Kementerian LH Gandeng Gapki, Pemprov Riau Cegah Titik Api

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Pemerintah Provinsi Riau dan segenap pemangku kepentingan melakukan kolaborasi untuk cegah munculnya titik-titik api menyambut musim kemarau 2025.

Hal itu dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem di daerah-daerah dengan tingkat kekeringan yang tinggi.

Dalam kunjungannya ke salah satu anak usaha Astra Agro yakni PT Tirta Kimia Utama di Siak, Riau, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapreasiasi atas konsistensi Astra Agro atas upaya pencegahan api.

Menurut Hanif, keterlibatan seluruh pihak dalam mencegah timbulnya titik api akibat musim kemarau sangat diperlukan.

“Kami sangat ingin (kesiapan) ini bisa diimplementasikan di semua lokasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (13/5/2025).

Hanif mengatakan, penanggulangan karhutla akan dilakukan serius dan represif sebagaimana amanat undang-undang.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup sangat ingin berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk, dengan melibatkan para anggota GAPKI.

“Oleh sebab itu dia menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif.

Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng, GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.

GAPKI menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak.

Dari data yang dikumpulkan GAPKI, setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan karhutla. Selain Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau.

Hadi Sugeng mengatakan, GAPKI yang kini beranggotakan 752 perusahaan menyadari sumbangsih yang dapat diberikan industri sawit mengancam pembakaran lahan dan menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla bagi para anggotanya.

“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Hadi Sugeng.

Hadi Sugeng menuturkan, GAPKI melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.

Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.

Pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.

Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 Kilometer.

“Selain kepatuhan terhadap regulasi, Sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.

Gubernur Riau, Abdul Wahid yang hadir pada kegiatan itu juga menyampaikan kesiapan provinsi dalam menghadapi ancaman karhutla. Kesiagaan provinsi dilandasi inisiatif dan semangat bahwa mencegah lebih baik dari pada memadamkan.

Sebagai bentuk pencegahan, Provinsi Riau juga sudah melakukan beberapa langkah. Di antaranya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pihak provinsi melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.

Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan karhutla di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di Provinsi tersebut.

“Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5 persen di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” ujar Abdul Wahid.

Climate & Conservation Management Manager Astra Agro, Dian Ary Kurniawan menjelaskan perseroan memiliki tim tanggap darurat yang merupakan bagian dari upaya sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Tim ini dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.

Fire Management System, kata Dian Ary, adalah sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership.

“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian Ary.

Dian Ary menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air.

Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama.

Sebagai informasi, Astra Agro memilki ketetapan zero burning policy seperti yang tercantum dalam Sustainability Aspiration.

Oleh sebab itu, Astra Agro mampu mencatatkan nihil kebakaran lahan di setiap area anak perusahaan pada tahun lalu.

Kebijakan zero burn dipertahankan untuk secara efektif menghilangkan semua potensi risiko kebakaran di seluruh anak perusahaan Astra Agro dan diterapkan di seluruh rantai pasokan.

Selain itu telah dilakukan sosialisasi standar operation procedure Fire Management System ke semua anak perusahaan dan dilakukan monitoring secara berkala untuk implementasi sistem manajemen kebakaran.

Astra Agro sebagai salah satu anggota GAPKI melakukan pembentukan kelompok MPA dilakukan melalui berbagai tahapan.

Pertama, mengidentifikasi masyarakat yang beraktivitas di area rawan. Kedua, melakukan penggalangan dan membuat kelembagaan kelompok masyarakat dengan wadah MPA.

Ketiga, mengidentifikasi sumber penyebab kebakaran. Keempat, mengidentifikasi lokasi areal rawan kebakaran berdasarkan jenis vegetasi, jenis tanah, sumber air, kondisi hidrologi, dan topografi lahan.

Lebih lanjut Dian Ary menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air.

Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama. (yog)