JAYAKARTA NEWS– Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan betapa penting dan signifikannya penurunan kemiskinan agro dan pedesaan bagi upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
“Jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan agro di Jawa Timur bersama dengan angka kemiskinan di pedesaan secara umum, insya Allah target pengentasan kemiskinan kita bisa tercapai,” ucapnya saat membuka War Room Forum Pembangunan Daerah 2021 terkait Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jawa Timur “Menurunkan Angka Kemiskinan Agro di Jawa Timur” di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (27/10).
Menurut Wagub yang akrab disapa Emil itu, hal tersebut penting mengingat wilayah pedesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase sebesar 15,05 % per Maret 2021. Ini menyebabkan, pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani.
Berdasarkan data Bappeda Prov. Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40 % dari total penduduk. Ada 17 kab/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim, yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep dan Bangkalan.
Sedangkan sisanya, 21 kab/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab. Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo dan Jember. Meski begitu, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.
Terdapat 15 wilayah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot project pengentasan kemiskinan. Di mana, setiap kab/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024 yang akan datang.
Ke-15 wilayah itu adalah Pasuruan dengan target 7, 8 % tingkat kemiskinan pada 2024, Malang dengan target 8,3 %, Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17 %, Bojonegoro dengan target 11 %, Jember dengan target 8,8 %, Kediri dengan target 8,9 %, Probolinggo dengan 16,21 %, Bondowoso dengan 12,2 %, serta Pamekasan dengan 10,9 %. Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang dan Situbondo masih belum memasang target.
“Untuk itu, kita harus punya langkah kongkrit. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan. Setelah forum diskusi ini, harus ada keputusan dan penindaklanjutan dari keputusan itu,” terang Wagub Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu turut mengatakan, bahwa salah satu masalah yang seringkali ditemui adalah penduduk miskin yang berusia lanjut. Lansia, lanjutnya, merupakan tantangan karena mereka bergantung pada bantuan sosial.
“Padahal kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan bansos saja. Harus ada pemberdayaan dan edukasi. Tapi lansia ini kan tidak mungkin kita suruh ikut webinar ataupun seminar seperti penduduk miskin yang masih terbilang muda. Jadi ini juga harus kita carikan solusinya,” tambahnya.
Wagub Emil menjelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan. Di samping itu, ia juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa.
“Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggungjawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggungjawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga,” terangnya.
Di akhir, Wagub Emil mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta perangkat daerah dari lini terbawah seperti lurah. Ia juga berharap agar seluruh program bisa berjalan sesuai rencana.
“Menurunkan kemiskinan ini bukan karena kita ingin ranking kita bagus, tapi karena ini memang panggilan kita. Jadi terus bersinergi, kita bagi nanti kontribusi apa yang harus diberikan dari masing-masing pemkab, pemkot dan pemprov. Insya Allah, kita bisa mencapai target kalau semua pihak bekerjasama dan menjalankan program dengan serius,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jatim Harmanta, Direktur The SMERU Research Institute Widjajanti Isdjoso, Akademisi Universitas Trunojoyo Khoirul Rosyadi, Akademisi Universitas Airlangga Ilmiawan Auwalin, serta perwakilan Bappeda dari 15 kabupaten kantong kemiskinan. (poedji)
