IPM Banten, Peringkat 8 Nasional

Gubernur Banten Wahidin Halim saat  menyampaikan Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (6/3) lalu.  

JAYAKARTA NEWS – Indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. “Indeks pembangunan manusia mencapai 71,77 poin pada tahun 2018.  Lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 yaitu 71,42 poin. Sehingga menjadikan Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di indonesia (peringkat ke delapan nasional) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen  RPJMD sebesar 71,77 poin,” demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat  menyampaikan Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (6/3) lalu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Turut hadir Wakil Gubernur Banten Andika Hazruny, Penjabat Sekretaris Daerah Ino S Rawita dan para kepala organisasi perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten.

Menurut Gubernur Banten, pada tahun anggaran 2018, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018 sebagai kebijakan tahunan dari RPJMD tahun 2017-2022. Diantaranya meliputi :peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku,  pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal, perlindungan dan rehabiltasi sosial, pemanfaatan sumber daya kelautan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan keuangan daerah.

Gubernur Banten menambahkan, untuk merealisasikan secara optimal capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten dan capaian indikator kinerja program perangkat daerah, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan akuntabilitas kinerja. Sehingga bisa mengefisiensikan belanja pembangunan yang selanjutnya di-redistribusikan lebih banyak pada belanja yang langsung terasa manfaatnya oleh publik seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Pada tahun 2018, pendidikan gratis tingkat pendidikan menengah dan khusus, biaya kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, serta jalan kewenangan provinsi yang semakin mantap telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim.

Untuk capaian indeks pembangunan manusia, tambahnya, dapat direalisasikan sebesar 71,77 poin lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 yaitu 71,42 poin, menjadikan Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia (peringkat ke delapan nasional) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen  RPJMD sebesar 71,77 poin.

Gubernur Banten juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan rekomendasi dalam laporan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2017, pada tanggal 8 Mei 2018 yang ditindaklanjuti melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sakip) baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian, pelaporan dan evaluasi dengan indikator yang lebih dapat dipertanggungjawabkan pada setiap level jabatan, sehingga berimbas pada peningkatan nilai sakip Banten dari cukup (cc) menjadi baik (b). Selanjutnya, DPRD membentuk susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus untuk membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2018. (*/gun)

Gubernur Banten Wahidin Halim saat  menyampaikan Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (6/3) lalu.