Israel Raya: Dari Mimpi Teologis ke Ambisi Geopolitik yang Mengguncang Timur Tengah

Oleh : Heri Mulyono

Pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Agustus 2025 bahwa dirinya ‘sangat berkomitmen’ pada visi Israel Raya telah memicu gelombang kecaman dari 31 negara Arab dan Islam, memperlihatkan betapa konsep teologis kuno itu kini menjelma menjadi bom waktu geopolitik yang nyata.

Ketika Alkitab Bertemu Peta Politik

Di bukit-bukit Hebron, debu merah menempel pada sepatu bot para pemukim. Di bawah terik matahari Palestina, mereka membangun tembok beton, mengibarkan bendera biru-putih, dan melantunkan doa yang sama yang diucapkan leluhur mereka ribuan tahun lalu. Bagi mereka, ini bukan sekadar tanah, ini adalah janji ilahi. Namun bagi keluarga Palestina yang tinggal di lembah di bawahnya, setiap pondasi baru yang diletakkan adalah ancaman pengusiran. Di sinilah konsep Israel Raya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Eretz Israel HaShlema, bukan lagi sekadar teori teologis, melainkan realitas geografis yang terus mengubah wajah wilayah tersebut setiap hari.

Secara konseptual, Israel Raya merujuk pada ambisi teritorial yang jauh melampaui batas negara Israel yang diakui secara internasional. Dalam narasi paling ekstrem, wilayah ini membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian. Dalam praktik politik modern, definisi ini sering mengerucut pada retensi seluruh wilayah yang diduduki sejak Perang 1967, mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan sebagian wilayah Lebanon serta Suriah.

Akar Ideologi: Dari Herzl hingga Gush Emunim

Gagasan ini tidak muncul dalam semalam. Akarnya tertanam pada pertemuan antara nasionalisme Zionis dan interpretasi agama Yahudi ortodoks. Sejak Kongres Zionis pertama tahun 1897, tujuan utamanya adalah mendirikan ‘rumah nasional’ bagi orang Yahudi. Namun batas wilayahnya selalu menjadi perdebatan sengit.

Pendiri Zionisme modern, Theodor Herzl, pernah secara eksplisit menyatakan keinginannya atas wilayah ‘dari Brook of Egypt hingga Efrat.’ Pernyataan itu kini menjadi rujukan historis yang terus dikutip ketika peta-peta Israel Raya beredar di media sosial dan memantik kemarahan dunia Arab.

Titik balik paling krusial terjadi pada Perang Enam Hari tahun 1967. Ketika Israel berhasil menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, Sinai, dan Golan, euforia kemenangan memicu kebangkitan gerakan nasionalis-religius. Kelompok Gush Emunim (Blok Orang-Orang Beriman) muncul pada 1970-an, meyakini bahwa pendudukan wilayah-wilayah itu adalah langkah ilahi menuju penebusan. Misi mereka tegas: membangun permukiman, mengkonsolidasikan kehadiran, dan mencegah pembagian tanah. Bagi mereka, kompromi teritorial bukan hanya kesalahan politik, melainkan dosa religi.

Rencana Oded Yinon tahun 1982, seorang analis strategi Israel, kemudian secara sistematis memetakan gagasan fragmentasi negara-negara Arab di sekitar Israel sebagai prasyarat keamanan jangka panjang. Rencana ini, meski tidak pernah menjadi kebijakan resmi, dipandang banyak analis Arab sebagai cetak biru tersembunyi di balik berbagai kebijakan Israel hingga hari ini.

Netanyahu dan Bangkitnya Wacana Resmi

Selama beberapa dekade, narasi Israel Raya dianggap sebagai wacana pinggiran kelompok ultra-nasionalis. Namun sejak pemerintahan koalisi sayap kanan Netanyahu berkuasa pada 2022, wacana itu merambah ke arus utama kebijakan pemerintah.

