesia selalu tidak siap. (*)

Bantu Cegah Penyebaran Virus Corona PMI akan Kirim 10.000 Masker ke Hongkong

JAYAKARTA NEWS— Palang Merah Indonesia (PMI) dalam waktu dekat akan mengirim bantuan 10.000 masker ke Hongkong. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya membantu Hongkong, yang secara geografis dekat dengan China, dalam mencegah meluasnya virus Corona.

Sekjen PMI Sudirman Said menyampaikan hal itu dalam dialog bertajuk Bagaimana Kita Menghadapi Virus Corona yang diselenggarakan Radio SMART FM, Sabtu (1/2/2020) di Jakarta.

“Bantuan ini merupakan bagian dari kerjasama antarperkumpulan palang merah internasional,” terang Sudirman.

Sudirman mengungkapkan, guna  mengantisipasi penyebaran virus corona, PMI memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan gerakan palang merah internasional.  Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) yang beranggotakan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia terus memantau dengan ketat perkembangan situasi pandemik virus corona.

Sekjen PMI Sudirman Said –foto istimewa

Kemarin (Jumat, 31/1/2020),  ungkap Sudirman, para Sekjen Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari 52 negara melakukan konferensi online (webiner confrence), untuk mendiskusikan perkembangan terkini dan menyusun langkah bersama mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona,” kata Sudirman.

Dukung Pemerintah

Sudirman menjelaskan, PMI terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko dengan menggerakkan seluruh posko dan relawan.  “Pekan depan juga akan dilaksanakan pertemuan dengan PMI Cabang yang memiliki risiko paling tinggi bagi penyebaran virus corona”, tutur Sekjen PMI Sudirman Said.

Lebih lanjut Sudirman menyebutkan, PMI di 34 provinsi siap menjadi Posko. Rwlawan PMI juga siaga 24 jam untuk mendukung pemerintah melawan virus Corona.

Dan terkait dengan rencana evakuasi WNI dari Hubei yang akan dikarantina, PMI juga siap memberikan dukungan maksimal. “Sumber daya yang dimiliki PMI siap dimaksimalkan untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menangani persoalan virus Corona ini,” pungkas Sudirman.***ton