JAYAKARTA NEWS – Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai terkesan dengan kinerja BNPB di bawah komando Letjen TNI Dr (HC) Doni Monardo. Yorrys adalah salah satu peserta rombongan kunjungan Kepala BNPB ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Rombongan bertolak dari bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin dini hari (5/4/2021) pukul 05.00 WIB.
Yorrys pun langsung merasakan denyut irama kerja BNPB dalam menanggulangi bencana secara langsung. Termasuk, dinamika jadwal kunjungan serta kondisi-kondisi kedaruratan lainnya.
Dalam sebuah kesempatan, Yorrys memuji kesigapan Kepala BNPB dalam mengkoordinasi penanggulangan bencana. Termasuk, melibatkan secara penuh unsur TNI/Polri dalam proses tanggap darurat. “Tanpa prajurit TNI/Polri, entah apa jadinya…,” ujar Yorrys yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua itu.
Ia pun menambahkan, mengingat kondisi Indonesia yang rawan bencana sepanjang tahun, sangat diperlukan kehadiran TNI/Polri aktif di jajaran BNPB, utamanya untuk menduduki posisi-posisi jabatan bidang kedaruratan. Seperti tersentak dari lamunan, mendadak ia bertanya, “Sampai di mana pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana?”
Seperti diketahui, pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana dibahas di Komisi VIII DPR RI. “Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007, memang perlu direvisi untuk memperkuat posisi BNPB dengan dimasukkannya unsur TNI/Polri menduduki jabatan bidang kedaruratan di BNPB. Inti urgent,” tegasnya.
Terlebih setelah Yorrys mengetahui, bahwa semua pejabat eselon 1 dan 2 di BNPB tidak ada yang dari unsur TNI-Polri aktif. “Mungkin karena Undang-Undang sebelumnya tidak memungkinkan. Tetapi, dengan kesempatan revisi ini, menurut saya mutlak harus dibuka kemungkinan aparat TNI-Polri aktif menduduki jabatan eselon I dan II bidang kedaruratan di BNPB. Saya kasihan melihat pak Doni,” ujar Yorrys.
Mempertegas statementnya, Yorrys berkali-kali mengatakan, tanpa dukungan TNI-Polri, diyakini derita korban bencana akan lebih parah. Dalam banyak kasus bencana, terbukti TNI-Polri yang berhasil menerobos medan-medan sulit, bahkan menjadi yang pertama yang memberi pertolongan di daerah yang terisolir. Begitu pula yang ia saksikan di NTT. “Saya melihat dengan mata kepala sendiri kehandalan para prajurit TNI dan anggota Polri dalam bahu-membahu bersama elemen lain mengatasi bencana utamanya pada fase tanggap darurat,” ujarnya.
Yorrys yang juga dikenal sebagai dedengkot Pemuda Pancasila itu bahkan menyitir ihwal “8 Wajib TNI”. “Satu di antara delapan wajib TNI adalah ‘menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya’. Tidak ada pilihan lain, BNPB-lah wadahnya,” pungkas Yorrys.
Sedianya, kunjungan hanya berlangsung setengah hari. Berangkat pagi, pulang sore. Akan tetapi, demi melihat perkembangan situasi di lokasi bencana, Doni Monardo memutuskan tinggal di Larantuka, Flores Timur. Begitu datang, Doni langsung memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana NTT di rumah jabatan Bupati Flores Timur.
Keesokan harinya, langsung mengunjungi lokasi banjir di Kabupaten Lembata. Dilanjutkan, hari berikutnya ke Kabupaten Alor. Menyusul kemudian, Pulau Adonara.
(ROSO DARAS/EGY)
