JAYAKARTA NEWS – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencatat sejarah menyusul kesuksesannya dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019.
Keduanya sukses memimpin penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia.
“Era pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Bapak Jokowi dan Wapres Bapak Jusuf Kalla, setidaknya tercatat penyelenggaraan Pilkades serentak, Pilkada serentak , Pileg dan Pilpres serentak yang diselenggarakan pelaksanaan secara independen oleh KPU-Bawaslu-DKPP,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (14/07/2019).
Selain merupakan capaian Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, keberhasilan itu tidak lepas dari partisipasi seluruh elemen negara lainnya, yang mampu menjaga stabilitas keamanan sehingga angka partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini tinggi.
“Partai Politik dan didukung stabilitas keamanan oleh Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, MA dan MK, termasuk cendikiawan, pemerhati demokrasi, ormas, LSM, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Pers yang terlibat di dalamnya. Selain itu, jajaran Pemerintah Pusat dan Pemda sampai tingkat kecamatan, Kelurahan/Desa yang saling sinergi mendukung sukses setiap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dengan selalu menorehkan tingkat partisipasi masyarakat/pemilih yang tinggi,” kata Tjahjo.
Sukses juga ditopang oleh sumbangsih pemikiran dan karya bersama antara Pemerintah, dan Partai Politik di DPR RI yang berhasil merumuskan dan membentuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu serentak Pileg dan Pilpres yang pertama kalinya dalam sistem politik demokrasi Indonesia.
“Pada kurun waktu 5 (lima) tahun ini Parpol, Pemerintah dan DPR juga memberikan kontribusi pemikiran yang maksimal dalam menyusun Undang-Undang dan berbagai regulasi bidang politik yang komprehensif guna mendukung tahap perkembangan politik kebangsaan Indonesia dalam konsolidasi demokrasi melalui Pilkades serentak tiap daerah, Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres serentak yang dipilih rakyat secara langsung, di mana tingkat kedewasaan politik masyarakat juga meningkat dengan berbagai dinamika politik yang juga terkadang agak tinggi,” kata Tjahjo menambahkan.
Sekalipun demikian, Tjahjo tak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan bidang politik dalam negeri untuk dapat menghasilkan sistem politik yang permanen dan mapan ke depan. Misalnya, untuk jangka pendeknya dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 dan persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024.
“Wajar dalam sebuah proses, dimana sistem politik harus selalu dimantapkan, ditata, disempurnakan melalui evaluasi dan membangun pola pikir yang komprehensif dan integral. Setidaknya mempersiapkan jangka pendek untuk Pilkada serentak tahun 2020 dan persiapan pada Pileg dan Pilpres tahun 2024,” katanya.
“Saya yakin penyelenggara Pemilu mampu menginvertarisir masalah mana yang perlu disempurnakan dalam menyusun PKPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP dan terbuka kemungkinan merevisi UU Pemilu yg menurut konstitusi bhw UU di bentuk dan disusum oleh DPR dan Pemerintah,” papar Tjahjo
Tjahjo juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengkaji kemungkinan penerapan e-voting serta hal teknis lainnya untuk menyongsong sistem Pemilu yang lebih mapan.
“Sistem e-voting atau e-rekap perlu pemikiran KPU dan Bawaslu untuk dicoba diterapkan serta hal teknis seperti rekruitmen anggota KPPS dan pengawas Pemilu, manajemen logistik dan lain-lain. Kita telah Sukses melalui proses demokrasi politik dalam negeri 2015 – 2019 dan mari kita songsong tahapan konsolidasi demokrasi berikutnya 2019 – 2024 serta mantapkan penataan sistem politik yg lebih efisien dan efektif serta kembali fokus bekerja dan menyusun.agenda untuk sukseskan pembangunan bidang Politik dalam negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan,” tandasnya.[*/sm]
