Sejarah Tata Kota Malang: Dari Masa Pra-Kolonial hingga Kini

JAYAKARTA NEWS – Kota Malang, yang terletak di Jawa Timur, adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah tata kota yang kaya dan beragam. Perkembangannya mencerminkan berbagai pengaruh budaya, politik, dan ekonomi dari masa ke masa, mulai dari kerajaan-kerajaan pra-kolonial, penjajahan Belanda, hingga era modern pasca-kemerdekaan.

Dengan posisi geografisnya yang strategis di dataran tinggi, dikelilingi pegunungan, serta iklim sejuk, Malang berkembang menjadi kota yang unik dengan julukan seperti “Kota Bunga” dan “Paris van Java”. Artikel ini akan mengulas sejarah tata kota Malang secara kronologis, mulai dari masa pra-kolonial hingga masa kini.

Malang Pra-Kolonial: Awal Mula dan Jejak Kerajaan

Sebelum masuknya pengaruh kolonial Eropa, wilayah Malang sudah menjadi bagian dari dinamika kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Bukti arkeologi dan catatan sejarah menunjukkan bahwa Malang memiliki peran penting sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan awal yang berpengaruh di wilayah ini adalah Kerajaan Kanjuruhan, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-8 Masehi. Prasasti Dinoyo (760 M), yang ditemukan di wilayah Malang, menjadi salah satu bukti tertulis tertua yang menyebutkan eksistensi kerajaan ini. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Gajayana yang memerintah Kanjuruhan dan mendirikan candi untuk menghormati Agastya, seorang resi dalam tradisi Hindu.

Pada masa ini, tata kota Malang belum berkembang dalam bentuk yang terstruktur seperti kota modern. Pemukiman lebih banyak berupa desa-desa atau mandala yang tersebar di sekitar sungai, seperti Sungai Brantas, yang menjadi sumber kehidupan utama. Nama-nama tempat seperti Kebalen (dari “Kabalon”), Turen (dari “Turyanpada”), dan Wagir (dari “Warigadya”) yang disebut dalam kitab Pararaton mengindikasikan bahwa wilayah Malang sudah memiliki identitas geografis dan budaya sejak lama. Pusat-pusat pemukiman biasanya berfungsi sebagai “panepen” atau tempat menyepi, yang sering kali berlokasi di gua-gua buatan atau dekat sumber air.

Setelah Kanjuruhan, Malang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Singhasari, yang didirikan oleh Ken Arok, memiliki pusat kekuasaan tidak jauh dari Malang, yaitu di daerah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Singosari. Candi-candi seperti Candi Badut dan di temukannya patung Dewa Simha disekitar pasar Dinoyo lama, situs kolam pemandian keluarga raja ( dekat parik kramik Dinoyo ), situs kolam pemandian di kelurahan Telogomas, situs pondasi bangunan besar di Kelurahan Mojosari, situs batu mirip Gong besar di kelurahan Telogomas dan situs patung emas di sekitar Pasar Dinoyo sekarang. Tata kota pada masa ini masih bersifat organik, mengikuti kontur alam, dengan pusat-pusat kerajaan yang dikelilingi oleh pemukiman rakyat dan lahan pertanian.

Pada abad berikutnya, Malang berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Meskipun pusat kekuasaan Majapahit terletak di Trowulan (Mojokerto), Malang menjadi salah satu wilayah perifer yang strategis karena letaknya di jalur perdagangan dan koneksi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-15, Malang mengalami masa transisi dan akhirnya masuk ke dalam pengaruh Kesultanan Mataram Islam. Pada masa ini, tata kota belum menunjukkan perencanaan yang sistematis, tetapi lebih merupakan kumpulan pemukiman yang berkembang secara alami berdasarkan kebutuhan masyarakat agraris.

Secara keseluruhan, pada masa pra-kolonial, Malang belum memiliki konsep tata kota modern. Pemukiman berkembang di sekitar sumber daya alam seperti sungai dan tanah subur, dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang tercermin dalam arsitektur candi dan peninggalan lainnya. Peran Malang sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan besar menjadikannya wilayah yang memiliki nilai historis, meskipun belum terpusat dalam satu entitas kota yang terorganisasi.

Malang Era Kolonial: Modernisasi dan Bouwplan

Perkembangan tata kota Malang yang signifikan dimulai pada masa kolonial Belanda, terutama sejak abad ke-19. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Jawa Timur, Malang dianggap sebagai wilayah yang potensial karena iklimnya yang sejuk dan lokasinya yang strategis. Pada awalnya, Malang hanyalah sebuah kawasan agraris, tetapi dengan masuknya Belanda, wilayah ini mulai dirancang sebagai kota kolonial yang modern.

