Puan Ingatkan Ancaman Krisis Pertalite, Gus Falah Desak Regulasi Pro Rakyat

 Puan Ingatkan Ancaman Krisis Pertalite, Gus Falah Desak Regulasi Pro Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani/foto: istimewa

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah membuat contingency plan (rencana cadangan) mengatasi ancaman krisis pertalite yang sudah terjadi di sejumlah daerah.

Subsidi APBN untuk BBM juga sangat besar yaitu Rp. 502 T. Ini sangat besar dan membuat beban APBN cukup berat. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendukung penuh pernyataan Puan itu.

“Mbak Puan sudah mengatakan terkait kontingency plan yang harus direncanakan sedemikaian rupa itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, beban negara terhadap bahan bakar subsidi ini semakin membengkak, kita bisa lihat di daerah lain, kelangkaan akan pertalite ini juga semakin besar. Sekali lagi, yang harus dilakukan oleh negara segera menerbitkan regulasi terhadap pembatasan pembelian BBM subsidi,” kata Gus Falah kepada wartawan, (18/8/22)

Legislator dapil Jatim X ini, mengingatkan pemerintah agar regulasi yang diterbitkan tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang mampu justru ikut menikmati pertalite.

“Jangan tidak tepat sasaran. Mobil mewah beli pertalite, CC-nya besar beli pertalite, ini harus kita pikirkan bersama. Dan saya minta negara harus segera menyikapo membuat regulasi yang tepat dan pro rakyat,” ungkap Gus Falah.

“Yang boleh membeli misalkan kendaraan umum angkutan massal, ataupun kendaraan roda dua itu yang bisa membeli,” tegas Sekum Bamusi DPP PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” ujar Puan dalam keterangannya, 11 Agustus Lalu.***din

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.