RI & Kuwait Serukan Perlindungan Warga Palestina di Hebron

INDONESIA dan  Kuwait  mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada hari Rabu di New York (Kamis WIB), menyerukan pentingnya perlindungan bagi warga Palestina, menyusul keputusan Israel untuk menangguhkan misi pengamat internasional di Hebron, dimana ratusan pemukim Yahudi garis keras tinggal di Hebron bersama lebih dari 200.000 warga Palestina.

Amerika Serikat, sabagai salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan, menyatakan keberatanannya atas usulan yang disampaikan Indonesia dan Kuwait tersebut.

Dua anggota DK PBB, Indonesia dan Kuwait, yang rakyatnya mayoritas Muslim, melakukan diskusi tertutup tentang pengumuman Israel dan kemudian mengedarkan konsep pernyataan yang akan mengakui “upaya misi untuk menumbuhkan ketenangan di daerah yang sangat sensitif dan situasi yang rapuh di lapangan.”

Namun demikian  sekutu terdekat Israel, Amerika, menolak pernyataan yang diusulkan itu, kata para diplomat yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

Temporary International Presence (misi pengamat sipil internasional) di Hebron  didirikan pada tahun 1994 setelah peristiwa pembantaian pemukim Baruch Goldstein oleh 29 orang di Masjid Ibrahimi di Tepi Barat yang memicu kerusuhan di seluruh wilayah Palestina.

Duta Besar Indonesia di PBB, Dian Djani, mengatakan kepada wartawan bahwa ia dan Duta Besar Kuwait Mansour Al-Otaibi, mereka tidak  ingin melihat terulangnya kembali  insiden 1994 dan ingin memastikan bahwa situasi yang rapuh dan tegang. sekarang ini tidak akan memburuk.

Resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada  Maret 1994, dengan keras mengutuk pembantaian Hebron dan menyerukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina, yang mengarah pada misi pemantauan.

Dalam bentuk terbarunya, Norwegia, Italia, Swedia, Swiss, dan Turki menyediakan pengamat tak bersenjata dan mendanai misi di Hebron.

Al-Otaibi mengatakan ada “dukungan luar biasa” untuk pernyataan keprihatinan bahwa tindakan Israel mungkin memperburuk situasi di lapangan, dengan mengatakan misi “itu seperti alat pencegahan.”

Duta Besar Anatolio Ndong Mba dari Guinea Ekuatorial, presiden dewan saat ini, memberi tanda perbedaan di antara anggota dewan segera setelah pertemuan, di mana AS dilaporkan mengatakan Israel memiliki hak untuk memperbarui misi sementara.

Ndong Mba mengatakan dia telah diberi wewenang untuk memberi tahu duta besar Israel dan Palestina tentang pertemuan hari Rabu dan untuk membahas usulan Dewan Keamanan ke wilayah yang diklaim Palestina sebagai negara merdeka di masa depan.

Riyad Mansour, duta besar Palestina di PBB, menekankan bahwa “itu adalah tugas Dewan Keamanan berdasarkan resolusi” untuk memastikan perlindungan warga sipil Palestina dan mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan Ndong Mba “secepat mungkin.” . ”

Dia mengatakan Palestina akan bereaksi terhadap kunjungan Dewan Keamanan “dengan cara yang paling positif.”

Tetapi Al-Otaibi mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan DK memerlukan persetujuan oleh ke-15 anggota dewan serta negara-negara yang terlibat, sehingga untuk itu AS. dan Israel harus memberi lampu hijau.

Mansour mengatakan terlalu dini untuk mengatakan apakah perjalanan pengamat internasional akan dilanjutkan.

“Yang positif adalah ada kesepakatan, otorisasi kepada presiden Dewan Keamanan untuk memulai proses konsultasi tentang masalah itu,” katanya. “Mari kita beri waktu, dengan harapan positif bahwa itu mungkin terjadi.”***