JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, yang terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 secara baik. Hal tersebut Menkeu sampaikan dalam acara Tutup Kas Tahun Anggaran 2023 di Jakarta pada Jumat (29/12).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan APBN bukanlah sebuah dokumen yang bersifat statis. Terdapat pos-pos dan komponen yang bergerak mengikuti dinamika perekonomian.
“Sehingga memang kemampuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN itu agar tetap bisa kredibel, sustainable, dan reliable itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia,” kata Menkeu.
Menurut Menkeu, APBN tidak bisa dipisahkan dari gerak perekonomian. Sebagai bendahara negara, Kemenkeu harus mampu membaca gerak ekonomi secara keseluruhan sehingga mampu mendesain APBN dengan baik.
“Itulah yang mungkin perlu untuk kita semuanya di Kementerian Keuangan dan khususnya untuk Ditjen Perbendaharaan di dalam meningkatkan kemampuan di dalam meng-connect antara pengelolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi,” ujar Menkeu.
Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan benchmark dengan berbagai institusi, baik institusi perbankan maupun Kementerian Keuangan negara-negara yang lain.
“Selain itu, DJPb dapat terus coba untuk memperdalam dari sisi fungsi treasury kita dengan seluruh Kementerian Keuangan unit terkait, dari sisi instrumen keuangan, dan juga hubungan kita dengan Bank Indonesia, serta dengan sektor keuangan secara keseluruhan, seperti OJK dan bahkan LPS. Kerja sama kita dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” kata Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan terima kasih atas upaya Ditjen Perbendaharaan yang terus melakukan dan menguatkan regional economist di berbagai daerah di Indonesia.
“Karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan apa yang disebut demokrasi yang sehat. Bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN #UangKita. Itu adalah untuk anak-anak dan untuk seluruh bangsa Indonesia sehingga mereka bisa menghargai bagaimana sebuah pengelolaan keuangan negara itu dilakukan,” ujar Menkeu.***/mel
