Menteri PPN/Bappenas: Indonesia Bertahap Hentikan Pengiriman Tenaga Kerja tak Terampil

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan transformasi holistik terhadap pengelolaan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia secara bertahap menghentikan pengiriman tenaga kerja tidak terampil (unskilled workers) dan berfokus penuh pada penempatan tenaga kerja terampil (skilled workers).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa langkah ini merupakan pijakan sejarah baru dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional. 

Pekerja migran diarahkan bukan sekadar sebagai pencari kerja di luar negeri, melainkan sebagai aset Sumber Daya Manusia (SDM) strategis bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh dari negara.

“Kita hadir di sini bukan hanya sekadar membuat langkah baru, tetapi membuat sejarah baru. Pekerja migran adalah bagian penting dari SDM kita yang memerlukan perlindungan menyeluruh mulai dari pelatihan, pendidikan, perlindungan, hingga filosofi kita dalam bekerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) KP2MI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (28/7/2026), dilansir Humas KP2MI.

Kepala Bappenas menegaskan bahwa paradigma lama pengiriman pekerja unskilled sudah saatnya ditinggalkan. Ke depan, fokus pengiriman diprioritaskan pada pekerja migran yang memiliki keahlian spesifik guna meningkatkan daya saing serta martabat bangsa di tingkat global.

Menteri Rachmat Pambudy bilang Bappenas siap berkolaborasi erat dengan seluruh pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang presisi agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menjadi Subsistem Penyiapan SDM

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief S. Kartasasmita, menyambut baik kolaborasi strategis antara Universitas Padjadjaran, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam membangun ekosistem Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, adaptif, dan terlindungi dari hulu hingga hilir.

Prof. Arief menilai keterlibatan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus menjadi salah satu daerah asal utama pekerja migran.

Karena itu, menurutnya, kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dan menekan angka pengangguran melalui penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Merupakan suatu kehormatan bagi Unpad untuk dapat berpartisipasi dalam program ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbesar secara nasional, sehingga isu ketenagakerjaan dan penyiapan tenaga kerja menjadi perhatian yang sangat krusial,” ujar Prof. Arief.

Ia menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan strategi Kementerian P2MI yang mengedepankan penyiapan kompetensi sesuai kebutuhan pasar global, Unpad siap mengambil peran aktif sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kebijakan yang ada, kami di Unpad siap menjadi salah satu subsistem dari ekosistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian P2MI dan Bappenas. Keterlibatan ini merupakan bentuk sumbangsih nyata Universitas Padjadjaran dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus mendorong kemajuan bangsa,” tegasnya.

Melalui integrasi program pelatihan, sertifikasi, riset, hingga penguatan sistem data pekerja migran, Unpad berkomitmen mendukung lahirnya Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kompetensi menengah hingga tinggi (middle-to-high skilled workers) serta terhindar dari risiko penempatan nonprosedural.

Prof. Arief juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Unpad. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelindungan pekerja migran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara Kementerian P2MI, Bappenas, dan Universitas Padjadjaran ini menjadi langkah strategis dalam mengubah tantangan ketenagakerjaan menjadi peluang brain circulation yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Dengan memadukan perencanaan pembangunan yang terarah, kebijakan pelindungan pekerja migran, serta kontribusi dunia akademik, sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. (*/di)