Tonggak awal modernisasi tata kota Malang terjadi pada tahun 1879, ketika jalur kereta api mulai beroperasi menghubungkan Malang dengan Surabaya dan kota-kota lain di Jawa. Infrastruktur ini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, menarik perhatian pemerintah kolonial untuk mengembangkan Malang lebih lanjut. Pada masa ini, Malang mulai beralih dari karakter agraris menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan permukiman bagi komunitas Belanda.

Puncak perencanaan tata kota Malang terjadi pada awal abad ke-20, ketika pemerintah Hindia Belanda melibatkan arsitek dan perencana kota ternama, Herman Thomas Karsten. Karsten, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perencanaan kota kolonial di Indonesia, ditunjuk sebagai penasihat perencanaan kota Malang pada tahun 1929. Ia memperkenalkan konsep bouwplan, yaitu rencana pembangunan kota yang terdiri dari delapan tahap (Bouwplan I-VIII), yang dirancang untuk mengantisipasi pertumbuhan kota hingga 25 tahun ke depan.

Bouwplan pertama dimulai pada tahun 1914, dengan fokus pada pembangunan pusat kota di sekitar Alun-Alun Bunder (kini Alun-Alun Tugu). Kawasan ini dirancang dengan tata ruang yang simetris, mencakup taman kota, kolam air mancur, dan bangunan administratif. Pada Bouwplan kedua (1917), Belanda membangun kawasan permukiman elit di Ijen Boulevard, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu landmark heritage Malang. Jalan-jalan dinamai dengan nama tokoh Belanda, seperti Wilhelmina Straat (kini Jalan Dr. Cipto) dan Juliana Straat (kini Jalan RA Kartini), mencerminkan dominasi budaya kolonial.

Bouwplan berikutnya, seperti Bouwplan III (1919), memperluas kota ke arah Sukun untuk membangun pemakaman Eropa (kini dikenal sebagai Kuburan Londo), sementara Bouwplan IV-VIII berfokus pada pengembangan infrastruktur seperti jaringan jalan, taman kota, dan permukiman tambahan. Salah satu ciri khas tata kota Malang pada masa ini adalah konsep “kota taman” (garden city), yang mengintegrasikan ruang hijau dengan permukiman. Taman-taman seperti Alun-Alun Malang (dibangun 1882) dan Taman Cerme menjadi warisan penting dari era ini.

Namun, tata kota kolonial ini juga mencerminkan segregasi sosial yang tajam. Kawasan elit seperti Ijen Boulevard dan Oranjebuurt diperuntukkan bagi keluarga Belanda dan Eropa lainnya, dengan fasilitas modern seperti listrik, air bersih, dan jalan beraspal. Sementara itu, penduduk pribumi dipaksa tinggal di pinggiran kota, seperti Kauman dan Klojen, dengan fasilitas yang jauh lebih sederhana. Bangunan-bangunan kolonial seperti Stasiun Kota Baru, Gereja Kayutangan, dan Gedung Balai Kota menjadi simbol kemajuan, tetapi juga diskriminasi.

Pembangunan tata kota Malang oleh Belanda terhenti pada tahun 1942, ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda. Namun, warisan tata kota kolonial ini dianggap sebagai salah satu perencanaan terbaik di Hindia Belanda pada masanya, dengan jaringan jalan yang teratur dan ruang hijau yang terpelihara hingga kini.

Malang Pasca-Kolonial: Transisi Menuju Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Malang memasuki fase transisi yang penuh gejolak. Belanda berusaha merebut kembali kekuasaan melalui Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948), yang berdampak besar pada kota ini. Salah satu peristiwa penting adalah Pertempuran Jalan Salak (kini Jalan Pahlawan Trip) pada tahun 1947, di mana 35 pejuang Brigade 17 Detasemen I Trip Jawa Timur gugur. Lokasi ini kini ditandai dengan Monumen dan Makam Pahlawan Trip.

Pada masa awal kemerdekaan, tata kota Malang tidak mengalami perubahan signifikan karena fokus utama adalah perjuangan melawan Belanda. Pemerintah Daerah Sementara didirikan untuk mengelola kota, tetapi infrastruktur yang ada masih merupakan warisan kolonial. Setelah Belanda hengkang pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mulai melanjutkan pembangunan yang terhenti. Salah satu proyek simbolik adalah penyelesaian Monumen Tugu di Alun-Alun Bunder, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1953. Tugu ini, dengan bunga teratai merah-putih di kolamnya, menjadi penanda kedaulatan Indonesia atas Malang.