Puncaknya terjadi pada 12 Agustus 2025. Dalam sebuah wawancara di saluran televisi i24News, Netanyahu menerima sebuah jimat bertuliskan peta ‘Tanah Perjanjian’ dari pewawancara, mantan anggota parlemen Sharon Gal. Ketika ditanya apakah ia ‘merasakan keterkaitan’ dengan visi Israel Raya, Netanyahu menjawab: ‘Sangat.’ Ia kemudian menyatakan memiliki ‘misi historis dan spiritual’ yang kuat. Pernyataan singkat itu membakar kawasan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 2023 berbicara dari podium berhiaskan peta Israel yang mencakup seluruh wilayah Yordania, seraya menyatakan ‘tidak ada yang namanya rakyat Palestina.’ Sementara foto seorang tentara IDF yang mengenakan lencana bergambar peta Israel Raya beredar viral pada 2024, memantik kemarahan di seluruh dunia Arab.

Pada 6 Januari 2025, akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel mempublikasikan peta yang menggambarkan Israel Raya, mencakup sebagian wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Peta itu kemudian dihapus, namun kerusakan diplomatisnya telah terjadi.

Realitas di Lapangan: Tanah yang Terus Menyempit

Bagi rakyat Palestina, Israel Raya bukan peta abstrak di dinding kantor para ideolog. Ia adalah pengalaman sehari-hari tentang ruang hidup yang terus menyempit. Sejak 1967, ratusan ribu pemukim Israel telah pindah ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur, membangun lebih dari 150 permukiman resmi dan ratusan pos terdepan ilegal.

Rencana E1 yang disetujui pemerintah Israel pada 2025, yakni pembangunan kawasan permukiman besar di antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim, menjadi contoh konkret paling kontroversial. Para analis memperingatkan bahwa proyek itu akan memutus konektivitas geografis antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat, secara efektif menghancurkan prospek negara Palestina yang layak.

Infrastruktur jalan khusus pemukim telah memotong desa-desa Palestina, membatasi pergerakan warga, dan mengeringkan sumber daya air. Wilayah Palestina yang seharusnya bersambung kini menyerupai kepulauan terfragmentasi, dipisahkan oleh pos pemeriksaan, tembok pemisah sepanjang 700 kilometer, dan zona militer tertutup.

Di Gaza, setelah lebih dari 22 bulan perang, lebih dari 61.800 warga Palestina tewas dan sekitar 155.000 lainnya terluka. Kabinet Keamanan Israel pada pertengahan 2025 menyetujui rencana Netanyahu untuk menduduki penuh wilayah Kota Gaza, sementara pernyataan Netanyahu tentang ‘membiarkan warga Palestina pergi’ dikecam para aktivis sebagai eufemisme untuk pembersihan etnis.

Respons Negara-Negara Tetangga: Kecaman Seragam, Tindakan Terbatas

Pernyataan Netanyahu pada Agustus 2025 memantik respons cepat dari negara-negara Arab tetangga. Yordania, yang paling terdampak langsung karena peta Israel Raya mencakup seluruh wilayahnya, mengeluarkan kecaman keras. Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut pernyataan Netanyahu sebagai ‘eskalasi berbahaya dan provokatif’ serta ‘ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.’

Mesir, yang juga memiliki wilayah dalam peta Israel Raya, meminta klarifikasi resmi dari Tel Aviv. Kairo menyatakan keprihatinan mendalam atas ‘implikasi provokatif yang mencerminkan penolakan terhadap upaya perdamaian di kawasan.’ Qatar mengutuk pernyataan tersebut sebagai ‘perpanjangan dari pendekatan pendudukan yang didasarkan pada arogansi dan penyulutan krisis.’ Arab Saudi melalui Wakil Menteri Luar Negeri Waleed al-Khereiji secara tegas mengutuk seluruh inisiatif permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Menariknya, meski kecaman verbal seragam, tindakan diplomatik substantif tetap terbatas. Beberapa negara Arab yang telah menormalkan hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham tetap berada dalam posisi serba salah. Komunitas akar rumput di kawasan Arab menyalahkan pemerintah mereka yang dinilai ‘memberdayakan Israel melalui normalisasi sambil meninggalkan perlawanan.’ Sementara Amerika Serikat, sekutu strategis utama Israel, memilih diam dan hanya menyatakan fokus pada pengakhiran perang di Gaza.

