JAYAKARTA NEWS – Resiliensi ekonomi Indonesia dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi terjaga tumbuh diatas 5% diiringi laju inflasi yang terkendali. Ini karena peran APBN 2023 yang secara optimal menjadi shock absorber, menahan gejolak ketidakpastian perekonomian global dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
“APBN adalah menjadi instrumen yang mengelola berbagai syok. Ada syoknya karena El Nino, entah karena volatilitas harga dunia, atau karena suku bunga, atau karena nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (06/11).
Menkeu menjelaskan, peran APBN untuk mengendalikan inflasi ini dilakukan melalui berbagai intervensi dari belanja negara APBN, baik yang langsung berdampak langsung ke masyarakat maupun penanganan isu supply dari ketahanan pangan dan infrastruktur. Hal ini tercermin dari alokasi APBN 2023 untuk anggaran perlindungan sosial Rp476 T untuk menjaga daya beli masyarakat, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 T untuk mengendalikan inflasi pangan, anggaran Rp391,7 T untuk menurunkan disparitas harga, Rp339,6 T untuk subsidi dan kompensasi energi, serta insentif fiskal Rp76,7 M.
Selain itu guna mengantisipasi ketidakpastian perokonomian global dan dampak El Nino, Pemerintah juga menyiapkan beberapa respon kebijakan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi. Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta KPM dengan masing-masing memperoleh 10kg di Bulan Desember dan bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023.
Respon kebijakan juga diperuntukkan bagi penguatan UMKM dan sektor perumahan. Penguatan UMKM dilakukan dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan pada sektor perumahan, melalui pemberian PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah dibawah Rp2 M yakni sebesar 100% untuk November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP 50% untuk Juli hingga Desember 2024, melalui bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 Juta untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selama 14 bulan, juga dukungan untuk mengupgrade rumah sejahtera terpadu yang diperbaiki dengan anggaran Rp20 Juta per rumah.
Selain APBN, Menkeu berharap dukungan yang sama juga diberikan oleh APBD dalam menyerap syok yang ada dengan menjaga kualitas belanja di daerah. Dominasi belanja pegawai dapat disesuaikan untuk belanja barang dan jasa agar digunakan untuk memperbaiki dan menetralkan dampak syok.
“Pengelolaan belanja daerah saya harapkan akan betul betul berorientasi pada pelayanan publik mencapai dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Dan tentu setiap rupiah yang bapak dan ibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia salah satunya adalah dari bagaimana APBD dan APBN bisa menyumbangkan growth dari sisi belanjanya,” pungkas Menkeu.***/mel