Pada periode ini, tata kota Malang mulai beradaptasi dengan kebutuhan baru. Bangunan kolonial seperti Wisma Tumapel diambil alih dan dialihfungsikan sebagai fasilitas pendidikan, misalnya oleh Universitas Airlangga pada tahun 1950, sebelum akhirnya menjadi milik Universitas Negeri Malang pada 1968. Meski demikian, perencanaan kota masih bersifat reaktif, lebih fokus pada pemeliharaan warisan kolonial daripada ekspansi besar-besaran.

Malang Era Soekarno: Identitas Nasional dan Demokrasi Terpimpin

Era Soekarno (1945-1966), yang dikenal sebagai Orde Lama, membawa semangat nasionalisme ke Malang. Pada masa ini, Malang mulai dikenal sebagai salah satu kota pendidikan, dengan berdirinya institusi seperti Universitas Brawijaya (1963). Soekarno sendiri memiliki peran simbolis dalam pembangunan identitas kota, terutama melalui peresmian Monumen Tugu pada 1953.

Dalam konteks tata kota, era Soekarno tidak menghasilkan perencanaan baru yang signifikan di Malang. Fokus nasional lebih tertuju pada proyek-proyek besar di Jakarta, seperti pembangunan Monas atau Stadion Gelora Bung Karno. Namun, Malang tetap berkembang sebagai basis perjuangan politik dan intelektual. Pergolakan politik pada akhir Orde Lama, terutama setelah peristiwa Gestapu 1965, juga memengaruhi Malang. Aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kuat di kalangan pemuda meninggalkan jejak sosial, meskipun dampaknya pada tata kota tidak terlalu kentara.

Pada tahun 1962, Sidang Paripurna DPR Gotong Royong Kotapraja Malang menetapkan visi “Tri Bina Cita” untuk Malang: Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, dan Kota Industri. Visi ini menjadi landasan awal untuk perkembangan kota di masa mendatang, meskipun implementasinya baru terasa pada era berikutnya.

Malang Era Orde Baru Hingga Kini: Perkembangan Pesat dan Reformasi

Era Orde Baru (1966-1998) di bawah Soeharto membawa angin pembangunan yang signifikan ke Malang. Dengan stabilitas politik dan ekonomi yang ditekankan oleh rezim ini, Malang berkembang pesat sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Universitas-universitas besar seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia, meningkatkan populasi dan kebutuhan akan infrastruktur.

Tata kota Malang pada masa ini mulai bergeser dari warisan kolonial menuju pola yang lebih modern. Pembangunan perumahan, jalan raya, dan fasilitas umum meningkat, meskipun sering kali tidak terencana dengan baik, menyebabkan masalah seperti kemacetan dan banjir di beberapa kawasan. Nama-nama jalan era kolonial mulai diganti dengan nama pahlawan nasional, seperti Jalan Pahlawan Trip, sebagai bagian dari upaya nasionalisme Orde Baru. Namun, banyak bangunan dan taman kolonial tetap dipertahankan sebagai cagar budaya.

Pada era Reformasi (1998-sekarang), Malang mengalami transformasi lebih lanjut. Ribuan mahasiswa dan pelajar turun ke jalan pada 1998 untuk mendukung reformasi, menegaskan peran kota ini sebagai barometer perubahan sosial. Pemerintah kota mulai fokus pada pelestarian warisan sejarah sambil mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya menetapkan 32 bangunan sebagai warisan yang dilindungi, termasuk Ijen Boulevard, Stasiun Kota Baru, dan Gereja Kayutangan.

Konsep wisata bouwplan juga digaungkan pada era ini, dengan penataan pedestrian seperti di Kayutangan Heritage untuk mengenang sejarah tata kota kolonial. Sementara itu, industri kreatif dan perdagangan menjadi penggerak ekonomi baru, menggantikan dominasi sektor industri tradisional. Malang kini dikenal sebagai kota yang ramah wisatawan, dengan destinasi seperti kampung tematik, taman kota modern, dan festival budaya.

Namun, tantangan seperti urbanisasi cepat, kepadatan penduduk, dan ancaman bencana alam (seperti banjir dan gempa) tetap menjadi isu yang dihadapi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terus diperbarui untuk menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian identitas kota.

Catatan Akhir
Sejarah tata kota Malang adalah cerminan dari perjalanan panjang Indonesia, dari masa kerajaan pra-kolonial yang sederhana, modernisasi kolonial yang terstruktur, hingga era kemerdekaan yang dinamis. Warisan tata kota kolonial, dengan konsep bouwplan dan kota taman, masih menjadi fondasi utama Malang modern, sementara perkembangan pasca-kemerdekaan menambah lapisan baru dalam identitasnya sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan budaya. Hingga kini, Malang terus beradaptasi dengan zaman, menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. (Heri)