PBB: Banyak Resolusi, Sedikit Aksi

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan ratusan resolusi yang mengutuk pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini konsultatifnya menegaskan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus diakhiri. Bahkan pada Januari 2024, ICJ menyatakan Israel ‘kemungkinan sedang melakukan genosida.’

Komite Khusus PBB yang menyelidiki praktik-praktik Israel memperingatkan adanya ‘agenda ekspansionis’ dengan konsekuensi kemanusiaan dan hukum yang berat, seraya mendesak pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang terlibat. Majelis Umum PBB juga mengesahkan resolusi yang mendukung opini ICJ tersebut.

Namun efektivitas semua mekanisme PBB ini terus tersandung realitas politik Dewan Keamanan. Hak veto Amerika Serikat secara konsisten menghalangi setiap upaya tindakan mengikat terhadap Israel. Impunitas struktural inilah yang menurut banyak pengamat internasional menjadi jantung dari masalah: visi Israel Raya terus bergerak tanpa hambatan hukum yang signifikan.

Komunitas Islam Dunia: Suara Keras, Tekanan Nyata

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara menjadi garda terdepan perlawanan diplomatik komunitas Muslim dunia. Pada 25 Agustus 2025, OKI menggelar sidang luar biasa darurat atas permintaan Palestina, Turki, dan Iran. Sidang itu menegaskan bahwa lebih dari 62.500 orang telah tewas di Gaza, termasuk 12.400 perempuan dan 18.500 anak-anak.

Pada Agustus 2025 pula, 31 menteri luar negeri negara Arab dan Islam, bersama Sekretaris Jenderal Liga Arab, OKI, dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk visi Israel Raya sebagai ‘ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab, kedaulatan negara, serta perdamaian dan keamanan regional dan internasional.’

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, turut menandatangani pernyataan bersama tersebut. Sikap Indonesia konsisten: menolak normalisasi dengan Israel selama hak-hak rakyat Palestina belum terpenuhi, dan mendukung solusi dua negara berdasarkan batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

OKI juga mendesak komunitas internasional mengambil langkah hukuman terhadap Israel, termasuk mempertimbangkan penangguhan seluruh hubungan dengan Israel. Pada Februari 2026, OKI kembali menggelar rapat darurat merespons keputusan pemerintah Israel yang mengizinkan penyitaan tanah Palestina di Area C Tepi Barat, sebuah langkah yang OKI nyatakan sebagai ‘kejahatan perang dan pelanggaran terang-terangan hukum internasional.’

Dilema Internal Israel dan Masa Depan yang Belum Pasti

Paradoksnya, narasi Israel Raya juga menghadapi kritik keras dari dalam Israel sendiri. Kelompok kiri dan moderat berpendapat bahwa mempertahankan seluruh wilayah pendudukan mengancam karakter demokratis Israel itu sendiri. Jika Israel menganeksasi Tepi Barat tanpa memberikan hak kewarganegaraan kepada jutaan warga Palestina, sistem apartheid akan terwujud. Jika hak pilih diberikan, demografi Yahudi akan berubah drastis.

Kelompok advokasi Israel, Peace Now, memperingatkan bahwa rencana E1 adalah ‘jaminan bagi lebih banyak pertumpahan darah’ dan ‘mematikan bagi masa depan Israel dan peluang perdamaian.’ Bagi mereka, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional.

Kini, konsep Israel Raya berada di persimpangan yang menentukan. Fakta di lapangan menunjukkan semakin sulitnya mewujudkan negara Palestina yang layak akibat fragmentasi wilayah yang terus berlangsung. Pada saat bersamaan, tekanan internasional dan dinamika internal Israel menciptakan ketegangan yang belum menemukan titik keseimbangan.

Yang jelas, selama visi ini dianggap misi suci oleh sebagian pihak dan bencana kemanusiaan oleh pihak lain, siklus konflik di Timur Tengah akan terus berputar, mengunci dua bangsa dalam pelukan erat yang mencekik. Di bukit-bukit Hebron, beton terus dituang. Dan peta, perlahan tapi pasti, terus berubah. (*)

Ditulis berdasarkan laporan Al Jazeera, Middle East Eye, Times of Israel, dan dokumen resmi OKI/OIC serta pernyataan Liga Arab, 2024–2026.