ASIA Tenggara tampaknya menghadapi prospek demokrasi yang beragam, setelah apa yang terjadi pada dua pemilihan umum yang bertolak belakang tahun ini. Apa yang terjadi di Malaysia memberi pesan bagaimana pemerintah yang korup dilibas, sedangkan di Kamboja, Pemilu justru memperkuat kontrol pemimpin otoriter.
Pilihan raya di Malaysia yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018, mengejutkan dunia dengan membawa kembali Mahathir Mohamad yang sudah sepuh dan berusia 92 tahun kembali menjadi perdana menteri. Peluang telah ditumpuk terhadap oposisi. Perdana Menteri saat itu, Najib Razak, telah memanfaatkan kembali peta pemilu untuk keuntungannya dan memimpin tindakan keras terhadap “berita palsu” dalam upaya untuk membungkam kritik.
Namun manuver-manuver itu gagal memadamkan rasa jijik pemilih terhadap pemerintah Najib yang terjerat dalam skandal 1Malaysia Development Berhad senilai $ 4,5 miliar.
Di Kamboja, hasil Pemilu justru makin memperkokoih kekuasaan Perdana Menteri Hun Sen. Partai Rakyat Kamboja tempat Hun Sen berasal, memenangkan semua kursi parlemen setelah Mahkamah Agung membubarkan oposisi utama Partai Penyelamatan Nasional Kamboja pada tahun 2017 atas tuduhan bahwa mereka berencana mengambil alih pemerintah dengan bantuan AS.
Kamboja juga menutup surat kabar berbahasa Inggris yang mengkritik pemerintah, dengan memaksakan penjualannya kepada pengusaha Malaysia melalui klaim pajak. Hun Sen memadamkan kritik publik terhadap korupsi dengan tindakan keras dan kejam rejim yang dipimpinnya.
Kamboja terakhir mengadakan pemilihan umum pada tahun 2013, ketika oposisi membuat langkah besar dan hampir mengambil alih pemerintahan. Lima tahun kemudian, jalan mereka telah menyimpang.
Sementara Malaysia membuat kemajuan menuju demokrasi dengan mengakhiri era pemerintahan satu partai yang dimulai sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1957, sebagian besar Asia Tenggara menghadapi pandangan yang lebih suram.
Dalam peringkat demokrasi Bank Dunia di antara negara-negara untuk 2017, Indonesia dan Myanmar adalah satu-satunya dua negara Asia Tenggara yang mengalami peningkatan dari tahun 1996, masing-masing naik ke urutan ke 101 dan ke 156. Delapan negara lainnya di kawasan itu menurun, dengan Filipina jatuh ke 105 dan Thailand turun ke 161.
Filipina dan Thailand memimpin gerakan demokrasi di Asia Tenggara selama pertengahan 1980-an. Indonesia memulai proses semacam itu setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, dan Myanmar memulai reformasi demokratis pada tahun 2011.
Tetapi Myanmar tampaknya mundur, karena wartawan yang meliput penganiayaan terhadap minoritas Muslim Rohingya dihukum dan dipenjara tahun ini karena klaim membocorkan rahasia nasional.
Kehadiran AS yang memudar dan bangkitnya pengaruh Tiongkok di kawasan turut berperan. Sementara Presiden Donald Trump melewatkan KTT Asia Timur pada November, Cina berjanji meningkatkan bantuan ke Kamboja dan Myanmar, keduanya menghadapi kritik dari Barat.
Cina telah menjadi negara adikuasa ekonomi dengan menekan gerakan demokrasi secara menyeluruh. Lintasan ini dapat memengaruhi para pemimpin Asia Tenggara yang bercita-cita untuk kesuksesan ekonomi.
Thailand menghadapi ujian untuk demokrasi dengan pemilihannya pada bulan Februari. Meskipun negara itu tampaknya kembali ke pemerintahan sipil setelah kudeta tahun 2014, Perdana Menteri junta Prayuth Chan-ocha dapat tetap berkuasa dengan mengumpulkan dukungan dari partai politik pro-militer.
Pemilihan Umum di Indonesia, akan dilaksanakan pada 17 April 2019 untuk memilih preiden/wapres, dan anggora legislatif. Untuk Pilpres, ini merupakan pertarungan ulang antara Presiden Joko Widodo dan mantan perwira Angkatan Darat Prabowo Subianto.
Langkah Joko Widodo memilih KH Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakil presidennya, kemungkinan dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam, yang jumlahnya hampir 90% dari populasi. Pemilihan Jokowi ini memberi signal bahwa muslim garis keras dapat memperoleh pengaruh dalam pemerintahan, dan ini menimbulkan pertanyaan akan masa depandemokrasi di Indonesia.
Thailand mengalami penurunan terbesar dalam peringkat Bank Dunia selama dua dekade, sementara Indonesia melihat kenaikan terbesar. Pemilu mendatang di kedua negara yang bersaing untuk memimpin Asia Tenggara dapat menawarkan wawasan tentang masa depan demokrasi di kawasan ini.***
