Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam rangka memperketat pengawasan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini mencakup penindakan terhadap pegawai yang melanggar hukum, penangguhan ratusan dapur pelayanan, hingga penataan ulang sistem pengadaan bahan pangan agar manfaat program dapat diterima masyarakat secara transparan dan tepat sasaran.
Dalam evaluasi internal yang dilakukan, BGN resmi memberhentikan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli akibat terbukti melakukan pelanggaran. Seluruh pelanggaran tersebut kini tengah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pemberhentian serupa juga dijatuhkan kepada personel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI), Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan pelanggaran berat, seperti ketidakdisiplinan, keterlibatan dalam judi online, serta tindakan meminta biaya atau fee tambahan kepada yayasan maupun mitra.
Berkaitan dengan praktik pungutan liar tersebut, Kepala BGN menegaskan bahwa tindakan kepala SPPG yang menerima atau meminta fee tambahan dikategorikan sebagai gratifikasi dan berpotensi diproses secara pidana. Masyarakat dan seluruh mitra diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik menyimpang tersebut secara langsung kepada BGN. Di sisi lain, BGN menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kepala SPPG dan mitra atau yayasan yang telah menjalankan program dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan.
Selain penertiban internal, BGN juga memberhentikan sementara atau mensuspend sebanyak 883 dapur permanen atau SPPG. Penangguhan operasional ini tersebar di berbagai wilayah, meliputi 98 SPPG di wilayah I, 311 SPPG di wilayah Jawa dan Madura, serta 474 SPPG di wilayah III. Kebijakan suspend diambil akibat adanya berbagai temuan pelanggaran, mulai dari insiden keracunan, fasilitas yang tidak memenuhi standar, hingga pelanggaran operasional lainnya. Guna memastikan kelangsungan hak penerima manfaat, BGN memastikan bahwa seluruh sasaran yang sebelumnya dilayani oleh dapur yang disuspend akan langsung dialihkan ke SPPG terdekat tanpa ada jeda pelayanan.
Terkait rantai pasok dan logistik, BGN memberlakukan aturan ketat dengan melarang seluruh dapur SPPG menggunakan beras SPHP, Minyakita, serta LPG subsidi 3 kilogram dalam operasional harian Program MBG. Pelanggaran terhadap aturan ini akan langsung berbuah sanksi tegas hingga pemberhentian. Selain itu, pengadaan komoditas telur diwajibkan untuk mengacu secara ketat pada harga acuan pemerintah yang berlaku.
BGN juga menyoroti pentingnya objektivitas dan transparansi dalam pengadaan bahan pangan agar tidak terjadi praktik monopoli, baik oleh kepala SPPG maupun mitra atau yayasan. Sebagai solusi jangka panjang, BGN saat ini tengah menyiapkan sistem pengelolaan dan penataan supplier yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Seluruh dapur SPPG yang masih beroperasi saat ini pun berada dalam pengawasan serta pemeriksaan menyeluruh, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan ketat dari Kejaksaan.
Khusus untuk wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar atau wilayah 3T, BGN sedang menyusun skema operasional khusus yang lebih berkeadilan. Skema ini dirancang agar penyelenggara minimal tidak mengalami kerugian, namun tetap menjamin keberlangsungan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setempat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik, BGN dalam waktu sekitar satu minggu ke depan akan meluncurkan sistem monitoring digital yang dapat diakses langsung oleh para orang tua penerima manfaat. Penertiban dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh dapur yang beroperasi ini menjadi target utama BGN saat ini demi meningkatkan kualitas tata kelola serta menjamin keberlanjutan investasi program, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. (*)
